Sebagai sebuah negara yang memiliki pemerintahan yang berfungsi dengan baik, Indonesia memiliki sistem perpajakan yang relatif baik dalam memungut pajak dari warga negaranya. Namun, masih terdapat beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pajak di Indonesia.
Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pajak di Indonesia adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang manfaat dari pembayaran pajak, ketidakpercayaan pada pemerintah, atau ketidakpuasan terhadap pengelolaan anggaran negara.
Selain itu, masih terdapat beberapa masalah dalam pengumpulan dan pengelolaan data pajak di Indonesia. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya untuk memperbaiki sistem perpajakan, masih terdapat kekurangan dalam hal keamanan data, efisiensi pengumpulan data, dan kualitas data yang dikumpulkan.
Diharapkan pemerintah perlu melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan di Direktorat Jenderal Pajak, sehingga mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak bagi wajib pajak. Perlu juga dilakukan reformasi struktural untuk mengurangi birokrasi dan meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak.
Pemerintah juga harus melakukan reformasi kebijakan perpajakan, termasuk perubahan tarif pajak yang lebih adil dan proporsional, serta penghapusan atau penyesuaian pajak yang tidak efektif atau merugikan sektor tertentu.
Reformasi struktural juga perlu diperhatikan dalam sistem perpajakan untuk mengurangi birokrasi dan meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan prosedur perpajakan, mengintegrasikan sistem perpajakan, dan menggunakan teknologi digital untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak.
Alfredo Akhsani
Mahasiswa Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
