Meng-islah-kan KONI vs KOI

Logo KOI

Logo KOI

Penyelenggara prestasi keolahragaan masih bersengketa, memperebutkan keabsahan. Berdasarkan amanat undang-undang, keolahragaan dipahami sebagai hak rakyat. Sedangkan pemerintah bertindak sebagai regulator sekaligus fasilitator sarana dan prasarana. Karena itu undang-undang membagi urusan prestasi keolahragaan menjadi dua sisi: kelembagaan pembinaan personel, serta kelembagaan untuk pertandingan internasional.
Sisi pembinaan personel, dilakukan oleh KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia). Sedangkan urusan pertandingan internasional dibawah oleh KOI (Komite Olimpiade Indonesia). Masing-masing kelembagaan diakomodir dalam UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Tupoksi-nya (dan strukturnya) pun sudah jelas. Dua kelembagaan seharusnya, bagai dua sisi dari satu mata uang.
Tetapi selama beberapa tahun disebarluaskan olok-olok, bahwa KONI tidak dikenal dalam Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP). Sebab dalam UU Nomor 3 tahun 2005 dan tiga PP pendukung, konstitusi menyebut istilah Komite Olahraga Nasional (KON), tanpa huruf I. Tetapi dalam Perpres 22 tahun 2010, tentang Program Indonesia Emas, pasal 1 (Ketentuan Umum) poin ke-11 menyatakan, bahwa KON adalah KONI.
KOI yang dibentuk setelah lahirnya UU Keolahragaan bisa menyesuaikan nama nomenklatur kelembagaan persis bunyi pasal 39 huruf d, serta pasal 44 ayat (2). Hal itu berbeda dengan KONI yang telah didirikan puluhan tahun sebelum terbitnya undang-undang. Nama KONI tetap tidak diubah (ditetapkan dalam kongres), walau sebenarnya tidak sulit mengubah nama.
Selama ini KONI bertanggungjawab dalam penyediaan personel olahraga. Tupoksi KONI tercantum dalam UU Nomor 3 tahun 2005 pasal 36 ayat (1) dan ayat (4) pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), pasal 39 huruf a, b, dan c. Dengan berbagai pasal itu, KONI memiliki sandaran hukum yang kokoh. Sekaligus wajib pula didirikan di daerah. Ada KONI Propinsi dan KONI Kabupaten/Kota, bersifat struktural-parsialĀ  dengan otonomi penuh.
Tetapi karena olok-olok yang dipolitisir (sampai di parlemen) menyebabkan KONI risih. Kerisihan itu beralasan, karena KONI dan organisasi Cabang Olahraga (Cabor) menerima anggaran dari APBN. Begitu pula KONI propinsi dan kabupaten/kota menerima sokongan anggaran dari APBD. Apakah alokasi dana secara resmi itu salah dan melanggar aturan?
Itulah kerisihannya, tidak sepele. Jika KONI dianggap bukan amanat UU, maka pemberian anggarannya tidak sah. Beberapa politisi busuk juga menuding kucuran anggaran APBN maupun ke KONI melanggar aturan. Bahkan diminta peng-alokasian anggaran dibekukan. Syukur, pemerintah (dan pemerintah daerah) tidak terkontaminasi oleh intrik politik ecek-ecek. Andai hal itu terjadi, maka pembinaan keolahragaan akan mandeg. Tiada anggaran untuk atlet, pelatih, wasit, maupun anggaran untuk sarana keolahragaan.
Jika menuruti rumors, maka KONI seluruh Indonesia harus dibubarkan, sehingga prestasi keolahragaan Indonesia akan semakin gelap, dan mulai dari nol. Hal itu disebabkan KOI (Komite Olimpiade Indonesia) tidak memiliki struktural di daerah. Keberadaannya hanya di tingkat pusat (Jakarta). Tapi memang begitu seharusnya keberadaan KOI. Sebagai institusi olimpiade, KOI hanya mengurusi even pertandingan tingkat internasional, di luar negeri maupun sebagai tuan rumah.
Tupoksi KOI bagai “panitia” yang mengurus kesertaan Indonesia pada even pertandingan olahraga internasional. Sedangkan pembinaan atlet yang berlaga pada even internasional tetap menjadi tanggungjawab KONI. Dus seharusnya KONI dengan KOI wajib bersinergi. Tidak lazim meng-klaim paling konstitusional, karena kedua institusi merupakan mandatory undang-undang.
Tetapi sengketa klaim mandatory, juga mengusik Menpora. Pertengahan bulan (Maret) ini, Kemenpora akan mensosialisasikan Peraturan Menteri (Permenpora Nomor 6 tahun 2014). Isinya tentang petunjuk pelaksanaan tugas dan kewenangan KONI maupun KOI. Tetapi sebagai LSM, KONI maupun KOI bisa saja menarik diri dari UU dan tidak menerima sumbangan apapun dari pemerintah.
000

Rate this article!
Tags: