Menguatkan Budaya K3 di Era Industri 4.0

Oleh :
Wahyu Kuncoro SN
Wartawan Harian Bhirawa
Hari – hari ini, berbagai kalangan menjadi terlihat begitu perhatian dan peduli dengan implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Wajar memang, karena mulai 12 Januari hingga 12 Februari 2020 telah dicanangkan pemerintah sebagai Bulan K3.
Dalam masa Bulan K3 ini, berbagai wilayah baik provinsi maupun kabupaten/kota kepala daerah berlomba memberi penghargaaan kepada para pengusaha yang telah berhasil menerapkan lembaganya mencapai bebas kecelakaan kerja (zero accident). Sementara di level pusat, Presiden pun memberi penghargaan kepada para kepala daerah yang dinilai berhasil dalam implementasi K3 di wilayah kerjanya.
Agenda K3 sungguh bukanlah agenda yang baru dilakukan. Agenda ini hadir sebagai amanah dari Undang-undang No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang ruang lingkup keselamatan meliputi segala lingkungan kerja, baik di darat, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air maupun udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.
Penyelenggaraan Bulan K3 dalam setiap tahunnya dikonsepsikan untuk memberikan motivasi kepada perusahaan-perusahaan, tenaga kerja, pemerintah dan masyarakat pada semua level dalam menerapkan program K3. Harapannya, kecelakaan kerja tidak sekadar dipahami menyebabkan kematian, kerugian meteriil, moril, dan pencemaran lingkungan. Namun sesungguhnya dapat pula memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Kecelakaan kerja pada derajat tertentu juga akan memengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan ketenagakerjaan (IPK). Bagaimanapun persoalan nyawa dan kesehatan manusia serta keselamatan adalah yang utama. Safety first. Untuk itulah maka K3 harus terus kita promosikan sebagai bagian penting dalam perlindungan tenaga kerja.
Membangun Kesadaran Bersama
Harus diakui, angka kecelakaan kerja di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan tetap tinggi. Menurut data Kemenakertrans jumlah kasus kecelakaan kerja (KK) dari tahun 2016 hingga saat ini cenderung mengalami peningkatan, hanya pada tahun 2019 ini mengalami penurunan. Pada tahun 2016 jumlah KK sebanyak 101.368 kasus, tahun 2017 sebanyak 123.041 kasus KK, tahun 2018 sebanyak 157.415 kasus KK dan tahun 2019 mencapai total KK sebanyak 130.923 kasus
Penyelenggaraan K3 bukan hanya tanggung jawab para pengusaha dan pemerintah pusat. Serikat pekerja juga wajib memberi perhatian dan mendorong agar K3 dapat dijalankan secara efektif. Karena ketenagakerjaan adalah bidang yang diotonomikan sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan mengontrol atas pelaksanaannya. Ini adalah soal kerja sama, koordinasi, saling mengawasi dan saling mengingatkan. Bulan K3 Nasional yang sekarang sedang berlangsung jangan hanya dilakukan dengan seremonial setiap tahun yang tidak di-follow up oleh sikap tegas dan sigap untuk perbaikan kondisi kerja di tempat kerja untuk menurunkan jumlah KK.
Langkah preventif dan promotif harus dilakukan terus menerus dengan masif dan dikawal oleh penegakkan hukum. Bulan K3 Nasional tidak selesai dengan sekadar perayaan dan seremonial yang tiap tahun dirayakan. Pemerintah harus fokus menurunkan jumlah KK dengan pelibatan semua pihak. Keselamatan pekerja adalah tanggung jawab pemerintah dan kita semua.Bahwa keselamatan kerja masih banyak dianggap remeh. Karena itu, mengajak semua stakeholder membangun kesadaran pentingnya keselamatan kerja sungguh menemukan urgensinya.
Dalam sejumlah kasus, ada kesadaran pekerja yang cukup baik tapi fasilitas dari perusahaan kurang. Ada yang perusahaan begitu baik tapi pekerja memandang remeh keselamatan. Kadang-kadang masyarakat juga masih memandang remeh keselamatan kerja. Seluruh stakeholder kita dorong kesadaran bersama sama sesuai tanggung jawab masing-masing.Dengan target zero accident sehingga tidak ada risiko yang timbul. Perlu ekosistem yang layak, aman dan baik bagi kita semua. Kita tentu berharap budaya K3 bisa kita perkuat di semua lingkungan tempat kerja.
Kita ingin manajemen perusahaan, serikat pekerja maupun pekerja secara umum memiliki kepedulian terhadap keselamatan. Pekerjaan penting tapi keselamatan lebih penting. Kita terus mendorong partisipasi para pimpinan perusahaan dan buruh/pekerja untuk bersatu padu bersama pemerintah dan masyarakat luas agar terus berusaha mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan melaksanakan agar budaya K3 di seluruh level kehidupan masyarakat kita. Apalagi, dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu aspek perlindungan bagi tenaga kerja.
Tantangan di Era Industri 4.0
Dunia industri tengah memasuki era revolusi industri 4.0. Sejumlah jenis pekerjaan lama yang hilang dan muncul seiring pendekatan digital. Dengan munculnya jenis pekerjaan baru maka akan timbullah potensi-potensi bahaya baru. Oleh karena itu diperlukan strategi pengendalian yang lebih efektif, efisien serta inovatif dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilakukan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta menjamin setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja mendapat perlindungan atas keselamatannya. Pelaksanaan K3 menjamin setiap sumber produksi dapat dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien; dan menjamin bahwa proses produksi dapat berjalan lancar di perusahaan. Situasi ini tentu meniscayakan kewaspadaan kita akan pentingnya mengantisipasi potensi problem K3 baru, sembari terus memastikan agar pekerjaan yang bersifat manual tetap terlindungi keselamatan dan kesehatan kerjanya.
Pada wilayah lain, dalam era industri 4.0 diharapkan risiko kecelakaan kerja akan menurun. Sebab, logikanya teknologi yang semakin canggih mampu memperbaiki tingkat keselamatan bagi para pekerja. Dengan teknologi, kualitas Keselamatan dan Kesehetan Kerja (K3) akan lebih jelas terlihat. Meski demikian, K3 harus tetap menjadi prioritas semua perusahaan. Lantaran itu perusahaan didorong untuk memiliki inovasi terdepan dalam hal pengawasan K3, di tengah dunia perubahan dunia yang begitu cepat karena perkembangan teknologi informasi. Kualitas sumber daya manusia (SDM) juga harus lebih ditingkatkan.
Singkatnya, filosofi dasar K3 adalah melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja khususnya dan masyarakat industri secara menyeluruh agar dapat menjalankan pekerjaan-nya melalui upaya pengendalian pada seluruh bentuk-2 potensi bahaya di tempat kerja. Apabila seluruh potensi bahaya terkendali dan memenuhi standar aman, maka akan tercipta kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat, dan proses produksi lancar. Pada akhirnya dapat menekan risiko kerugian, sehingga produktivitas meningkat. Kepedulian terhadap K3 (safety awareness) juga tergantung pada informasi tentang aspek K3, yang akan sangat membantu kita untuk menentukan apakah sesuatu telah selamat / aman atau belum.
Pengetahuan tentang aspek K3 sangat membantu kita untuk secara sistematik mengkaji risiko dan memandang aspek K3 dari perspektif pikiran sehat. K3 merupakan aspek perlindungan ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja dan masyarakat secara nasional. K3 wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan, baik standar nasional maupun internasional.
——– *** ———-

Tags: