Menkeu Ancam Hukum Pemda yang Lambat Serap Anggaran

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

Jakarta, Bhirawa
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerapkan hukuman bagi Pemda  yang lamban dalam menyerap dana daerah. Salah satu caranya, adalah dengan mengubah dana tersebut menjadi surat utang, sehingga menghilangkan alokasi dana ke desa tersebut.
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, dana desa yang ditempatkan di bank daerah (idle) mencapai Rp 261 triliun per Juli lalu. Meski jumlahnya turun dibandingkan Juli yang mencapai Rp 273 triliun, tapi dana idle tersebut merupakan yang terbesar selama ini.
Oleh sebab itu, dia akan mengajukan dua bentuk hukuman bagi daerah yang lamban dalam menyerap anggaran. Hukuman pertama, untuk penyerapan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang lamban akan diganti dengan surat utang.
“Bila anggaran ini diperbaiki, maka Pemda bisa langsung melakukan pembelian kembali (buy back) untuk mendapatkan dana tunai,” kata Bambang di Gedung DPR Jakarta, Selasa (8/9).
Hukuman kedua, adalah bila yang bermasalah adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) maka dana tersebut akan ditahan, dipotong, atau bahkan dibatalkan pengalokasiannya. Sedangkan bagi negara yang menyerap anggaran dengan cepat, bisa dinaikkan dana desanya sebesar 5 persen di tahun berikutnya.
“Karena (dana idle) Rp 261 triliun itu masih besar. Itu dana nganggur terbesar yang ada selama ini. Padahal, paling lambat DAK  (dialokasikan) pertengahan November ketika Peraturan Presiden (Perpres) keluar,” kata dia.
Bambang mencatat, dana idle terbesar didapuk oleh DKI Jakarta sebesar Rp 19,6 triliun. Daerah kaya Sumber Daya Alam (SDA) juga cenderung memiliki dana idle yang besar. “Jadi ada lima kabupaten dan ada satu provinsi yang nantinya nggak dapat dana alokasi umum itu yakni DKI, Jawa Barat, Riau, Kutai, Berau, Malang,” pungkas dia.
Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, posisi dana idle atau dana yang tidak terpakai Pemda hingga Juli sebesar Rp 261 triliun atau turun Rp 12 triliun dari bulan sebelumnya sebesar Rp 273 triliun.
“Total transfer daerah meningkat cukup signifikan di APBNP 2015 Rp 643,8 triliun naik menjadi Rp 735,3 triliun pada 2016,” katanya.
Bambang menambahkan, Dana Alokasi Umum (DAU) naik Rp 352,89 triliun menjadi Rp 388,2 triliun pada 2016. Dana transfer khusus fisik juga naik menjadi Rp 215,25 triliun dari Rp 58,8 triliun.
Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan pemerintah diminta untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran di pemerintah daerah yang mangkrak (idle) sebesar Rp 251 triliun dengan memperbaiki mekanisme dan juru teknis.
“Nggak bisa dorong serapan anggaran hanya dengan ngancam-ngancam kalau Anda nggak menyerap nanti kena hukuman, besok transfernya dikurangi. Ada problem yang sangat fundamental, kerangka sistemnya yang nggak jelas,” ujar Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati.
Sebab, menurutnya, dana-dana transfer ke daerah itu selama ini tidak ada fleksibilitas. Pasalnya, dana transfer ke daerah terkoneksi dengan belanja Kementerian/Lembaga yang menaungi. “Misalnya DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Kementerian PUPR, Kemendikbud, dan sebagainya. Ini yang harus diselesaikan,” imbuh dia.
Lanjut dia, indikator di daerah harus jelas, kongkrit dan terukur. Sebab, akan menjadi panduan berapa lama dana tersebut harus dieksekusi. “Yang terjadi sekarang adalah dana-dana ini hanya sekadar menjadi proyek. Apakah anggaran itu bisa mencapai target pembangunan daerah, itu tidak menjadi objek BPK dan BPKP,” jelasnya.
Apabila ada indikator yang jelas, dana-dana transfer ke daerah akan lebih efektif. “Jadi, di satu sisi daerah harus diberi fleksibilitas, tapi juga harus diberi indikator yang jelas,” pungkas Enny. [cty,ins]

Tags: