Pembangunan kilang minyak Tuban ini akan menyerap ribuan tenaga kerja baru. Untuk itu, proyek ini seharusnya bisa segera berdiri agar secepatnya dirasakan manfaatnya.
Menyerap Ribuan Tenaga Kerja Baru, Pemprov Harus Ikut Pemegang Saham
Surabaya, Bhirawa
Pembangunan kilang minyak New Grass Root Refinery (NGRR) Tuban tak hanya akan mampu memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) tanah air, tapi juga bakal mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, mega proyek ini seharusnya bisa segera terbangun agar segera dirasakan manfaatnya.
Berdirinya kilang minyak di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban akan menumbuhkan harapan baru soal ketersediaan lapangan kerja. Sebab kilang minyak hasil kerjasama PT Pertamina dengan perusahaan minyak dan gas Rusia, Rosneft Oil Company ini akan menyerap ribuan tenaga kerja baru. Baik tenaga kerja selama proses kontruksi maupun saat beroperasi.
Project Coordinator NGRR Tuban, Kadek Ambara Jaya merinci, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan selama kontruksi mulai Mei 2019 hingga Desember 2025 mencapai puluhan ribu pekerja. Pada 2019 diperkirakan membutuhkan tenaga kerja sebanyak 2.000 orang, lalu pada 2020 dibutuhkan sebanyak 7.000 hingga 8.500 orang, pada 2023 sebanyak 30.000 hingga 45.000 orang, dan pada 2025 dibutuhkan 2.500 hingga 5.000 tenaga kerja.
Sementara saat beroperasi, yaitu setelah 2024 dibutuhkan 2.500 orang sebagai organik Pertamina dan 5.000 orang sebagai tenaga outsouching. “Jika kilang minyak di Tuban ini berdiri, maka akan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ungkap Kadek.
Walaupun saat ini sebagian warga masih menolak berdirinya proyek ini, Kadek tetap optimis kilang minyak akan terbangun di Tuban. Sebab masyarakat masih belum paham akan manfaat besar kilang minyak Tuban. Makanya saat ini pemerintah dan Pertamina tengah gencar menyamakan persepsi soal manfaat kilang minyak Tuban.
“Sebagian dari warga menolak lantaran tidak tahu sepenuhnya pemanfaatan kilang minyak. Jika masyarakat sudah tahu, tentu mereka akan menerima. Salah satu contohnya, masyarakat bakal mendapat pekerjaan, beasiswa kepada warga sekitar dan manfaat lainnya. Kami saat ini juga minta bantuan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) agar proyek kilang minyak ini berjalan sesuai target,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, Setiajit SH MM menuturkan, kilang minyak Tuban ini akan jadi yang terbesar di Asia karena hasil produksinya mencapai 300 ribu barel per hari. Selain kilang minyak juga akan dibangun produk-produk turunannya seperti petrochemical.
Di Jawa Timur, kata Setiajit, ada 39 wilayah kerja untuk minyak dan gas (migas). Dari jumlah tersebut, terbagi menjadi dua. Yakni off source dan on source. Sumber migas ini ada di Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Gresik dan kepulauan Madura. Dari 39 wilayah kerja tersebut, ada 12 wilayah yang masih eksplorasi, 18 sudah produksi, sisanya dilelang.
“Khusus kilang minyak Tuban, saya rasa ini nikmat yang luar biasa bagi masyarakat Jatim. Karena akan menyerap puluhan ribu tenaga kerja baru, yang dibutuhkan sejak pembangunan kontruksi sampai pengelolaan kilang minyak dan petrochemical tersebut,” katanya.
Pemprov Ikut Pegang Saham
Setiajit mengatakan, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo telah mengarahkan agar Pertamina melibatkan seluruh masyarakat Tuban yang terdampak. Sebab kilang minyak yang akan dibangun harus bermanfaat dan dapat dinikmati masyarakat. Jangan sampai masyarakat sekitar proyek jadi penonton pembangunan di wilayahnya sendiri.
“Masyarakat yang tidak memiliki ketrampilan atau unskilled juga harus dilibatkan. Contohnya ibu-ibu diajak untuk menyediakan makanan bagi karyawan kilang minyak. Jadi tidak hanya bapak-bapaknya yang dilatih bekerja, tapi juga ibu-ibunya. Jika demikian, masyarakat akan merasakan dampak positif dari pembangunan kilang minyak,” ungkapnya.
Menurut Setiajit, pembangunan kilang minyak ini membutuhkan lahan sebanyak 841 hektare. Selain lahan darat, juga akan dilakukan reklamasi sekitar 250 hektare. Sehingga ada 1.091 hektare yang digunakan sebagai kilang minyak yang diklaim terbesar di Indonesia bahkan Asia ini.
“Kilang minyak ini memang membutuhkan lahan yang sangat luas. Selain menjadi tempat kilangnya, juga ada daerah sterilnya. Karena tempat ini sangat berbahaya, tidak semua orang bisa masuk atau ada area yang tidak boleh dimasuki masyarakat. Harus ada wilayah sterilnya,” katanya.
Mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur ini mengatakan, sudah ada pertemuan antara Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dengan Direksi PT Pertamina di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (7/1/2019). Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa dalam waktu dekat ini pembangunan kilang minyak akan dilakukan.
Agar pembahasan lebih matang, kata Setiadjit, akan ada pertemuan lanjutan antara Gubernur dengan Pertamina. “Minggu depan atau sebelum Pak Gubernur (Soekarwo, red) berakhir masa tugasnya sebagai gubernur, akan ada pertemuan lagi. Salah satu fokus pembahasannya adalah Pemprov Jatim harus menjadi salah satu pemegang saham,” katanya.
Soal pembagian saham ini, Pemprov Jatim minta dilibatkan dan menjadi salah satu pemegang saham. Saat ini, komunikasi terus dilakukan Setiajit yang ditugasi Gubernur Jatim Dr H Soekarwo untuk mengkoordinasikan dan mengawal proyek tersebut, agar jatah saham 55 persen bagi Pertamina juga turun ke Pemprov Jatim.
“Pembagian sahamnya 55 persen untuk Pertamina dan 45 persen bagi Rosneft. Nah, Pemprov Jatim ingin menjadi salah satu pemegang saham dari jumlah 55 persen yang diterima Pertamina. Jumlah sahamnya masih belum diputuskan berapa persen untuk pemprov. Tapi yang pasti pemprov harus jadi pemegang saham juga, agar merasa memiliki kilang minyak Tuban ini,” ungkap Setiajit.
Pemprov Jatim, lanjutnya, memiliki PT Petrogas Jatim Utama (PJU) yang merupakan BUMD (badan usaha milik daerah) yang terjun di bisnis migas. PT PJU bisa masuk mewakili Pemprov Jatim. “Berapapun persennya, pemprov harus masuk dalam kepemilikan saham. Pemprov Jatim itu tidak berdiri sendirian, tapi juga ada 38 kabupaten/kota,” katanya.
Disinggung soal perizinan, Setiajit memastikan semua proses perizinan sudah berjalan sesuai aturan, tinggal menunggu izin Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan) turun. “Yang mengeluarkan izin pembangunan kilang minyak adalah Pemprov Jatim. Semua proses dilalui dengan prosedural, tinggal izin Amdal saja,” pungkasnya.
Tambah PAD Jatim
Sementara itu, pembangunan kilang minyak Tuban ditanggapi beragam oleh wakil rakyat yang duduk di DPRD Jatim. Seperti yang disampaikan anggota Komisi C DPRD Jatim, Kodrat Sunyoto, yang menyambut baik dan mendukung adanya pembangunan kilang minyak Tuban. Harapannya, keberadaan kilang minyak tersebut bisa menambah pundi-pundi pendapatan APBD Jatim.
“Kami mendukung keberadaan kilang minyak tersebut. Karena akan memberikan keuntungan besar bagi masyarakat dan membawa kesejahteraan serta mendongkrak perekonomian Jatim, khususnya dalam memberikan pemasukan bagi APBD Jatim,” katanya.
Politisi Partai Golkar ini berharap, keterlibatan BUMD Jatim bisa dimaksimalkan dalam pembuatan hingga pengelolaan kilang minyak tersebut. “Pemprov Jatim memiliki PT PJU. BUMD ini harus dilibatkan. Kami akan minta ke gubernur agar PT PJU bisa masuk dalam proyek kilang minyak Tuban,” ungkapnya.
Sedangkan anggota DPRD Jatim lainnya, Agus Maimun meminta, agar pembangunan kilang minyak ada roadmap terlebih dahulu dan melakukan MoU (memorandum of understanding) investasi dengan masyarakat sekitar kilang minyak. Alasannya, ada warga yang enggan melepas tanahnya. Bahkan sebagian ada yang menolak karena lahan tersebut telah menjadi tulangpunggung dan mata pencaharian mereka.
“Sebagai putra daerah, kami mengapresiasi masuknya investasi besar di Tuban. Namun kepentingan kemasyarakatan harus tetap diutamakan. Jika tak kunjung diselesaikan kami akan di belakang masyarakat,” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) dari Dapil Tuban – Bojonegoro ini.
Menurut anggota Komisi B DPRD Jatim ini, masyarakat yang lahannya akan dibebaskan masih trauma dengan proses industrialisasi yang terjadi di Tuban. Sebab banyaknya industri yang berdiri di Bumi Wali belum berdampak bagi masyarakat, khususnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Di Tuban telah masuk investasi asing yang cukup banyak. Mulai pabrik semen, PT TPPI (Trans Pacific Petrochemical Indotama) dan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap). Perusahaan-perusahaan besar itu selama ini kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Karena sebagian besar pekerja berasal dari luar daerah bahkan tenaga kerja asing. Seharusnya masalah ini jadi catatan khusus,” ungkapnya. [Zainal Ibad]
