Mendagri Siap Proses Surat Ahok Terkait Pembubaran FPI

Semarang, Bhirawa
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan siap memproses surat rekomendasi dari Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), terkait dengan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) yang dinilai melawan konstitusi.
“Setiap usulan dari daerah tetap kami pelajari dan kami telaah,” kata Tjahjo di Semarang, Jateng, Selasa (11/11) kemarin.
Hal tersebut disampaikan mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu, saat menjawab pertanyaan wartawan apakah akan memroses surat rekomendasi pembubaran FPI di seluruh Indonesia.
Kendati demikian, Tjahjo mengaku belum menerima dan membaca surat rekomendasi tersebut.
“(Saya) belum baca, dia (Ahok) mengajukan dulu ke Menteri Hukum dan HAM, ya sudah kita tunggu saja dulu. Katanya sudah masuk Kemendagri tapi sampai kemarin malam, saya cek belum ada,” ujarnya.
Mendagri Tjahjo Kumolo melakukan kunjungan kerja di Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6, Undang-Undang Nomor 22, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta pengelolaan keuangan daerah.
Seperti diwartakan, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan mengirimkan surat rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Dalam Negeri agar membubarkan Ormas Front Pembela Islam.
Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, sikap FPI yang menolak pengangkatan dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta sama dengan melawan konstitusi.
“Bukan hanya itu, tindakan FPI yang anarkis juga berarti melawan konstitusi. Jadi, FPI itu tidak layak berada di Indonesia kalau melawan konstitusi, lebih baik dibubarkan saja,” tukas Ahok.
Surat Pembubaran FPI Siap Dikirim
Di tempat terpisah, Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan surat permintaan pembubaran organisasi massa Front Pembela Islam (FPI) segera dikirim ke Menteri Hukum dan HAM.
“Suratnya sudah dikonsep, sore ini (kemarin, red)  akan saya tandatangani, kemudian diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM,” katanya di Balai Kota Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan hal itu menanggapi unjuk rasa yang berulangkali dilakukan FPI yang terakhir digelar pada Senin (10/11).
Menurut Ahok, surat dari Pemprov DKI akan disampaikan ke Kemenhum dan HAM untuk diteruskan ke Pegadilan Negeri. [ant.ira]