Foto: ilustrasi
Jakarta, Bhirawa
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pihaknya menunggu proposal dari Kemenpan-RB terkait penghitungan alokasi anggaran pesangon bagi satu juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang rencananya dipangkas sampai 2019.
“Ya dikurangin satu juta itu saja dikali jumlah gajinya tetapi kan harus ada model pesangon atau golden shake hand. Nanti dihitung dulu, kami tunggu proposal dari Kemenpan-RB,” kata Menkeu seusai mengikuti lari santai sekaligus menyosialisasikan kampanye layanan pajak e-Filling dan e-Billing di kawasan Thamrin Jakarta, Minggu (29/5).
Menkeu menyatakan bahwa pemangkasan satu juta PNS tersebut tidak akan mengurangi pelayanan birokrasi terhadap masyarakat. “Yang dirampingkan itu yang dianggap fungsinya sudah digantikan oleh yang ada maupun yang dari sistem,” tuturnya.
Lebih lanjut, Menkeu mengatakan kemungkinan pemangkasan itu dilakukan di bidang-bidang yang sudah bisa digantikan dengan sistem online. “Kita makin banyak yang online dan juga sudah pakai Teknologi Informasi (TI). Ya mungkin nanti ada kebutuhan pengurangan pegawai,” ucap Menkeu.
Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bersama Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengampanyekan layanan pajak berbasis elektronik, yaitu e-Filling dan e-Billing untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan. “Bukan nilainya yang penting sekarang, kita meningkatkan kepatuhan sekaligus pelayananan, jadi kalau pakai e-Filling kita bisa meningkatkan kepatuhan pajak dan kepatuhan membayarnya,” kata Menkeu.
Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengungkapkan niatnya untuk memangkas sejuta PNS. Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran belanja pegawai.
Yuddy menuturkan, dalam dua pekan ini pihaknya akan mengkaji secara komprehensif rencana tersebut, sebelum akhirnya melaporkan hasilnya kepada Presiden Joko Widodo. Ia memperkirakan pengkajian rencana rasionalisasi jumlah PNS dan anggaran ini akan memakan waktu kira-kira dua pekan.
“Kami akan turunkan rasio kepegawaian yang sekarang ini jumlah rasio terhadap jumlah penduduk kan 1,77 persen, ya. Untuk efisiensi, kami, KemenPAN-RB melakukan kajian bahwa idealnya di angka 1,5 persen rasio jumlah pegawai pemerintah terhadap jumlah penduduknya,” ujar Yuddy.
Politisi Partai Hanura itu memaparkan, saat ini jumlah PNS di Indonesia sekitar 4,5 juta orang. Menurutnya, jika total penduduk Indonesia saat ini kira-kira 250 juta orang, maka idealnya jumlah PNS adalah 1,5 persen dari total tersebut, yakni sekitar 3,75 juta orang. Hal ini berarti perlu ada pemangkasan sekitar 750 ribu hingga sejuta PNS. [ira,ins]
