Mengharap Jokowi sebagai Presiden Pemberani

Nur Qomara, S.Ag-1Oleh:
Nur Qomar,SAg
Penulis, Alumni IAIN Sunan Ampel,aktif sebagai Jurnalis dan guru di SMK Nu Lamongan

Mengangkat dan memberhentikan menteri adalah hak prerogratif presiden. Sekualitas apa calon pembantu yang dibutuhkan adalah kewenangan yang dimiliki seorang kepala negara. Presiden pasti repot bila amanat UUD 1945 tersebut  dalam praktek diembel-embeli kepentingan lain.  Fenomena di balik pembatalan pengumuman susunan kabinet oleh Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi, menarik perhatian kita.
Dalam proses seleksi menteri, selain Wakil Presiden Jusuf Kalla  angkat bicara juga  Ketua KPK Abraham Samad dan Ketua Umum PKB  Muhaimin Iskandar turut berkomentar.
Sebelum itu, rakyat jelata diajak berpartisipasi mengusulkan  nominator melalui pengiriman pesan singkat ke Tim Transisi. Abraham Samad  mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjalankan tugas. Memberi coretan kuning dan merah  pada nama calon yang tak boleh dipilih. Orang yang bersangkutan berisiko diduga terlibat korupsi.
Tanpa disangka,  Muhaimin yang semula berambisi duduk kembali di kursi menteri, kini memilih jadi ketua umum partainya saja. Bagai tak mau ketinggalan, Jusuf Kalla juga ngotot. Menyikapi ucapan Abraham Samad, mengajak kita menjunjung asas praduga tidak bersalah.
Dirinya  berjanji bersama Jokowi mempertimbangkan ulang nama calon yang distabilo kuning muda untuk posisi menteri.  Penandaan  KPK  dinilai hanya atas dasar aduan negatif dari warga masyarakat. Belum ada pembuktian kebenaran.
Menyaksikan adegan di pangung politik nasional, menurut hemat penulis, sudah saatnya Jokowi mampu mencegah ketua umum partai pendukung,  ketua KPK, bahkan wakilnya  berbicara kepada publik tentang ihwal yang menjadi kewenangannya sebagai kepala negara.
Pembatalan pengumuman susunan kabinet di Dermaga III, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu malam (22/10), mengundang penilaian sejumlah pihak bahwa Jokowi sedang kebingungan. Sia-sialah anggaran ratusan juta rupiah yang telah dikucurkan.
Kasus pada babak  awal pemerintahan agar tidak sampai menjadi isyarat buruk perjalanan lima tahun ke depan. Ragu-ragu menggunakan hak prerogatif membuat kita makin khawatir karena publik mengharapkanJokowi menjadi presiden tulen. Lagi pula bangsa ini sudah terlalu lama mendambakan presiden pemberani. Mampu membusungkan dada menghadapi tantangan di dalam maupun di luar negeri. Bukan kepala negara yang suka melimpahkan kesalahan kepada pihak lain.
Menunggu Janji Jokowi
Rakyat memang menaruh harapan besar kepada Presiden Jokowi. Rakyat memilih Presiden Jokowi karena dinilai mampu menyejahterakan rakyat, memajukan bangsa dan negara. Harapan yang begitu besar ini menjadi tantangan tersendiri bagi Presiden Jokowi, kalau tidak disebut sebagai beban. Sedikit saja meleset dari harapan, rakyat bisa berbalik kecewa, apalagi jika Jokowi sampai tidak bisa menepati janji- janjinya kepada rakyat.
Ujian awal akan terlihat dari pembentukan kabinet. Terlalu lama membentuk kabinet, selain membuat dunia usaha akan bersikap wait and say, juga dapat mengesankan masih adanya tarik ulur kepentingan politik.Padahal rakyat berharap kabinet diisi oleh orang – orang yang kompeten, memiliki kapabilitas, kapasitas dan aksepbilitas. Intinya tokoh yang bersih, jujur dan memiliki rekam jejak yang baik. Jika sampai tersusupi atau tertitipi tokoh yang pernah bermasalah, publik akan kecewa.
Komposisi kabinet hendaknya selaras dengan tekad Jokowi yang ingin menciptakan sistem presidensial yang kuat. Menteri terpilih harus mampu mengikuti pola kerja Jokowi, mampu membuat terobosan baru guna mempercepat pencapaian target dan tujuan.
Kerja keras saatnya dilakukan karena rakyat sudah menunggu Jokowi segera menepati janji. Setidaknya publik telah mencatat 9 janji yang pernah diucapkan saat kampaye pilpres. Di antarnya layanan kesehatan gratis rawat inap/rawat jalan dengan Kartu Indonesia Sehat, 6.000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap serta air bersih untuk seluruh rakyat.
Menyejahterakan desa dengan cara mengalokasikan dana desa rata-rata Rp 1,4 miliar per desa dalam bentuk program bantuan khusus dan menjadikan perangkat desa sebagai PNS secara bertahap. Belum lagi, program kepemilikan tanah pertanian untuk 4,5 juta kepala keluarga.
Pembangunan/perbaikan irigasi di 3 juta ha sawah. Pembangunan 25 bendungan, 1 juta ha lahan pertanian baru di luar Jawa dan pendirian bank petani dan UMKM serta penguatan Bulog.
Meski janji ini dimaksudkan dalam 5 tahun masa pemerintahan, tetapi secara bertahap sebaiknya sudah dapat terealisir pada awal pemerintahan. Itulah makna kerja.., kerja dan kerja yang ada hasilnya. Bukan saatnya lagi kerja.., kerja  jadi retorika. Ide – ide baru, terobosan dan gerak cepat menjadi penting dalam mengawali pemerintahan baru, tetapi implementasi konkret jauh lebih penting. Semoga.

                                                                                     ———————– *** ————————-

Tags: