Benny Sampir Wanto
Kota Malang, Bhirawa
Sejak bertugas menjabat kepala Bakorwil Malang sejak 2 Januari 2019 lalu, Benny Sampir Wanto langsung tancap gas untuk mengurai sejumlah persolaan yang ada di wilayah Bakorwil Malang. Salah satunnya adalah persoalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota dan Kabupaten Malang yang belum juga ada kata sepakat terikat dengan harga air baku.
Menurut pria kelahiran Kediri ini, untuk mengurai persoalan tersebut, pihaknya sudah melakukan rapat fasilitasi, mencari titik temu perbedaan asumsi harga air baku, antara kedua belah pihak. Rapat itu sudah dilakukan sebanyak dua kali di Kantor Bakorwil Malang.
”Sudah kita fasilitasi rapat dua kali di Bakorwil Malang. Kita ingin mencari win-win solution, agar ada titik temu dari kepentingan dua belah pihak. Ini sangat penting demi mencapai kesepakatan bersama, dan demi masyarakat Malang Raya,”tutur Benny.
Selain itu, menurut mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jawa Timur itu, pihaknya sudah melakukan konsultasi ke ke Kementerian PUPR dan Kemendagri, guna mendapatkan masukan sesuai dengan mekenisme perundang-undangan.
Pihaknya menambahkan, setelah melalui mekanisme tersebut, saat ini dalam proses menyusun laporan rekomendasi penyelesaian masalah PDAM, dan akan segera disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur.
“Kita saat ini sedang menyusun laporan rekomendasi kepada Ibu Gubernur. Sesuai amandemen ke tiga Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kota Malang dan Kabupaten Malang. Awal pekan ini sudah kita sampaikan rekomendasi itu,”tukasnya.
Ia memastikan, keputusan Gubernur Jawa Timur, nantinya akan bersifat final dan mengikat, yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Sehingga tidak ada lagi ganjalan dan tarik ulur kepentingan.
Hanya saja, ia tidak berani memberikan keterangan kepada media, terkait dengan isi rekomendasi yang diberikan, karena ini bersifat rahasia, dan tidak boleh diketahui oleh publik terlebih dahulu sebelum ada keputusan.
“Jadi tugas saya, sesuai tupoksi, adalah menyampaikan rekomendasi penyelesaian masalah PDAM Kota dan Kabupaten Malang kepada Ibu Gubernur. Nanti pasti akan disampaikan secara terbuka setelah ada keputusan,”imbuhnya.
Seperti diketahui, sengketa anatara PDAM Kota Malang dan PDAM Kabupaten Malang, telah terjadi bebarapa waktu yang lalu. Sengketa soal harga air baku yang dinilai sangat rendah oleh PDAM Kabupaten Malang, karena PDAM Kota Malang menjualnya terlalu tinggi. [mut]
