Oleh :
Muhammad Ali Fuadi
Peneliti di Lembaga Studi Agama dan Nasionalisme (LeSAN) Monash Institute; Ketua di Asrama Mahasiswa Pemuda Islam (AMPI) IAIN Walisongo Semarang
Dewasa ini, sering kita dengar bahwa politik bukanlah merupakan seni untuk menyejahterakan rakyat. Hal ini terjadi karena banyak politisi yang sudah semakin cacat moral. Mereka menggunakan jalan politik sebagai alat legitimasi untuk menyejahterakan diri sendiri dengan cara mengeruk uang rakyat. Hal ini juga tidak aneh, karena mereka beranggapan bahwa menjadi pejabat negara yang sebelumnya mengeluarkan modal banyak pada saat pemilu, maka konsekuensinya harus mengambil uang rakyat untuk mengganti uang yang telah dikeluarkan tersebut, meskipun dengan jalan kotor, yakni korupsi.
Memang korupsi sudah tidak asing lagi di mata publik. Semenjak reformasi berlangsung, diakui maupun tidak telah banyak pejabat negara yang hampir setiap hari mengisi daftar buruk sebagai pejabat korup. Itulah mengapa setelah reformasi berlangsung, kesejahteraan justru semakin jauh dari kehidupan rakyat. Kalau boleh mengatakan, lebih baik dipimpin oleh pemimpin laiknya Soeharto (Presiden RI ke-2), yang sedikit banyak mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat, meskipun kebanyakan orang menganggap bahwa Soeharto adalah pemimpin otoriter.
Dalam sebuah negara, yang dibutuhkan adalah kesejahteraan. Maka dari itu, setiap pemimpin harus mampu mengatur segala urusan negara dengan baik, terutama dalam hal kesejahteraan rakyat. Dan yang terpenting adalah pemimpin tersebut tidak korup. Sebab, hal yang satu ini sangat membahayakan negara.
Saat ini bangsa Indonesia sedang dilanda krisis pemimpin sejati yang mampu dengan dirinya sendiri. Dengan kata lain, kebanyakan pemimpin saat ini bukan seperti yang kita harapkan, karena mereka belum memiliki jiwa idealis serta superior, yang mampu berdiri sendiri dengan kemampuan yang dimiliki. Namun, banyak dari mereka yang justru menjadi boneka orang atau bahkan bangsa lain, yang mudah dipermainkan dan digerak-gerakkan dalam segala hal yang itu menguntungkan bagi kalangan mereka sendiri.
Pandai Menentukan Pilihan
Dalam sistem demokrasi, masyarakat pemilih sudah merupakan ‘Tuhan’ bagi calon pemimpin. Sebab, keberadaan mereka sangat dibutuhkan bagi calon pemimpin yang bersangkutan. Sehingga, tak jarang ketika pra-pemilu, para kandidat calon gencar bersaing dan ‘berdoa’ agar mendapatkan pahala berupa satu suara kepada setiap pemilih atau konstituten. Maka dari itu, perlu diketahui bahwa suara masyarakat sangat menentukan dalam proses terbentuknya pemimpin. Sebaiknya, masyarakat pemilih harus pandai menentukan pilihan agar negara ini tidak dipimpin oleh seorang yang abal-abal.
Dalam Jurnal The Leadership Quarterly (2009), Bligh dan Kohels pun menyebutkan bahwa masyarakatlah yang dapat menciptakan pemimpin karismatik di tengah krisis kepercayaan. Hal ini harus direnungkan setiap individu masyarakat. Dan, selanjutnya harus gencar mencari tahu siapa pemimpin yang cocok dan sesuai dengan kultur yang terdapat dalam negeri ini. Tak hanya itu, setiap orang pun juga wajib menyampaikan berkaitan dengan hal-hal mengenai pemimpin yang diketahuinya kepada khalayak umum atau tetangga dan orang terdekat, agar mereka juga tidak salah sasaran dalam menentukan pilihannya. Sebab, Indonesia saat ini sedang dilanda virus pencitraan dari setiap calon pemimpin. Jadi, setiap masyarakat harus tahu siapa pemimpin yang benar-benar merakyat dan atau hanya sekedar pencitraan belaka.
Berpolitik dengan hanya mengandalkan popularitas saja tidak cukup, apalagi kalau hanya sebagai politisi boneka tentu saja sangat merugikan negara. Namun, setiap politisi harus pula mempunyai bekal cukup, di antaranya kapabilitas, integritas, akseptabilitas, begitu juga kualitas. Dan yang tak kalah penting, setiap politisi harus memiliki finansial yang cukup untuk dikorbankan demi kepentingan negara. Dan tentu saja harus harta benda sendiri atau tanpa mendapatkan bantuan dari pihak lain. Sebab, tak jarang politisi yang menjabat sebagai pejabat publik, namun untuk menetapkan suatu kebijakan saja harus ada saran dan instruksi dari seseorang yang telah membantunya dalam hal finansial sewaktu masa pemilu. Itulah kehidupan politisi boneka.
Kebijakan merupakan hak pemerintah, apabila kebijakan yang diterapkan tidak sesuai dengan hati nurani dan tidak pula disesuaikan dengan kondisi dalam masyarakat, justru akan mengakibatkan kekacauan yang semakin merajalela meskipun dari kalangan politisi yang sebenarnya baik sekalipun. Sebab kebijakan yang diterapkan merupakan hasil putusan orang yang telah membantunya sewaktu pemilu tersebut, dan kebijakan yang diterapkan itupun terkadang hanya berorientasi untuk kepentingan individu dan kelompoknya saja.
Inilah yang menjadi persoalan bangsa selama ini. Banyak politisi yang kurang memiliki bekal finansial cukup untuk dapat memimpin negeri ini. Akibatnya, kebijakan yang ada pun akhirnya juga hasil dari orang-orang yang dari kalangan elite atau bangsawan saja yang memiliki bekal finansial memadai, tanpa ada kontribusi dari yang lainnya. Dari sinilah, setiap politisi sangat membutuhkan peranan penting dari orang-orang baik yang rela sepenuh hati membantu mencapai tujuan yang dikehendaki negara.
Sekali lagi, Indonesia butuh pemimpin sejati yang mampu dengan dirinya sendiri atau bukan merupakan pemimpin boneka. Masyarakat harus pandai menentukan pilihan guna mewujudkan kepemimpinan yang baik di negeri ini. Kita tahu bahwa negeri ini banyak dilanda masalah, mulai dari perekonomian, kekerasan yang semakin merajalela, pendidikan yang masih terabaikan, dan masih banyak yang lainnya. Dengan begitu, mari kita gunakan satu suara kita untuk memilih pemimpin yang kita anggap ideal bagi bangsa ini. Dan yang terpenting, kita harus menjadi pemilih idealis. Dengan kata lain, jangan sampai kita termasuk ke dalam kategori pemilih yang menghalalkan money politics, karena hal itulah yang justru menjadikan negara semakin tidak bermartabat.
Wallahu a’lam bi al-shawab.
——————– *** ——————-
