Saat diskusi ekonomi virtual Gambir Trade Talk ke-3 mengambil tema ‘Transformasi Ekonomi Digital: Kesiapan Indonesia’.
Pandemi Covid-19 menjadi momentum akselerasi transformasi ekonomi digital di Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang besar dengan lebih dari 197 juta penduduknya memiliki akses internet.
Angka tersebut diperkirakan akan tumbuh menjadi lebih dari 250 juta orang pada tahun 2050. Momentum pertumbuhan ekonomi digital diperkirakan akan terus tumbuh dan niaga elektronik diprediksi menyumbang 33 persen sebesar Rp 1.908 triliun.
Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam diskusi ekonomi virtual Gambir Trade Talk ke-3 mengambil tema ‘Transformasi Ekonomi Digital: Kesiapan Indonesia’, Selasa (12/10).
Menurutnya, jika diukur dari gross merchandise value (GMV), potensi ekonomi digital Indonesia jauh melebihi negara-negara lain di kawasan ASEAN. Pada 2020 lalu, ekonomi digital Indonesia baru berkontribusi sebesar empat persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Pada 2030 mendatang, ekonomi digital Indonesia diyakini akan tumbuh setidaknya delapan kali lipat dan menjadi berkontribusi 18 persen terhadap PDB.
“Niaga elektronik (E-commerce) diperkirakan masih akan menguasai peta ekonomi digital Indonesia pada 2030 dengan kontribusi mencapai Rp1.908 triliun atau sekitar 33 persen. Sementara itu, kontribusi besar lainnya bagi ekonomi digital Indonesia akan bersumber dari business to business, termasuk rantai nilai dan logistik, yang sebesar Rp763 triliun atau 13 persen; online travel sebesar Rp575 triliun atau 10 persen; dan corporate services sebesar Rp529 triliun atau 9 persen,” ungkap Mendag Lutfi.
Untuk mewujudkan transformasi dan akselerasi ekonomi digital Indonesia, Mendag Lutfi menyampaikan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan cetak biru yang berfokus pada tiga hal. Pertama, meningkatkan jumlah talenta digital baik di instansi pemerintah, pelaku usaha, dan kalangan akademisi. Kedua, mengakselerasi investasi infrastruktur hingga pelosok Nusantara agar tidak ada kesenjangan digital.
Adapun yang ketiga, memastikan regulasi dan kebijakan terkait ekonomi digital Indonesia bersifat adaptif, proaktif, dan kolaboratif, selain itu harus memfasilitasi inovasi dan memastikan adanya lingkungan bisnis yang adil dan inklusif.
Gambir Trade Talk ke-3 diadakan Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan. Diskusi kali ini bertujuan memperoleh gambaran serta memahami arah pengembangan transformasi digital Indonesia dari perspektif pemerintah, pelaku usaha, dan investor.
Gambir Trade Talk ke-3 menghadirkan narasumber Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Oke Nurwan; Wakil Kepala Badan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Pandu Adi Laras; anggota Komite Perdagangan Komoditi Digital Kadin dan Founder TaniHub, Pamitra Wineka; Co-Founder & Managing Partner East Ventures, Willson Cuaca; dan Partner, President Commissioner A.T. Kearney, Alessandro Gazzini. Diskusi dimoderatori oleh ekonom the World Bank Group, Maria Monica Wihardja.
Kepala BPPP Kemendag Kasan menyampaikan bahwa transformasi dan adaptasi teknologi digital adalah hal yang mutlak dan tidak dapat dihindari. Bahkan, transformasi ini harus segera diakselerasi dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesetaraan dan inklusitivitas bagi seluruh warga negara Indonesia.
“Ekonomi digital telah meningkatan efisiensi sistem perekonomian global dan menawarkan solusi agar transaksi perekonomian tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19. Saat ini ekonomi digital merupakan salah satu komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang inklusif. [san.riq.ira]
