Muhadjir Effendy
Akibat Kekurangan Siswa Baru Tahun 2018
Surabaya, Bhirawa
Permasalahan rendahnya perolehan siswa baru di sekolah swasta Surabaya jenjang SMP akhirnya mendapat respon langsung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Pihaknya pun secara langsung menggelar pertemuan dengan dengan Musyawara Kerja Kepala Sekolah (MKKS) swasta SMP Surabaya, Minggu (19/8).
Pada pertemuan bersama MKKS swasta tersebut, Muhadjir mengaku, perlu adanya formula yang cocok untuk meyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu, Muhadjir juga mengingatkan agar setiap kepala sekolah tidak membeda-bedakan antara swasta dan negeri.
“Ini kaitannya dengan menyusutnya siswa yang diterima sekolah swasta akan saya pelajari kasusnya dan sudah ada laporan terperinci. Jadi perlu ada inisiatif untuk duduk bersama mencari jalan keluarnya agar sekolah swasta tetap mendapatkan haknya untuk berkembang,” tutur Muhadjir saat berada di Kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jatim.
Menurut dia, hubungan kepala SMP Swasta dan SMP negeri harus harmonis dan saling rembuk bersama memecahkan permasalahan ini. Sehingga kalau dirembuk bersama kemungkinan tidak ada lagi yang kekurangan siswa.
Muhadjir menjelaskan, sistem zonasi yang berlaku saat ini juga sangat penting untuk mendeteksi jumlah populasi siswa. Selain itu ia juga mengatakan, agar sekoalah swasta turut bergabung dengan sistem tersebut. Dalam satu zona, lanjut Muhadjir, itu bisa dihitung berapa jumlah populasi siswa, “Jadi biar tahu satu zona itu ada sekian SD, ada sekian SMP, dan sekian SMA/SMK,” tuturnya.
Selain itu harus ada regrouping atau relokasi agar tahu berapa jumlah ketersediaan daya tampung sekolah saat menerima siswa baru. Kasus seperti ini tidak hanya terjadi di Surabaya saja, Muhadjir mengungkapkan kekurangan siswa ini terjadi di skala nasional. Seperti halnya di Solo, yang kekurangan siswa justru sekolah negeri. Sedangkan untuk sekolah swasta membludak hingga menolak beberapa siswa yang akan mendaftar. “Di Solo itu, sekoloah negeri tidak laku, karena sekolah swastanya bagus-bagus. Bahkan disana (Solo) ada enam sekolah negeri yang di gabung menjadi tiga sekolah saja sekarang,” terangnya.
Selain itu, sekolah negeri di Blitar juga mengalami nasib serupa yang mengalami kekurangan siswa. Maka dari itu Muhadjir menekan kembali pentingnya kerjasama antara kepala SMP swasta dan negeri. Disamping itu ia juga mengimbau pada beberapa sekolah swasta juga harus berlomba-lomba melakukan perbaikan dari segi kualitas pembelajaran hingga dan mutu sekolah yang menghasilkan lulusan terbaik agar siap bersaing.
“Nu dan Muhammadiyah harus juga bisa membuat sekolah yang bermutu, MKKS itu mestinya tidak membeda-bedakan swasta dan negeri. Karena kalau lulusan swasta ini ternayata mutunya kurang, negera yang rugi, bukan sekolahnya,” tegasnya.
Muhadjir berjanji akan melakukan tindak lanjut terkait masalah tersebut bersama Kepala Dinas Pendidikan Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya mengeani pemerataan kota siswa. “Itu diundang lah Kepala Dinasnya, harus mau itu, nanti saya kirim ke Bu Risma suratnya untuk itu. Kalau pemerataan kuota itu perlu, tapi kualitas juga perlu,” imbuhnya.
Di sisi lain Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Masduki Toha berharap adanya jalan keluar agar sekolah swasta tetap bertahan dan jangan sampai di anak tirikan. “Yang di khawatirkan, kalau ini tidak diselesaikan. Bisa roboh semua itu para pendidik yang di sekolah swasta,” pungkasnya. [tam]
