Mengelola Isu Omicron

Varian baru CoViD-19 (Omicron), makin menunjukkan penularan yang cepat ke seluruh dunia, melalui mobilitas orang. Termasuk di Indonesia, mayoritas terdeteksi dengan riwayat perjalanan luar negeri. Walau sebenarnya Omicron tidak lebih ganas (dan tidak mematikan), tetapi penularan yang lebih cepat bisa mengurangi produktifitas penyintas. Namun saat ini tenaga kesehatan (Nakes) telah lebih cakap menangani CoViD-19 beserta seluruh varian-nya.

Juga telah ditemukan obat (Molnupiravir) yang bisa “mengusir” (gejala ringan sampai sedang) dalam 5 hari. Sehingga isu Omicron, tidak perlu men-teror masyarakat sedunia. Bahkan dengan penanganan mandiri yang baik, tidak perlu dilakukan isolasi ketat di rumahsakit (RS). Isolasi bisa dilaksanakan secara mandiri, dan terpusat di tingkat kampung dan pedesaan. Tatacara isolasi tidak beda dengan penanganan CoViD-19 lainnya. Hanya dibutuhkan ke-disiplin-an, juga kukuh melaksanakan protokol Kesehatan (Prokes).

Jumlah kasus Omicron selingkup nasional mencapai seribu penyintas. Diperkirakan bakal terjadi “booming” pada bulan Januari – Pebruari ini (2022) ini. Namun kapasitas testing, tracking, dan tracing oleh pemerintah telah berjalan sistemik. Begitu pula fasilitas kesehatan makin siaga menghadapi “gelombang” ketiga pandemi. Termasuk alat Kesehatan, bed, oksigen, serta pengobatan, telah tersedia dengan manajemen lebih baik.

Bahkan pemerintah sanggup melayani 400 ribu pasien, andai terjadi gelombang ketiga. Pada tahap awal sebanyak 400 ribu tablet Molnupiravir telah tersedia. Badan POM telah menerbitkan izin penggunaan kedaruratan (Emergency Use of Authorization, EUA) obat CoViD-19, berupa kapsul 200 mg. Pendaftaran obat diajukan PT Amarox Pharma Global, India, diproduksi oleh Hetero Labs Ltd. Dosis diberikan dua kali sehari sebanyak 4 kapsul. Pengobatan hanya selama lima hari.

Selama 22 bulan pandemi, pemerintah bersama masyarakat, telah berpengalaman mengurus karantina. UU Kekarantinaan Kesehatan, dalam pasal 11 ayat (1) dinyatakan, “Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan …dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.”

Sistem ke-karantina-an merupakan kewenangan sekaligus tanggungjawab pemerintah. Sesuai UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dipilih sebagai cara mitigasi wabah. Pada pasal 49 ayat (1), diatur karantina kesehatan terdiri dari skala rumah, skala wilayah, karantina di rumah sakit, serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Seluruh skala karantina telah dilakukan pemerintah bersama masyarakat.

Termasuk karantina skala mikro tingkat mandiri (di rumah), RW, dan Kelurahan. Pemerintah menjamin fasilitas yang dibutuhkan. Terutama penyediaan alat Kesehatan, obat-obatan, dan suplai bahan pangan. Tetapi masyarakat telah siaga dilibatkan membentuk isolasi komunitas. UU Kekarantinaan Kesehatan, pada pasal 55 ayat (1), menyatakan, “Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.”

Dengan partisipasi aktif masyarakat karantina skala mikro terasa tidak mencekam, karena dilaksanaan kerabat dan tetangga sendiri. Namun masih terdapat suasana yang wajib dihindari bersama, yakni, hoax tentang pandemi, vaksinasi, dan varian Omicron. Pemerintah telah memutus akses lebih dari lima ribu unggahan di media sosial (medsos), separuhnya berpotensi ditindak lanjuti pada ranah hukum.

Ranah hukum berkait pandemi CoViD-19, bisa berdasar pada UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Serta berdasar KUHP pasal 207 dan pasal 208 ayat (1). Juga bisa berpijak pada UU Kekarantinaan Kesehatan, dan UU ITE. Ancaman hukuman pidana 6 – 10 tahun penjara.

——— 000 ———

Rate this article!
Mengelola Isu Omicron,5 / 5 ( 1votes )
Tags: