Prof Muhadjir Efendy
Kota Malang, Bhirawa
Pendidikan gratis menjadi salah satu janji manis yang kerap dilontarkan calon kepala daerah untuk mendongkrak elektabilitas. Sayangnya, pendidikan sejatinya tak ada yang benar-benar gratis. Karena itu, Mendikbud Prof Muhadjir Efendy melarang calon kepala daerah menggunakan pendidikan gratis sebagai bahan kampanye.
Muhadjir menegaskan, tidak ada pendidikan yang gratis. Pendidikan di seluruh Indonesia itu semuanya berbiaya. Hanya saja, biaya itu ditanggung baik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara(APBN) maupun Angaran Pendapata Belanja Daerah (APBD). Karena itu, pihaknya meminta agar calon kepala daerah tidak menggunakan istilah pendidikan gratis pada kampanyenya.
“Jadi kalau ada calon kepala daerah menjanjikan pendidikan gratis itu omong kosong. Tidak ada pendidikan gratis semuanya menggunalan biaya,” tutur Muhadjir disela-sela kunjungannya di SMA 8 Malang, Selasa (30/1).
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menuturkan, pendidikan yang berkualitas membutuhkan anggaran yang memadai. Tidak hanya mengandalkan biaya dari pemerintah. “Karena itu dibutuhkan peran serta masyarakat, kami sudah membuat aturan. Kalau hanya mengadalkan dana dari pemerintah sulit untuk mendapatakan pendidikan yang berkualitas,”tambahnya.
Pendidikan lanjutnya, harus ditangani oleh banyak pihak. Sekolah boleh menggali dana yang penting dilaporkan secara transparan. Sedangkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hanya untuk bantuan minimal standart pelayanan. Bukan untuk penyelenggaran pendidikan yang maju.
“Kalau hanya mengandalkan BOS maka sekolah tidak mungkin maju. Kalua mau maju sekolah harus melibatkan pihak lain termasuk para alumni,” timpalnya. Karena itu, lanjut dia, menggali sumber dana melalui komite sekolah harus dilakukan. Yang penting anggota komite sekolah tidak boleh guru dan kepala sekolah apalagi politisi.
Kalau ada orang tua yang tidak setuju dengan komite sekolah, ia meminta untuk diumumkan agar semuanya tahu. “Kalau ada yang tidak setuju silahkan diumumkan saja. Ini untuk kemajuan lembaga pendidikan. Semua cara boleh dilakukan tapi sasaran utamnya alumni,” tambah Muhadjir.
Penggalian dana juga bisa dilakukan melalui alumni yang sukses. Para alumni pasti ada yang sukses. Mereka diminta untuk berpartisipasi mengembangkan pendidikan. “Libatkan alumni memberikan bantuan tidak harus uangnya sendiri tetapi alumni yang kebetulan pejabat pernah sekolah. dan pasti mau membantu, untuk kemajuan pendidikan,”pungkasnya. [mut]
