Mengurai Problem Stigmatisasi Pasien Covid-19

Oleh :
Oryz Setiawan
Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat (Public Health) Unair Surabaya

Fenomena perlakuan pasien Covid-19 terus bermunculan terutama dalam bentuk stigmatisasi dan perilaku diskriminasi pada PDP dan ODP Covid-19 yang kian marak. Stigmatisasi tersebut berujung pada penolakan pemakaman jenazah positif Covid-19, pengusiran staf medis, pengucilan keluarga pasien positif Corona hingga perampasan jenazah yang terkonfirmasi positif Covid. Di sisi lain diperparah dengan isu bahwa rumah sakit sengaja meng-Covid-kan pasien terus menjadi berbincangan sehingga memantik reaksi masyarakat untuk melakukan tindakan “merampas” jenazah pasien Covid-19 yang dilakukan secara massal. Kondisi tersebut sangat berresiko terjadi penularan baru dan menimbulkan klaster baru. Update terbaru bahwa Covid-19 merupakan virus dengan manifestasi 1000 wajah penyakit, dari yang tanpa gejala (OTG), flu ringan sampai yang kerusakan organ vital tubuh menimbulkan kematian. Selain itu varian manifestasikannya sangat beragam mulai stroke sebagai diagnosis utama yang menyebabkan penurunan imun, lalu terinfeksi virus jadilah Covid. Jikalau virusnya masuk ke saluran cerna seperti gejala tifus, mual, muntah, diare atau menyumbat paru jadilah sesak nafas, termasuk diabetes melitus.

Oleh karena patofisiologinya Covid dapat memicu diabetes melitus menjadi ketoasidosis yakni kondisi gawat darurat dimana gula darah melonjak tinggi secara mendadak sehingga deskripsi diatas dapat menjelaskan asumsi bahwa Covid-19 menjadi lahan bisnis rumah sakit perlu diluruskan. Selain itu terdapat tiga karakteristik utama pelayanan kesehatan yaitu pertama, uncertainty atau ketidakpastian menunjukkan bahwa kebutuhan akan pelayanan kesehatan tidak bisa pasti, baik waktu, tempat maupun besarnya biaya yang dibutuhkan, termasuk di tengah pandemi ini. Berapa jumlah pasien yang akan dirawat di rumah sakit masih belum dapat dipastikan, namun yang pasti tren kenaikan kasus terus terjadi secara signifikan sehingga manajemen rumah sakit harus melakukan berbagai langkah antisipasi terhadap lonjakan pasien. Meski di sisi lain, pemerintah pusat hingga daerah telah menambah kapasitas layanan rumah sakit yang diperuntukan pasien Covid terutama dalam kondisi menengah hingga berat.

Kedua, asymetry of information atau perbedaan informasi antara provider dan pasien menunjukkan bahwa konsumen pelayanan kesehatan berada pada posisi yang lemah sedangkan provider (dokter dan petugas kesehatan lainnya) mengetahui jauh lebih banyak tentang manfaat dan kualitas pelayann yang ditawarkan. Kondisi inilah yang menimbulkan persoalan lain pada berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk penolakan dan perampasan jenazah Covid-19 yang akhir-akhir ini marak. Ketiga, externality yang menunjukkan bahwa komsumsi pelayanan kesehatan tidak saja mempengaruhi pembeli tetapi juga bukan pembeli. Demikian juga risiko kebutuhan pelayanan kesehatan tidak saja mengenai pasien melainkan juga publik yang tergambar dalam aturan mewajibkan rapid tes, meski rapid tes merupakan upaya mengskrining masyarakat sebagai upaya penelusuran kasus di tengah-tengah masyarakat yang berpotensi terjadi penyebaran kasus.

Problem komunikasi

Sebenarnya apa yang terjadi di masyarakat tak lepas dari tata kelola dan problem komunikasi yang belum efektif terutama penyampaian di masyarakat. Akibatnya masyarakat minim pemahaman yang benar, ironisnya diperburuk derasnya informasi di media sosial yang cenderung hoax atau informasi palsu. Dengan kata lain penolakan masyarakat karena adanya ketidakpahaman sehingga bertindak berlebihan hingga melebihi batas. Ketakutan berlebihan seharusnya tak perlu terjadi karena semua tindakan yang diambil pasti sudah berdasarkan perhitungan yang matang. Fenomena penolakan warga dan perampasan jenazah adalah salah satunya karena tidak tersampaikannya informasi secara jelas soal virus corona hingga ke akar rumput. Masifnya informasi yang beredar mengenai Covid-19 menimbulkan rasa takut yang berlebihan di tengah masyarakat.

Ketika terjadi kebingungan dan kepanikan, tidak semua mendapatkan informasi yang benar yang pada akhirnya terjadi pembenaran massal. Semestinya informasi tidak cukup hanya disampaikan melalui media, tetapi juga harus secara langsung dan dilakukan secara santun serta jelas. Komunikasi dianggap penting di tengah situasi pandemik Covid-19 di Indonesia. Di sisi lain, pemerintah telah “meralat” diksi atau istilah new normal atau normal baru menjadi adaptasi kebiasaan baru. Mengapa demikian? Dalam ilmu komunikasi terjadi asosiasi makna kata dimana masyarakat hanya fokus pada kata “normal”-nya yang kemudian yang dikedepankan bukan new-nya, tapi normal-nya. Akibatnya setelah pembatasan sosial di berbagai daerah dicabut, seolah-olah kondisi kembali normal seperti sebelum terjadi pandemi. Padahal yang dituju adalah bagaimana masyarakat menerapkan perilaku hidup “baru” atau melakukan adaptasi kebiasaan baru dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, dan jaga jarak sebab sebelum vaksin ditemukan seolah hanya inilah jalan yang harus dilakukan oleh setidaknya meminimalisasi penyebaran kasus Covid-19 yang kian meningkat tajam dari hari ke hari.

————– *** ————–

Tags: