Mendagri Deadline Dua Tahun Peralihan Dikmen

Merger SekolahDindik Jatim, Bhirawa
Pemerintah pusat kembali mendesak agar proses peralihan pengelolaan pendidikan menengah (SMA-SMK) dari kabupaten/kota ke provinsi segera dilaksanakan. Hal ini ditegaskan Mendagri melalui Surat Edaran (SE) tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan setelah ditetapkannya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Dalam SE Mendagri tersebut dijelaskan, serah terima Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) paling lambat dilakukan dua tahun sejak UU No 23 Tahun 2014 yang menjadi dasar peralihan pengelolaan SMA-SMK ke provinsi ini ditetapkan. Sementara untuk menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintah, dalam SE tersebut juga dijelaskan agar pelayanan ke masyarakat tetap dilaksanakan oleh tingkatan pemerintahan yang saat ini menangani urusan tersebut sampai proses peralihan P3D selesai.
Terkait ini, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun mengaku telah menerima dan mengkaji SE Mendagri tersebut. Dia mengatakan, pada prinsipnya isi dalam SE dengan UU No 23 Tahun 2014 tidak berbeda. Hanya dalam SE tersebut pemerintah pusat memberi penegasan terkait batas akhir proses inventarisasi sekaligus serah terima. Proses inventarisasi dibatasi sampai pada 31 Maret 2016 dan proses serah terimanya paling lambat 2 Oktober 2016. “Kalau sudah di-deadline seperti ini, maka kita harus siap,” kata Harun, Minggu (25/1)..
Sampai saat ini, pihaknya tengah melakukan pendataan P3D SMA-SMK dari 38 kabupaten/kota yang akan menjadi tanggung jawab Dindik Jatim. “Sebelum SE Mendagri ini terbit, kita sudah melakukan komunikasi dengan kabupaten/kota untuk menindaklanjuti UU No 23 Tahun 2014 yang memuat peralihan tanggung jawab SMA-SMK,” tutur Harun.
Harun juga menegaskan, sebagaimana isi dalam SE ini, bahwa selama proses peralihan seluruh urusan masih ditangani tingkat pemerintahan yang menangani saat ini. Pernyataan ini sekaligus menjadi jawaban atas persoalan Bantuan Operasional Daerah (Bopda) Kota Surabaya yang sempat macet lantaran terganjal aturan. “Silakan saja Bopda dicairkan, untuk apa bingung soal aturan. Saat ini masih berlangsung proses inventarisir,” tutur Harun.
Terkait hal ini, Kepala Dindik Surabaya Ikhsan mengaku belum mengetahui adanya SE tersebut. Meski demikian, lanjut Ikhsan, pihaknya akan tetap mengkaji aturan pencairan Bopda. Jika SE Mendagri itu cukup kuat untuk dijadikan dasar hukum pencairan Bopda jenjang pendidikan menengah di Surabaya, Dindik Surabaya tidak butuh lama untuk mencairkan.
“Uang (Bopda) kan sudah ada. Kalau SE itu bisa jadi payung hukum untuk pencairan, maka segera kami berikan ke sekolah,” ujar Ikhsan.
Ikhsan mengatakan, Dindik Surabaya akan mencairkan Bopda kepada 109.650 siswa SMA-SMK baik negeri dan swasta. Setiap siswa akan mendapatkan anggaran Rp 152 ribu per bulan. Rinciannya, SMAN terdiri dari 22.433 siswa dan SMKN sebanyak 20.429 siswa. Sedangkan, ada 31.134 siswa SMA swasta dan 35.654 siswa SMK swasta. [tam]

Tags: