Mengkhawatirkan Peningkatan Alih Fungsi Lahan

foto ilustrasi

Belakangan ini, tren alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Itu tercermin dari adanya penurunan lahan pertanian setiap tahunnya dan menjadi tantangan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Sejatinya, masalah alih fungsi lahan pertanian merupakan masalah klasik yang sudah terjadi sejak lama, yang hingga kini terus menguras perhatian pemerintah dan publik.

Data Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat adanya tren alih fungsi lahan pertanian sejak era 1990-an sekitar 30 ribu hektare per tahun. Alih fungsi lahan semakin meningkat menjadi sekitar 110.000 hektare di 2011 dan mencapai 150.000 hektare di 2019. Tercatat, daerah-daerah perkotaan yang sebelumnya sawah eksistingnya sudah ada sistem irigasi teknis telah diubah menjadi lahan industri ataupun pembangunan jalan-jalan strategis, (Republika, 30/3/2021)

Sejatinya, ujung tombak dalam pengendalian alih fungsi lahan terletak pada setiap pemerintah daerah. Hal tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Khususnya. Tepatnya, di Pasal 44 dan 73 teruraikan bahwa alih fungsi lahan pertanian hanya dapat dilakukan dengan syarat ketat dan denda yang berat. Pejabat yang melanggar aturan alih fungsi lahan pertanian dapat dipenjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun atau denda Rp1 miliar sampai Rp5 miliar.

Namun sayangnya, perubahan aturan dari waktu ke waktu, bukannya semakin ‘memagari’ lahan pertanian, tapi justru makin memperparah alih fungsi lahan. Salah satunya di UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker), lahan pertanian bisa dikonversi untuk proyek strategis nasional atau kepentingan umum. Dengan begitu UU Ciptaker berpotensi membuat konversi semakin massif. Realitas tersebut, tentu tidak bisa dibiarkan. Sebab, alih fungsi lahan merupakan hal yang tidak dapat disepelekan, pasalnya penyusutan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian akan berpotensi mempengaruhi produktivitas pangan, dan endingya adalah kekurangan pangan. Hal tersebut, tentu tidak kita inginkan bersama.

Harun Rasyid
Dosen FPP Universitas Muhmammadiyah Malang

Tags: