Menghukum Politisi Bermasalah

Oleh :
Umar Sholahudin,
Dosen Sosiologi Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Surabaya

Saat inilah, yakni 14 Februari 2024 adalah waktu paling tepat bagi masyarakat khususnya para pemilih untuk memberikan hukuman politik kepada para politisi bermasalah. Para Pasangan calon (Paslon) atau Caleg incumbent yang selama ini banyak bermasalah dan menjadi sumber masalah dalam menjalankan amanah rakyat, termasuk politisi yang masuk gelanggang politik Pemilu dengan mengacak-acak hukum dan konstitusi, sangat tidak layak untuk dipilih. Mereka layak mendapatkan “kartu merah” alias out dari gelanggang parlemen dan istana. Mereka tidak saja akan menjadi beban rakyat, tetapi juga beban negara.

Pemilu adalah salah satu instrumen demokrasi bagi rakyat (baca: Pemilih) untuk mengevaluasi dan memilih Pemimpin negeri ini. Masyarakat pemilih sudah tahu dan merasakan bagaimana kinerja lima tahun terakhir kinerja para politisi kita. Para pemilih punya kemerdekaan untuk menilai dan menghukum, siapa yang layak untuk dipilih dan siapa poltiisi yang layak untuk dihukum di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pertimbangan penting dalam memilih, selain masalah kapsitasnya dan integritasnya, juga yang paling penting adalah rekam jejaknya.

Menghukum Politisi Bermasalah
Setidaknya ada patokan yang dapat dijadikan rujukan pemilih untuk menghukum para politisi berlasamah; Pertama, kinerja politisi; secara merdeka dan otonom, pemilih wajib mengevalasi kinerja para politisi petahana (incumbent).Politsi yang selama lima tahun terkahir hanya menjadi sumber masalah (problem maker); tak ada suaranya menyuarakan dan mengadvokasi kepentingan rakyat, sering bolos dalam rapat paripurna, berkhianat pada suara masyarakat, sangat layak untuk dihukum dengan tidak memilih mereka di TPS.

Kedua, politisi lain yang layak dihukum adalah para Caleg mantan koruptor. Berdasarkan data Daftar Caleg Tetap (DCT), ada sekitar 56 Caleg mantan koruptor yang mencalonkan diri pada pemilu 2024. Kondisi ini dilegitiamsi oleh Peraturan KPU No. 10/2023 Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 18 ayat (2). Kedua peraturan tersebut menyebutkan bahwa mantan terpidana korupsi boleh menjadi calon anggota legislatif tanpa melewati masa jeda waktu lima tahun sepanjang vonis pengadilan memuat pencabutan hak politik. Artinya, mantan koruptor boleh nyaleg kembali tanpa harus menunggu masa jeda lima tahun. Peraturan KPU ini sebagai respon atas putusan MA yang mengabulkan gugatan Lucianty atas larangan eks napi korupsi menjadi calon legislatif. Larangan mantan koruptor menjadi calon angota legislatif sesuai Peraturan KPU kemudian tidak berlaku lagi atas keluarnya putusan MA Nomor 30 P/HUM/2018 yang membolehkan mantan narapidana korupsi menjadi Caleg.

Ketiga, politisi yang lahir dari proses politik-hukum yang bermasalah, yakni dengan mengacak-acak hukum dan konstitusi atau dalam istilah Tempo sebagai anak haram demokrasi dan konstitusi. Presiden Jokowi yang sekaligus bapak dari Gibran Raka Buming Raka aktif untuk cawe-cawe dalam Pemilu 2024 ini, khususnya untuk Pilpres. Publik menilai dengan gugurnya wacana penambahan jabatan presiden tiga periode dan, penundaan Pemilu, Presiden Jokowi akan fokus untuk memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan Luber dan Jurdil, tetapi tetapi, berjalannya waktu, ternyata Jokowi memiliki rencana dan skenario politik sendiri, yakni mangajukan sang putra mahkota, Gibran Raka Buming Raka berpasangan dengan Prabowo untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024 melalui bantuan hukum dari sang paman di MK, yang kemudian berujung pada sanksi etik. Pasca lolosnya Gibran jadi Cawapres Prabowo, cawe-cawe politik Jokowi, bukannya semakin berkurang, justru semakin telanjang. Tujuan sang bapak, tidak sekedar meloloskan sang putra mahkota jadi Cawapres tapi juga berusaha dengan segala sumber daya kekuasaan yang dimiliki saat ini, memenangkan Pilpres.

Integritas Pemilu
Sikap dan tindakan politik Presiden Jokowi yang seharusnya ditunjukkan ke masyarakat adalah “saya akan mendukung setiap anak bangsa yang berintegritas dan berkapasitas untuk maju dalam Pemilu 2024, terutama pemilihan Presiden 2024, dan saya akan memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan Luber dan Jurdil”. Inilah sikap dan tindakan seorang negarawan. Seorang negawaran harus menjadi payung politik kebangsaan bagi semua kepentingan politik yang ada. Masyarakat sangat berharap Presiden Jokowi menghindari sikap, gesture, dan tindakan politik yang menunjukkan keberpihakan (unfire) dalam kontestasi 2024 ini.

Melihat dan mencermati perilaku politik elit kekuasaan, terutama cawe-cawe-nya Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024 yang semakin telanjang, perlu untuk terus kita kritisi bersama dan perlu untuk menjadi preferensi bagi pemilih; mana politisi bermasalah dan sumber masalah dan karenanya sangat layak untuk dihukum di TPS. Masyarakat, terutama kalangan cerdik pandai dan civil society harus terus mengontrol perilaku elit kekuasaan, tetap bersuara kritis dan keras, selalu mengingatkan semua pihak, terutama Presiden Jokowi untuk menjaga netralitas dan integritas Pemilu 2024 agar tidak dikotori oleh tangan-tangan kotor kekuasaan yang akan merusak jalannya demokrasi.

Karena itu, marilah kita selamatkan negara dan bangsa ini dari para politisi bermasalah. Caranya dengan memberikan hukuman sosial dan politis. Pertama hukuman sosial, yakni masukan mereka ke dalam daftar politisi bermasalah. Daftar politisi bermasalah ini kita sebarkan ke masyarakat luas sesuai dengan Dapilnya masing-masing. Sehingga masyarakat pemilih tahu dan akan berfikir ulang untuk memilih kembali di Pemilu ini.

Kedua, hukuman politis, yakni melakukan penyadaran dan pencerdasan kepada masyarakat pemilih dan melakukan kampanye massal untuk tidak lagi pilih politisi bermasalah. Masyarakat harus terus dididik untuk berfikir lebih cerdas dan rasional dalam memilih pemimpin negara dan calon wakil rakyatnya. Berbagai data dan informasi berkait dengan jati diri politisi ini setidaknya bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi pemilih untuk menentukan siapa yang layak atau tidak layak untuk dipilih di Pemilu kali ini.

Di tengah praktik kotor politik-hukum yang menyertainya, Pemilu 2024 ini adalah momentum tepat kita untuk menyelamatkan negara-bangsa, dan demokrasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas. Mari kita jaga bersama integritas dan marwah Pemilu 2024 agar lebih bermartabat, tidak memilukan dan memalukan. Jangan biarkan politisi bermasalah melenggang ke senayan dan istana, dengan cara tidak memilih mereka di TPS. Salah pilih, akan sulit pulih.

————- *** —————

Rate this article!
Tags: