Mengulik Fungsional Perekayasa Kelitbangan di Balitbang Jatim

Kepala Balitbang Jatim Anom Surahno SH MSi bersama Ir Heru Susanto MM foto bersama jajaran Balitbang Jatim usai pelantikan fungsional perekayasa kelitbangan di Kantor Balitbang Jatim.

Kali Pertama dan Satu-satunya di Jatim, Diharapkan menjadi Pembuka Jalan bagi ASN Lain
Pemprov Jatim, Bhirawa
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jatim, Anom Surahno SH MSi, baru saja melantik jabatan fungsional baru yakni perekayasan ahli madya. Pelantikan fungsional ini merupakan yang pertama dan satu-satunya di Jatim. Pejabat yang mendapat amanah ini adalah Ir Heru Susanto MM. Lantas apa tugas fungsional perekayasa ini ?.
Suasana ruang rapat Balitbang Jatim pada, Kamis (11/2), cukup ramai dari biasanya. Maklum, selama pandemi Covid-19, jarang ada kegiatan seperti presentasi penemuan penelitian di ruang rapat yang terletak di lantai tiga tersebut.
Namun pertemuan di hari itu bukan presentasi hasil penelitian, tapi pelantikan Ir Heru Susanto MM sebagai fungsional perekayasa ahli madya. Pada pelantikan tersebut, sebagai saksi adalah Sekretaris Balitbang Provinsi Jatim, Drs Teguh Prayitno MM dan Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi, Suwanto SH MH.
Acara pelantikan juga dihadiri Prof Dr Suryanto MSi Guuru Besar Universitas Airlangga (Unair) yang juga sbg mitra Bestari e-jurnal Cakrawala Kebijakan Balitbang Provinsi Jatim.
Saat memberikan pengarahan, Kepala Balitbang Jatim, Anom Surahno SH MSi mengatakan, Heru Susanto merupakan perekayasa kelitbangan satu-satunya di Jatim. Oleh karena itu, tugasnya cukup berat utamanya menjadi pembuka jalan bagi fungsional perekayasa pertama dan muda.
“Tugas Pak Heru bukan hanya melakukan penelitian. Tapi juga diharapkan bisa menjadi contoh bagi para ASN yang lain di Pemprov Jatim maupun kabupaten/kota, agar membuka kesempatan kepada para ASN menjadi fungsional perekayasa,” kata Anom.
Dasar hukum dari pelantikan jabatan fungsional perekayasa ini adalah yang pertama UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN); kedua UU No 11 Tahun 2019 tentang Sisnas IPTEK; Permen PAN RB No 42 tahun 2018 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional; ketiga Perka BPPT No 01 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Perekayasa.
Sebelum dilantik menjadi fungsional perekayasa, Heru Susanto sebelumnya menjabat Kepala Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi di Balitbang Jatim. Dia sudah mengabdi selama 20 tahun dan menjabat eselon IV sejak 2008 lalu. Selama di eselon IV dari 2008 sampai dengan awal 2021, sudah mengalami mutasi sebagai eselon IV sebanyak tujuh posisi dilingkungan Balitbang Provinsi Jatim.
Heru memiliki alasan khusus kenapa memilih pindah dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. “Di fungsional kinerjanya akan lebih professional dan bisa mengembangkan ilmu yang dimiliki. Apalagi Presiden Jokowi berharap untuk para PNS ke depan akan diarahkan ke fungsional. Sebagai contoh bahwa saat ini di kementerian sudah tidak ada lagi eselon IV dan eselon III,” ujarnya.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai instansi pembina fungsional perekayasa, kata Heru, berharap agar fungsional perekayasa mampu mendorong tumbuhnya inovasi; kompetensi perekayasa memiliki kedudukan yang sangat strategis, sebagai bagian dari komponen pembangunan nasional melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi diberbagai sektor khususnya sektor industri.
“Guna mewujudkan profesionalisme yang mampu mengantarkan industri nasional memiliki daya saing yang tinggi ditengah persaingan global. Sumber daya manusia perekayasa merupakan salah satu aset strategis yang diharapkan dapat berperan lebih produktif dalam mendukung pembangunan nasional,” jelasnya.
Untuk menuju negara maju sesuai visi Indonesia 2045, lanjut Heru, maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal tersebut bisa dicapai dengan salah satunya banyak jumlah produk inovasi di Indonesia. Produk inovasi diharapkan bisa diwujudkan salah satunya melalui riset dan kerekayasaan.
Dalam kenyataannya, kata Heru, tidak semua riset akan menjadi inovasi. Beberapa hanya berhenti di invensi dalam bentuk jurnal ataupun paten. Sebaliknya, ada inovasi yang muncul melalui reverse engineering atau alih teknologi, tanpa harus melakukan riset sejak awal atau membuat penemuan baru atau invensi. Karenanya jabatan fungsional perekayasa sebagai salah satu jabatan fungsional yang menjadi media pengembangan karir bagi ASN yang diarahkan menjadi sumberdaya profesional.
“Selain itu, keberadaan jabatan fungsional perekayasa diarahkan menjadi faktor sukses untuk pengembangan teknologi, guna menghasilkan berbagai produk inovasi serta dapat mewadahi aktifitas kerekayasaan para perekayasa, untuk mencapai target inovasi yang diharapkan serta dapat menghilirisasi hasil produk riset,” ungkapnya.
Di Indonesia, untuk mewadahi para perekayasa ada organisasinya yaitu Himperindo (Himpunan Perekayasa Indonesia). Pejabat fungsional perekayasa sampai saat ini di Indonesia berjumlah 2.666 perekayasa. Untuk Ahli Utama sebanyak 7,5 persen, Madya 30,7 persen, Muda 32,4 persen, Pertama 29,4 persen.
Menurut Heru, jabatan fungsional perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan kerekayasaan dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan (rancang bangun) dan pengoperasian.
“Tugas perekayasa untuk mencapai inovasi meliputi tahap riset, development, engineering, dan operation dengan memanfaatkan berbagai disiplin ilmu untuk menghasilkan inovasi teknologi yang berorientasi pada problem solving,” tandasnya. [Zainal Ibad]

Tags: