Mendagri Pastikan SK Pj Bupati Ngawi Turun

Surabaya Tunggu Kepastian Penjabat Wali KotaPemprov Jatim, Bhirawa
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan jika dirinya telah menandatangani surat keputusan (SK) Penjabat (Pj) Bupati Ngawi. Menurutnya, SK tersebut akan segera turun dan bisa dilakukan pelantikan oleh Gubernur Jatim Dr H Soekawo.
“SK Pj Bupati Ngawi sudah saya tanda tangani dan pasti turun, tinggal saya menyerahkannya kembali ke Gubernur,” kata Tjahjo, ditemui usai Rapat Koordinasi Penyerapan Anggaran Digelar di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (23) lalu.
Ditanya kenapa SK tersebut lama turunnya, padahal masa kerja bupati habis sejak 27 Juli 2015, mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan tersebut enggan membeberkan lebih jauh dan beralasan karena banyaknya berkas semata. “Berkas yang harus saya tanda tangani mencapai 296 lembar SK Pj, bukan alasan lain. Terakhir saya ingat sekali, Kabupaten Ngawi sudah,” ucapnya.
Terkait Penjabat Wali Kota Surabaya, Tjahjo Kumolo juga memastikan telah menandatanganinya sehingga pelantikan berjalan sesuai jadwal, yakni 28 September 2015. “Kota Surabaya sudah dipastikan dan tidak ada masalah,” kata menteri asal Solo tersebut.
Sementara itu, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengaku baru mendengar dari media terkait kepastian penandatanganan SK Pj Bupati Ngawi yang dijabat Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jatim Sudjono. “Sudah ya? Saya baru tahu sekarang. Syukurlah kalau begitu,” katanya.
Dengan turunnya SK tersebut maka Pj Bupati Ngawi bisa dilantik bersama empat penjabat kepala daerah lainnya di Gedung Negara Grahadi, pada 28 September mendatang. Selain Ngawi dan Surabaya yang dijabat Kepala Inspektorat Jatim Nurwiyatno, penjabat bupati lain yaitu Asisten I Setdaprov Jatim Zainal Muhtadien sebagai Penjabat Bupati Situbondo.
Kemudian, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Jatim Akmal Budianto sebagai Penjabat Bupati Gresik, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Supaad sebagai Penjabat Bupati Jember.
Sementara terkait calon Pj gelombang tiga, Pakde Karwo mengaku sudah mengirimkannya ke Jakarta dimintkan SK. Nama-nama calon Pj gelombang tiga ini yaitu, Kepala BPBD Sudharmawan menjadi Pj Sumenep, Asisten II Sekdaprov Jatim Hadi Prasetyo menjadi Pj Bupati Malang, Kepala Bapemas Zarkasi menjadi Pj Bupati Banyuwangi, Kepala Bakesbangpol Jonathan Judianto menjadi Pj Bupati Sidoarjo, Staf Ahli Gubernur M Ardi Prasetyawan menjadi Pj Bupati Mojokerto, Kepala Dinas Pertanian Wibowo Ekoputro menjadi  Pj Wali Kota Pasuruan dan Kepala Disbupar Jarianto menjadi Pj Bupati Trenggalek.
“Semoga nama-nama itu SK Pj-nya bisa turun sebelum masa jabatan kepala daerah definitif habis agar bisa ikut dilantik secara serentak di gelombang tiga. Sehingga tidak perlu menunjuk Plt (Pelaksana Tugas) Kepala Daerah seperti sebelumnya,” ungkap Ketua DPD Partai Demokrat Jatim ini.
Sementara itu, untuk kepala SKPD yang ditunjuk Pj yang kebetulan bertugas jauh dari kantor, Pakde Karwo mengaku belum perlu menunjuk Plt Kepala SKPD. Sebab berdasarkan pengalaman kepala SKPD yang kini ditunjuk Pj, mereka masih bisa membagi waktunya.
“Saya tanya Pak Maskur (Kepala Dinas Peternakan yang ditunjuk menjadi Pj Bupati Ponorogo), dia bisa mengemban tugas dua-duanya. Meski harus bolak balik Surabaya-Ponorogo, Pak Maskur sanggup dan siap, jadi tidak masalah. Begitu pula dengan Pak Pri (Suprianto, Kepala Biro Pemerintahan Umum yang menjadi Pj Wali Kota Blitar) juga sama. Masih bisa mengemban tugas menjadi kepala biro,” kata Pakde Karwo. [iib]

Tags: