Mendayung Bahtera Keluarga Nir-Kekerasan

Oleh :
Gandhung Fajar Panjalu
Pengajar Program Studi Hukum Keluarga Islam UMSurabaya

Jika mendapat pertanyaan “amal ibadah apa yang paling lama dilakukan?” sudah tentu perkawinan salah satunya. Perkawinan bukan hanya diawali narasi wali dan ditutup ucapan “sah” dari para saksi. Perkawinan melahirkan sebuah keluarga yang harus dijaga keutuhannya mulai dari awal membentangkan layar hingga tercapainya dermaga tujuan.
Istilah “bahtera keluarga” muncul sebagai wujud adanya upaya mendayung melewati berbagai tahapan menuju dermaga sakinah. Duvall dan Miller (1957) menarasikan adanya delapan tahap dalam berkeluarga. Dimulai dari siklus baru menikah (beginning family), kelahiran anak pertama (childbearing family), keluarga dengan anak pra-sekolah (family with perschoolers), keluarga dengan anak sekolah (family with schoolage children), keluarga dengan anak remaja (family with teenagers), keluarga dengan anak dewasa (launching family), keluarga usia pertengahan (middleage family) dan keluarga usia lanjut (aging family).
Keseluruhan siklus tersebut harus diimbangi dengan pembangunan keluarga yang berkelanjutan. Sebuah keluarga tidak hidup di ruang hampa, namun juga dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan keluarga di sekitarnya baik pada lingkungan mikro, meso maupun makro.
Dengan adanya pengaruh besar dari keluarga terhadap lingkungan sekitarnya, maka pemerintah menetapkan adanya Indikator Pembangunan Keluarga (Ibangga). Indikator tersebut bertujuan memetakan apakah keluarga yang dimiliki merupakan keluarga rentan, berkembang maupun keluarga tangguh. Dalam Ibangga, terdapat tiga dimensi yakni dimensi kebahagiaan, ketentraman dan kemandirian. Ketiga indikator tersebut kemudian diturunkan menjadi 11 indikator dan 17 variabel.
Dalam pendataan IBAngga 2021, ditemukan hasil bahwa keluarga Indonesia berada pada tingkat keluarga berkembang. Hasil tersebut didasakan pada dimensi kebahagiaan sebesar 53,96, dimensi ketentraman sebesar 55,99 dan dimensi kemandirian 52,09.
Berdasarkan kategorisasi Ibangga BKKBN, keluarga masuk pada kategori berkembang apabila memiliki nilai rerata 40-70 poin. Artinya, kondisi keluarga masyarakat Indonesia saat ini belum dapat dikategorikan sebagai keluarga Tangguh. Tentu ini menjadi tugas seluruh pihak khususnya anggota keluarga untuk dapat mewujudkan keluarga tangguh yang tentu saja salah satu poin pentingnya adalah ketiadaan perilaku kekerasan dalam keluarga.

Kekerasan dalam Keluarga
Dalam perubahan siklus keluarga, terdapat berbagai hal yang berpotensi memunculkan terjadinya konflik. Dalam teori konflik, apabila suatu konflik tidak dikelola secara bijak akan melahirkan suatu disintegrasi. Begitu pula dalam keluarga. Disintegrasi yang terjadi dalam keluarga dapat berupa sikap marah, perasaan stress yang berlebih, hingga berujung pada perpecahan dalam perkawinan melalui perceraian.
Tidak jarang, sikap marah sebagai bentuk distinegrasi keluarga diluapkan dalam bentuk kekerasan. Tentu ini merupakan sikap yang tidak dibenarkan dan menjadi wujud kegagalan mengelola konflik. Dalam konteks keluarga, Istilah kekerasan merujuk pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang bermakna setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Dalam beberapa pekan terakhir, berita terjadinya kekerasan dalam keluarga cukup sering menghiasi layar informasi. Misal terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap anak di Depok (1/11/2022), penusukan terhadap istri di Surabaya (2/11/2022), penganiayaan terhadap istri di Tangerang Selatan (11/11/2022), maupun kejadian lainnya.
Keluarga belum menjadi tempat yang aman dari perilaku kekerasan. Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak menunjukkan bahwa sepanjang 2022 hingga saat ini terdapat 22.521 kasus kekerasan dan 13.832 kasus di antaranya atau 61% kekerasan terjadi di lingkungan keluarga. Padahal, seharusnya keluarga menjadi tempat yang paling aman bagi seluruh anggotanya dari berbagai bahaya.

Kampanye 16 Hari Tanpa Kekerasan
Setiap tahun pada akhir november hingga awal Desember dilakukan Kampanye 16 Hari Tanpa Kekerasan Berbasis Gender (16 days activism against gender based violence) yang digagas oleh UN-Women, organisasi antar bangsa yang bergerak di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Kampanye ini dimulai pada tahun 1991, dilaksanakan mulai tanggal 25 November yang diperingati sebagai Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan hingga tanggal 10 Desember yang diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Internasional.
Pada rentang waktu 16 hari tersebut, terdapat kampanye sebagai wujud partisipasi publik dalam rangka menekan angka kekerasan, salah satunya kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun kehidupan keluarga merupakan persoalan internal dalam rumah tangga, namun demikian publik memiliki peran untuk mencegah kekerasan dalam keluarga.
Dukungan publik antaralain dengan tidak menormalisasi perilaku kekerasan. Pada beberapa kasus, perilaku kekerasan dinormalisasi dengan alasan untuk menutup aib, serta adanya bias dalam memandang kedudukan laki-laki dan perempuan. Selain itu, publik harus tanggap apabila terjadi peristiwa yang mengarah pada kekerasan dalam keluarga untuk dapat melerai jika memungkinkan, serta melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Nir-Kekerasan sebagai Indikator Keluarga Sakinah
Pada dasarnya, keluarga nir-kekerasan menjadi dambaan bagi setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan. Kekerasan dalam Tujuan utama pembentukan keluarga adalah mengupayakan terwujudnya keluarga sakinah.
Keluarga sakinah merupakan keluarga yang berada dalam kondisi tenang dan damai. Al-Asfahani mendefinisikan kata Sakinah sebagai suatu kondisi yang tenang setelah terjadinya gejolak (Tsubut al-syai’ ba’da al-taharruk). Artinya, adanya gejolak dalam keluarga merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan, namun harus dikelola agar menjadi tenang.
Mengelola konflik dalam keluarga dapat diawali dengan mencari akar masalah (root of causes) dan tidak terjebak pada pemicu (trigger) semata. Selain itu, terhadap kepentingan yang muncul dari konflik keluarga perlu dikelola dengan berbagai pendekatan, antara lain mengelaborasi keinginan para pihak dalam keluarga hingga melakukan kompromi terhadap keinginan yang berbeda.
Aspek komunikasi menjadi jalan bagi kelancaran proses pengelolaan konflik. Tentu harapannya semua pihak dalam keluarga memiliki spirit yang sama untuk mengelola konflik, mau terbuka dan melakukan proses komunikasi dengan baik, serta mempertahankan harta berharga dalam keluarga yakni masa depan anak serta keutuhan rumah tangga itu sendiri.
Pemerintah memiliki peran selain dengan memunculkan pos-pos pencegahan dan penanganan konflik keluarga, juga dengan mengefektifkan peran penyuluh, penegak hukum, tokoh agama, hingga mediator untuk terus mengampanyekan pencegahan kekerasan dalam keluarga. Harapannya, tentu agar keluarga kita dan keluarga masyarakat Indonesia pada umumnya menjadi keluarga yang tangguh serta tidak dihantui dengan bayang-bayang kekerasan dalam keluarga.

———- *** ————

Tags: