(Catatan Pengantar Kongres Ikatan Pustakawan (IPI) XIV)
Oleh :
Drs Sudjono MM
Pustakawan Ahli Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
Untuk kali pertama, Jawa Timur menjadi tuan rumah penyelenggaraan Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) XIV yang digelar 9 – 12 Oktober 2018 di Hotel Bumi Surabaya. Perhelatan ini menjadi momentum strategis bagi insan pustakwwan untuk menegaskan perannya dalam pembangunan nasional. Kongres yang mengambil tema “Transformasi Pustakawan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan” sejatinya membawa pesan bahwa kalangan pustakawan harus menjadi aktor paling depan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Lantaran itu, sebagai intitusi pengambilan keputusan tertinggi, diharapkan kongres mampu menghasilkan pemikiran-pemikiran yang cerdas dan bernas dalam ikut serta menyelesaikan persoalan kebangsaan yang hari ini tengah terjadi. Salah satu persolan yang harus mendapatkan perhatian serius segenap insan pustakawan adalah pentingnya mendorong budaya literasi masyarakat. Berbagai persoalan bangsa seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, bencana alam bahkan hingga masalah radikalisme sesungguhnya bisa diurai dengan mengembangkan budaya literasi masyarakat.
Penguatan Literasi
Rendahnya literasi merupakan masalah fundamental yang memiliki korelasi kuat bagi kemajuan bangsa. Literasi rendah berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas bangsa. Ini berujung pada rendahnya pertumbuhan dan akhirnya berdampak terhadap rendahnya tingkat pendapatan per kapita sehingga menjadi penghambat utama untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. Intinya pencapaian kesejahteraan bersama menjadi sulit diwujudkan. Literasi rendah juga memberikan sumbangsih secara signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial. Untuk itu, perlu ada intervensi secara serius dari pemerintah untuk meningkatkan tingkat literasi Indonesia.
Pentingnya meningkatkan kemampuan membaca (literasi) dalam perbaikan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sungguh tidak terbantahkan lagi. Dengan demikian, upaya secara serius untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Literasi dimaknai melampaui pengertian konvensional yakni lebih dari sekedar kemampuan membaca dan menulis semata. Kegiatan membaca ini sangat berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Literasi ini merupakan sebuah konsep yang memiliki makna kompleks, dinamis, terus ditafsirkan dan didefinisikan dengan beragam cara dan sudut pandang. Misalnya, literasi juga dapat kita baca sebagai kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat. Kemampuan literasi ini merupakan hak setiap orang dan merupakan dasar untuk belajar sepanjang hayat.
Dari beberapa pengertian yang ada di atas maka dapat disimpulkan bahwa budaya literasi sangat dibutuhkan di masyarakat untuk membantu memberdayakan dan meningkatkan kualitas individu, keluarga, dan masyarakat karena budaya literasi memiliki sifat multiple effect. Literasi mampu berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Selain terkait dengan kecakapan literasi dan numerical tenaga kerja, literasi juga mampu meningkatkan daya saing ekonomi.
Dalam upaya membangun bangsa kemampuan literasi tinggi, maka perpustakaan menjadi institusi terpenting yang mempunyai peran sentral dalam membangun literasi sosial. Untuk itu, peran perpustakaan harus ditingkatkan sebagai wahana pembelajaran bersama untuk mengembangkan potensi masyarakat. Selain menyediakan sumber-sumber bacaan untuk menggali informasi dan pengetahuan, perpustakaan juga memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan, yang bertujuan untuk pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat. Dalam perspektif itulah, menempatkan perpustakaan sebagai institusi pelopor gerakan literasi untuk kesejahteraan menemukan relevansinya.
Layanan Berbasis Inklusi Sosial
Isu paling seksi yang sedang menarik hari ini adalah bagaimana menemukan formulasi yang pas agar perpustakaan bisa segera mampu berperan serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, ada harapan yang sungguh besar bahwa masyarakat yang terliterasi akan memiliki korelasi yang kuat dalam meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat. Dalam konteks inilah, kemudian memunculkan sebuah harapan agar perpustakaan harus melakukan transformasi layanan berbasis inklusi sosial.
Transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial sejatinya merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Inklusi sosial adalah pendekatan berbasis sistem sosial yang memandang perpustakaan sebagai sub sistem sosial dalam sistem kemasyarakatan. Untuk itu, perpustakaan harus dirancang agar memiliki nilai kebermanfaatan yang tinggi di masyarakat. Perpustakaan merupakan aset strategis untuk mendorong pemberdayaan masyarakat di sekitarnya.
Jangkauannya yang luas dan inklusif menjadi keunggulan perpustakaan umum, sehingga semua anggota masyarakat tanpa terkecuali bisa memanfaatkan perpustakaan untuk pengembangan dirinya. Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah bagaimana pendekatan dilakukan untuk mendekatkan buku-buku ilmu terapan, buku gaya hidup yang berisi sejarah kesuksesan seseorang kepada masyarakat untuk membacanya dan mampu menginspirasi.
Setiap perpustakaan harus didorong bertransformasi menjadi layanan berbasis inklusi sosial. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang berliterasi dan meningkatkan peran literasi untuk kesejahteraan. Dengan pelayanan inklusi tersebut perpustakaan perlu dirancang kembali agar memiliki kebermanfaatan yang tinggi bagi masyarakat. Sebab literasi dan masyarakat yang literate merupakan puncak pencapaian dari suatu proses panjang pendidikan yang ditempuh masyarakat.
Jadi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial harus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup pengguna perpustakaan. Lantaran itu, kita patut menyambut baik atas upaya Bappenas untuk mendorong proses transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial menjadi satu kegiatan prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019. Kita sungguh berharap, upaya tersebut mampu mendongkrak literasi masyarakat Indonesia yang masih minim.
Memberdayakan Perpustakaan Desa
Desa-desa yang penduduknya telah melek IPTEK terbukti memiliki kualitas yang lebih baik. Misalnya, dengan adanya internet, mereka bisa memasarkan produk-produknya secara online, mencari dan menambah pelanggan, mencari berbagai informasi untuk menambah kualitas dan inovasi produk, dan sebagainya. Dengan demikian, angka penganguran pun dapat terus ditekan seiring dengan munculnya jiwa wirausaha masyarakatnya. Produk yang telah disentuh nilai-nilai kreativitas dan inovasi akan semakin diminati pelanggan dan nilai jualnya akan semakin bertambah. Misalnya, harga singkong goreng atau rebus dengan kemasan yang biasa-biasa saja akan lebih murah dibandingkan dengan singkong yang telah diolah dengan lebih kreatif. Lalu lahirlah singkong keju, melepuh, dan dikemas dengan kemasan yang lebih menarik. Apalagi kalau singkong tersebut sudah dijual di cafe atau restoran, pastinya akan lebih mahal lagi. Dalam konteks inilah, memacu agar perpustakaan desa mampu memberdayakan masyarakay sekitarnya menjadi sebuah keniscayaan.
Literasi bukan hanya dimaknai dengan melek baca dan tulis saja. Oleh karena itu, pengelola perpustakaan melalui TBM disamping menyediakan buku-buku untuk dibaca para pengunjung, juga menyelenggarakan berbagai pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup (life skill) masyarakat seperti pelatihan daur ulang sampah, salon, tata boga, seni, komputer, dan sebagainya. Dengan demikian, peran perpustakaan desa dengan TBM-nya akan makin terasa keberadaannya oleh masyarakat. Dengan ketrampilan yang dimiliki, masyarakat desa bisa lebih kreatif, lebih berdaya, dan tentunya lebih sejahtera. Oleh karena itu, semua pihak terkait harus bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
———– *** ———–
