Oleh:
Dian Savitri
Mahasiswa S2 Unmer Malang. Berkhidmat di IMM
Kemesraan’ hubungan Indonesia dan Tiongkok yang diawali dengan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke negeri Tiongkok, beberapa waktu lalu khususnya untuk menggalang investasi asing dari Tiongkok di Indonesia mulai terlihat anomalis.
Betapa tidak! Investasi asing khususnya Tiongkok justru telah mempersempit peluang tenaga kerja Indonesia untuk menggarap proyek-proyek investasi di negerinya sendiri.
Jika ditelusuri nasib tenaga kerja Indonesia memang sering quo vadis dalam persaingan global. Cerita tragis TKW atau TKI di negeri orang itu, ternyata juga dialami di rumahnya sendiri, di negerinya sendiri. Catatan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2015) juga menunjukkan 45% posisi strategis di perusahaan-perusahaan swasta hingga BUMN masih dikuasai oleh tenaga asing dengan alasan klasik: tenaga kerja Indonesia dinilai kurang produktif, minim inovasi dan
terlalu banyak tuntutan! (Kompas, 29/7/15)
Kondisi demikian terjadi karena dua hal. Pertama, sepadan dengan karakter investasi asing itu sendiri. Harus diakui, sudah menjadi ‘budaya’ di mana pun di mana setiap orang yang berasal dari sebuah negara, akan menjadi kebanggaan dan bentuk pembelaan kepada negaranya untuk mengabdi dan berbakti kepada generasi bangsanya. Dalam landscape
demikian, investor asing tentu tidak akan pernah membiarkan modal dan dana investasi yang ditanamkan di suatu negara hanya dinikmati oleh bangsa asing, meskipun investasi mereka dijatuhkan di negara asing.
Atas dasar persoalan tersebut, maka menjadi wajar jika para investor Tiongkok meskipun sudah ‘sumpah serapah’ untuk menyerap tenaga kerja Indonesia di negerinya sendiri, dalam beberapa jabatan dan pos perusahaannnya akan mengandalkan generasi dan anak bangsanya sendiri. Apalagi, dalam konteks kompetensi, inovasi dan prestasi kerja tenaga kerja Indonesia, maka sudah menjadi ‘rahasia umum’ bahwa karakter tenaga kerja asing jauh lebih baik dari tenaga kerja Indonesia sehingga datangnya investasi asing selalu paralel dengan membanjirnya tenaga kerja asing dengan berbagai alasan.
Kedua, ketidakberdayaan investasi dalam negeri/investor
lokal-nasional. Hal ini terlihat dari data di BKPM (2015) yang
menunjukkan bahwa dari 108 proyek pemerintah di berbagai tempat yang mencapai Rp 187 triliun diawal pemerintahan Jokowi, 80% akhirnya jatuh ke tangan investasi asing dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah ketidakberdayaan ‘bersaing’ para investor nasional di hadapan investor asing.
Hal ini terbukti bahwa setelah pemerintah memberikan kesempatan kepada investor dalam negeri untuk menggarap proyek-proyek dengan nilai investasi puluhan hingga ratusan triliun rupiah, banyak investor lokal-nasional yang ‘menyerah’ sebelum bertanding. Akibatnya, proyek-proyek investasi strategis seperti proyek infrastruktur, telekomunikasi, transportasi, pertambangan, energi dan manufaktur primer (industri bidang pertanian dan kemaritiman- red), terpaksa harus rela dilepas ke investor asing yang sudah menguasai proyek-proyek investasi di berbagai bidang selama ini di Indonesia.
Sharing Investment
Seperti disebutkan pakar investasi Jepang, Toru Hinagara dalam Global Investment Motives (2009), seperti dilakukan oleh pemerintah Jepang selama ini bahwa upaya kampanye mengundang investasi asing harus dilakukan paralel dengan upaya membangun kekuatan dan kompetensi investasi lokal-nasional. Dalam landscape demikian, pemerintah berkuasa memiliki kewajiban untuk mengkonsolidasikan kekuatan dan kompetensi investasi lokal-nasional agar mereka bisa menjadi partner investasi (sharing investment) khususnya dengan investor asing.
Sayangnya, dalam konteks Indonesia, regulasi terkait investasi seperti UU No.25/2007 tentang Penananam Modal tak ada satu pun pasal yang menyebutkan ‘kewajiban’ sharing investment dimaksud. Padahal, di negara-negara maju seperti Tiongkok, Jepang atau Korsel hingga Thailand dan Malaysia, ada regulasi negara yang mengarahkan investasi asing di negaranya untuk menggandeng dan ‘berbagi’ kue investasi ketika para investor asing itu memenangkan proyek investasi di suatu negara.
Mengingat di era pemerintahan Jokowi dengan agenda pembangunan di berbagai bidang yang membutuhkan dana, teknologi dan sumber daya lainnya yang besar, mendesak dan masif untuk menggarap proyek-proyek investasi padat modal, karya dan teknologi, sudah saatnya pemerintah
mampu mengembangberdayakan investasi lokal-nasional untuk sharing investment dengan investor asing demikian pula sebaliknya. Hal ini menjadi keniscayaan karena setiap pemegang kapital di mana pun, investor asing juga tetap butuh sumber daya lokal-nasional. Di lain pihak, investasi nasional/domestik juga butuh teknologi dan modal yang memadai. Investasi asing yang memiliki modal kuat dan teknologi lebih baik dapat ‘berbagi’ kompetensi dan sumber daya untuk bersama-sama bekerja sama dan berkolaborasi investasi.
Untuk keperluan tersebut, membanjirnya tenaga kerja asing yang mengikuti pemilik modal (investor asing) dalam menggarap proyek-proyek investasi pemerintah justru harus menjadi ‘pelajaran berharga’ bagi investor domestik untuk belajar bagaimana kerja dan kinerja investor asing dalam mengembangberdayakan sumber daya negaranya di Negara asing. Demikian pula investor domestik dan pemerintah harus berkolaborasi bersama secara harmonis dalam menawarkan dan mengembangkan potensi investasi nasional serta sharing investment dengan investasi asing.
Jangan pula seperti kebiasaan selama ini, investor domestik protes maraknya investasi asing dengan ‘merecoki’ investasi asing, tetapi perilaku investor nasional ketika diberi kepercayaan pemerintah untuk menggarap proyek investasi nasional, selalu mengeluh minimnya modal,
teknologi dan sumber daya sehingga akhirnya investasi domestik pun dipenuhi sumber daya asing. Rakyat tak berharap datangnya investasi asing hanya menciptakan anomali sosial dan ekonomi demikian !
————– *** ————–
