Wahyu Kuncoro
Oleh :
Wahyu Kuncoro SN
Wartawan Harian Bhirawa
Pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK) memberi perhatian serius pada pembangunan infrastruktur. Terbukti, beberapa program pembangunan infrastruktur yang sempat terbengkalai di era pemerintahan sebelumnya seperti Tol Cikopo-Palimanan (Jawa Barat), Jembatan Dr Ir Soekarno (Sulawesi Utara), Jembatan Merah Putih (Maluku), Bendungan Jatigede (Jawa Barat), bendungan Nipah (Jawa Timur) dipercepat pembangunannya. Bukan itu saja, pemerintahan Jokowi-JK juga mempercepat pembangunan infrastruktur strategis seperti sudetan Kanal Banjir Timur (DKI Jakarta), Program Sejuta Rumah, jalan tol Trans Jawa, tol Trans Sumatera maupun jalan di Kawasan Perbatasan di Kalimantan, NTT dan Papua.
Di era kepemimpinan Jokowi-JK, Pembangunan tidak lagi hanya menumpuk di Pulau Jawa, tetapi bergerak menyebar ke seantero negeri. Ini tentu berita baik bagi daerah, terutama yang merasa terabaikan pada masa lalu. Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara misalnya, banyak infrastruktur yang memerlukan pembenahan segera. Begitu juga kawasan Timur Indonesia, sangat tertinggal dibanding saudaranya di kawasan Barat dan Tengah. Semangat Indonesia sentris ini perlu terus dikawal agar prinsip pemerataan berkelanjutan di masa mendatang. Sebab Indonesia bukan hanya Pulau Jawa saja, tetapi segenap wilayah yang terbentang dari Sabang ke Merauke.
Kita berharap Pemerintah Jokowi-JK konsisten membangun berbagai infrastruktur di Indonesia. Meski ekonomi naik-turun, rupiah turun, dan ekspor turun, pemerintah mesti tetap konsisten dengan pembangunan infrastruktur karena itu menjadi tulang punggung ekonomi yang menggerakkan sektor riil. Bahkan publik juga berharap agar aliran dana segar yang didapatkan dari Tax Amnesty juga mengalir secara signifikan ke dalam program percepatan pembangunan infrastruktur di tanah air. Kebutuhan dana yang besar untuk pembangunan infrastruktur inilah yang sebelumnya menjadi penyebab minimnya pembangunan infrastruktur di tanah air. Dengan demikian, terobosan pemerintah dengan program tax amnesty-nya ini diharapkan bisa menjadi salah satu jalan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Momentum Menata Wajah Perbatasan
Dalam masa lima tahun pemerintahannya, Presiden Joko Widodo telah berjanji memberi perhatian khusus untuk membangun daerah-daerah pinggiran yang selama ini tertinggal. Tekad Jokowi tersebut tertuang dalam butir ketiga Nawa Cita yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Membangun daerah pinggiran bukan saja terkait kewilayahan atau geografis daerah-daerah yang berdekatan dengan perbatasan negara tetangga, tetapi juga soal manusia yang terpinggirkan dan kurang mampu secara ekonomi. Pinggiran juga menunjukkan kondisi masih minimnya pembangunan di wilayah tersebut. Hal ini sebagai dampak dari pembangunan yang selama ini hanya menitikberatkan pada kawasan perkotaan yang dianggap sebagai pusat pertumbuhan. Sedangkan desa, kawasan pesisir, pulau-pulau terluar serta perbatasan negara luput dari perhatian pemerintah.
Pembangunan yang menitikberatkan pada daerah perkotaan ini dapat dilihat dari arus keuangan negara maupun investasi swasta yang lebih banyak mengalir ke kawasan perkotaan. Akibatnya, terjadi ketimpangan pembangunan yang sangat lebar antara kota dan desa. Daerah perkotaan dihuni gedung-gedung pencakar langit, jalan raya, jembatan dan infrastruktur lainnya yang memadai. Sementara infrastruktur di perdesaan dan daerah pinggiran serta perbatasan masih jauh tertinggal. .
Sejak tahun 2015 kemarin, pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan yang selama ini tertinggal, mulai dikebut pelaksanaannya. Di utara, terdapat proyek jalan perbatasan Kalimantan. Di selatan, terdapat proyek perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan di timur ada proyek jalan Trans Papua. Kebijakan Presiden Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran sangatlah tepat. Daerah pinggiran yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga harus menjadi titik perhatian utama pemerintah. Tidak hanya membangun jalan, pemerintah harus mendirikan puskesmas, sekolah, pasar, pembangkit listrik dan infrastruktur lainnya, sehingga masyarakat yang tinggal di perbatasan mendapat jaminan mata pencarian, akses kesehatan, akses pendidikan, dan akses penerangan listrik.
Wajah perbatasan Indonesia harus lebih baik dari negara tetangga. Selain untuk memajukan perekonomian masyarakat setempat, pembangunan daerah perbatasan juga berimplikasi untuk menjaga kesatuan dan kedaulatan negara. Jangan sampai terjadi lagi warga negara Indonesia yang tinggal di perbatasan terus tergantung secara ekonomi dengan wilayah negara tetangga. Juga jangan ada lagi penduduk Indonesia yang tinggal di perbatasan Kalimantan misalnya, lebih menginginkan menjadi warga negara Malaysia karena pertimbangan negara tetangga itu lebih makmur.
Sejak Indonesia merdeka, kebijakan pembangunan daerah perbatasan lebih didasarkan pada pendekatan keamanan, sehingga mengabaikan aspek kesejahteraan dan perekonomian masyarakatnya. Imbasnya, model pendekatan ini membuat kondisi ekonomi dan sosial di daerah perbatasan Indonesia jauh tertinggal dibanding daerah lain di Indonesia dan juga dengan daerah perbatasan negara tetangga. Sesungguhnya pendekatan keamanan tanpa memberi perhatian yang mencukupi untuk peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan justru mengancam tercapainya tujuan pendekatan keamanan itu sendiri. Ketimpangan tersebut dirasakan oleh masyarakat di perbatasan dan menyentuh rasa keadilan dan nasionalisme mereka. Kondisi akan mempersulit posisi Indonesia saat ada persoalan perbatasan.
Pemerintah saat ini mulai sadar akan pentingnya pendekatan kesejahteraan. Namun tindakan di lapangan tampaknya baru pada tataran belas kasihan. Program pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan Indonesia saat ini belum menyentuh pada penuntasan kendala-kendala perdagangan di daerah perbatasan. Kebanyakan baru mencapai taraf pembangunan infrastruktur dasar untuk mengurangi kekurangan yang ada. Pengembangan ekonomi dan perubahan pola pikir masyarakatpun belum tersentuh secara memadai.
Pembangunan daerah perbatasan seharusnya dilakukan secara komprehensif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan ekonomi yang bermakna. Tidak sekedar untuk kepentingan masyarakat di daerah perbatasan, melainkan lebih dari itu yakni menunjang kepentingan ekonomi nasional secara luas. Oleh sebab itu butuh perubahan paradigma dalam pembangunan daerah perbatasan.Dalam konteks tersebut, pemerintah harus mampu membuat daerah perbatasan menjadi menarik bagi masyarakat dan dunia usaha Indonesia sendiri.
Daerah perbatasan perlu dijadikan front pertempuran ekonomi antara Indonesia dengan negara tetangga. Dalam hal ini pemerintah harus mampu mengurangi biaya perdagangan antara wilayah lain di Indonesia dengan daerah perbatasan agar menarik investasi maupun kegiatan perdagangan antar negara secara signifikan.
Publik tentu menunggu janji Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berkomitmen akan membangun infrastruktur perbatasan Indonesia, khususnya di Kalimantan hingga 2019, lebih baik dari Malaysia. Semua pihak mendukung demi kemajuan bersama dan ada kesadaran kolektif bahwa kondisinya selama ini memang tertinggal dibanding Malaysia. Kawasan perbatasan terus menjadi prioritas pembangunan nasional sebagai halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu hal yang sama juga harus dilaksanakan untuk Nusa Tenggara Timur dan Papua. Pengembangan kawasan perbatasan akan mendukung pertahanan dan untuk keamanan dan sekaligus untuk pengembangan wilayah, dengan mempertimbangkan satu hal, bahwa kawasan perbatasan merupakan beranda depan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan berbagai program pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Papua, maka pertumbuhan ekonomi pulau tersebut akan meningkat, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah harus terus membangun infrastruktur kawasan perbatasan sebagai bagian memperkuat nasionalisme dan kebanggaan rakyat terhadap NKRI. Infrastruktur jalan, pos perbatasan, dan jaringan telekomunikasi perbatasan yang baik akan memacu pertumbuhan sektor riil wilayah perbatasan sehingga kesejahteraan penduduk setempat pun meningkat. Bahwa wilayah perbatasan adalah wajah pembangunan bangsa ini. Lantaran itu, kalau ingin menjaga martabat bangsa, maka pembangunan wilayah perbatasan harus mendapatkan perhatian yang serius. Dengan kata lain, martabat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar sesungguhnya bisa dilihat dan dirasakan ketika berada di pintu perbatasan.
————- *** ————–
