Mendagri Tjahjo Kumolo, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dan komisioner KPU RI foto bersama saat Rapat Pimpinan KPU RI dengan KPU Provinsi/KIP Aceh di Seluruh Indonesia di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Pemprov Jatim, Bhirawa
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersuara keras terhadap partai politik (parpol) yang membajak bupati/wali kota untuk diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Sebab jika langkah itu dilakukan oleh partai politik, akan memperburuk proses kaderisasi di internal partai.
“Aksi bajak membajak kader parpol untuk diusung sebagai calon gubernur banyak terjadi di daerah. Tidak hanya di Jatim saja,” tegas Tjahjo Kumolo, usai membuka Rapat Pimpinan KPU RI dengan KPU Provinsi/KIP Aceh di Seluruh Indonesia di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (27/11) malam.
Penegasan Tjahjo Kumolo ini seakan menyindir Partai Demokrat yang telah mengusung Bupati Trenggalek Emil Dardak sebagai calon wakil gubernur berpasangan dengan calon gubernur Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim 2018. Padahal, Emil adalah kader PDIP yang mengusungnya di Pemilihan Bupati Trenggalek 2015.
Menurut Tjahjo, membangun koalisi untuk kepentingan Pilkada sah-sah saja. Namun demikian, jika etika tidak dijaga akan merusak demokrasi. “Buat apa kaderisasi, diklat calon kepala daerah, pilkada, kalau kemudian dibajak. Kebanggaan parpol tidak ada,” ujarnya.
Pihaknya juga menyesali kader yang terpilih menjadi bupati/wali kota dengan enaknya diusung parpol lain sebagai cagub atau cawagub. “Etikanya dimana. Ini kembali pada etika saja. Bukan hanya partai politik, tapi juga individu yang bersangkutan,” ucapnya.
Mengenai aturan mundur tidaknya calon kepala daerah dan wakilnya yang masih menjabat menteri maupun kepala daerah, Tjahyo menyebut untuk menteri dan kepala daerah dan wakilnya yang maju pada provinsi yang sama tak harus mundur. “Kecuali, kepala daerah yang maju diluar provinsi harus berhenti,” tegasnya.
Namun demikian, secara etika, ia mengatakan, calon yang bersangkutan harus non aktif dari jabatannya. Apabila menteri harus mengajukan ke presiden, sedangkan kepala daerah ke Mendagri. “Tetapi itu juga bergantung pada individunya,” ungkapnya.
Secara khusus, Mendagri berharap pada pelaksanaan pilkada 2018 tidak ada politik uang. Kemudian, Bawaslu dan kepolisian harus bertindak tegas, apabila menemukan kampanye yang berujar kebencian, sara dan fitnah. “Harus adu program dan konsep bagaimana membangun daerah,” ujarnya.
Sementara itu, saat memberikan sambutan, Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pihaknya percaya penuh terhadap KPU bisa menyelenggarakan Pilkada serentak 2018 secara sukses dibandingkan sebelumnya. Terlebih, KPU baik itu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan Pilkada. “Pemerintah sudah mempercayakan penuh pada KPU, dalam hal tahapan Pilkada Serentak dan bakal tidak menyimpang. Percaya karena juga sudah pengalaman dalam Pemilu dan Pilkada,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tjahjo berkeyakinan proses pembahasan Undang-Undang Pemilu yang sempat memakan waktu hingga satu tahun, akan dibayar lunas dengan kinerja KPU yang lebih baik dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 nanti. Belajar dari pengalaman Pilkada Serentak 2017, tentu dia semakin yakin kalau KPU bisa melaksanakan Pilkada Serentak 2018 dengan lebih matang.
Sedangkan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menjamin bahwa pelaksanaan pemilukada serentak 2018 di 18 kabupaten/kota, serta Pilgub Jatim berjalan aman dan lancar. “Saya jamin Pilkada Serentak 2018 di Jatim akan berlangsung aman,” tegasnya.
Pakde karwo, sapaan karib Gubernur Soekarwo, menjelaskan, pihaknya sudah melakukan berbagai langkah proaktif dalam menciptakan kondisi aman di Pilkada serentak 2018 nanti. Beberapa diantaranya terus melakukan koordinasi dengan aparat keamanan, termasuk juga sampai ke tingkat Babinsa dan tokoh masyarakat desa.
Tidak hanya itu, pihaknya juga sudah melakukan himbauan sejak dini kepada ASN untuk menjaga netralitasnya dalam Pilkada serentak nantinya. Kadang, menurut Pakde Karwo, adanya ASN yang tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada menjadikan situasi dan kondisi tidak kondusif. “Kami juga melakukan koordinasi hingga ke tingkat desa, guna memastikan Pilkada berjalan aman dan damai,” pungkasnya. [iib]
