Menjamin Hak Isoman

foto ilustrasi

Penurunan drastis kasus baru CoViD-19 sejak awal pekan, cukup menggembirakan. Menunjukkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan (Prokes) semakin kuat. Sekaligus bisa menurunkan assesmen ke-darurat-an PPKM meninggalkan level tertinggi (4, dan 3). Pemerintah juga perlu mempertimbangkan pelonggaran berbagai pembatasan. Karena masyarakat semakin menderita lahir batin akibat kehilangan nafkah. Terutama sektor ekonomi kreatif.

Selama ini pergerakan sektor ekonomi kreatif bagai menjadi “tulang punggung” perekonomian nasional. Berbagai usaha mikro dan ultra-mikro, khususnya unit kuliner, warung makan, warung kopi, gerai aneka sandang, dan produk konveksi skala rumah tangga, telah menjadi nafkah utama. Ironisnya, sektor ekonomi kreatif tidak termasuk dalam kriteria kritikal, juga bukan tergolong esensial. Sehingga sangat terdampak PPKM Darurat. Wajib mengurangi jam operasional.

Bahkan fasilitasi area (lahan milik Pemda, dan milik TNI, serta Polri) lokasi dagang PKL telah ditutup. Sebagian warung coba bertahan dengan risiko merosotnya omzet dagang, karena dilarang melayani makan di tempat. Berdasar UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sektor usaha terdampak bencana berhak memperoleh bantuan. Pada 69 ayat (2), korban yang kehilangan mata pencarian dapat diberi pinjaman lunak usaha produktif.

Sektor ekonomi kreatif kini bagai “mati suri,” harus rela berkorban demi mencegah keparahan pandemi. Pengorbanan yang “berbuah manis.” Karena penambahan kasus baru tidak lagi pecah rekor. Melainkan selalu menurun sejak awal pekan, tetapi tergolong sangat tingi. Masih bertambah 38 ribu kasus baru. Diikuti penambahan penanganan isolasi mandiri (di rumah) yang semakin baik. Isolasi mandiri (Isoman) hanya untuk kasus positif dengan gejala ringan, dan tanpa gejala (OTG).

Setiap orang yang Isoman berhak memperoleh bantuan berupa obat-obatan, vitamin, dan suplai makanan. Tetapi pemerintah (dan daerah tidak sendiri menangani pandemi. Beberapa BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan perusahaan swasta nasional, juga menyokong. Termasuk penyediaan oksigen refill (isi ulang). Di Jawa Timur bantuan isi ulang oksigen dijanjikan kontinyu selama pandemi, sebanyak 50 ton setiap pekan. Keluarga pasien bisa mengajukan permintaan melalui online, dan call centre (1500117).

Pemenuhan bantuan kebutuhan pasien terdampak pendemi, sesungguhnya hak yang dijamin undang-undang (UU) Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pada pasal 26 ayat (2), menyatakan, “Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.” Pada pasal 53, terdapat enam jenis kebutuhan dasar. Yakni, air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan layanan psiko-sosial.

Mulai pekan ini pemerintah menggelontor paket bantuan khusus pasien isoman, berisi obat-obatan, vitamin. Sebanyak 300 ribu paket untuk Jawa dan Bali. Serta 300 ribu paket untuk luar Jawa dan Bali. Setiap paket telah di-kategori sesuai tingkat gejala. Terdiri dari paket 1 untuk pasien tanpa gejala, paket ke-2 untuk gejala ringan, dan paket ke-3 untuk gejala sedang. Seluruhnya gratis. Pasokan paket dikoordinasikan Kementerian BUMN, sedang distribusi paket dilaksanakan TNI dan Polri.

Seluruh bantuan paket obat wajib diterima pasien di setiap RT (Rukun Tetangga), dan RW (Rukun Warga), sesuai prinsip PPKM skala mikro. Aparat TNI pada struktur paling bawah (Babinsa, dan Bhabinkamtibmas) pada area terdampak wajib terlibat aktif. Begitu pula pemerintahan desa, wajib aktif mengurus warga yang terpapar, bekerjasama dengan Puskesmas.

Namun Bansos, tak kalah strategis dibanding bantuan obat, dan vaksinasi. Pemerintah wajib menyeimbangkan setiap amanat undang-undang. Walau sesungguhnya tiada rakyat yang suka hidup dari Bansos. Hidup mandiri mengusahakan nafkah lebih mulia.

——— 000 ———

Rate this article!
Menjamin Hak Isoman,5 / 5 ( 1votes )
Tags: