Menko PMK RI, Muhadjir Effendy didampingi Wabup Madiun, H. Hari Wuryanto, saat melihat Laboratorium Biomolekuler RSUD Caruban Kabupaten Madiun, Sabtu (21/11). [sudarno]
Kabupaten Madiun, Bhirawa
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Muhadjir Effendy mengunjugi RSUD Caruban Kabupaten Madiun meninjau pemanfaatan mesin polymease chain reaction (PCR) Laboratorium Biomolekuler guna mempercepat penanganan Covid-19 di Wilayah Kabupaten Madiun, Sabtu (21/11).
Menurut Menko PMK, Muhadjir Effendy, PCR menjadi penentu cepat lambatnya memeriksa pasien Covid-19 karena pemeriksaan spesimennya tidak perlu keluar kota. Atau menunggu persetujuan Pemprov Jatim. “Saya akan mengurusnya agar kepastian hasil swab test tidak perlu menunggu provinsi,” kata Muhadjir Effendy.
Dijelaskannya, akurasi diagnosis PCR lebih tinggi ketimbang uji cepat. Karena itu, penentuan kasus konfirmasi positif covid-19 diharapkan bisa lebih cepat. Kepastian itu mempercepat langkah penanganan, tapi bila masih membutuhkan konfirmasi Pemprov, ia menilai keberadaan PCR sia-sia. “PCR sudah ditangani oleh ahli. Karena itu, kenapa harus dikonfirmasi lagi ke provinsi,”tanyanya.
Mesin PCR di lauching pada 10 Nopember lalu. Muhadjir Effendy berharap penanganan corona di kabupaten ini dapat lebih optimal. ” Dengan adanya fasilitas yang memadai ini, diharapkan kasus positif bisa ditekan termasuk angka kematian,”kata Muhadjir berharap.
Kedatangan Menko disambut oleh Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto. Wabup menyampaikan gambaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Madiun yang hingga saat ini, sejumlah 167 orang terkonfirmasi positif Covid-19, meninggal 10 orang, dan 142 orang telah sembuh. Wabup menyampaikan terima kasih atas bantuan PCR dari BNPB dan berharap alat tersebut bermanfaat dalam mendeteksi Covid-19 secara dini, sehingga pasien cepat tertolong.
“Kami minta bimbingan dan dukungan dari Menko agar RSUD yang masih tipe C ini bisa naik menjadi tipe B. Sehingga masalah kesehatan di Madiun bisa teratasi sebagaimana visi misi Kabupaten Madiun yang aman, mandiri, sejahtera, dan berakhlak bisa terwujud. Kita bisa mandiri di bidang kesehatan,” ujarnya.
Di akhir tahun 2020, lanjut Wabup, akan ada vaksinasi massal yang didistribusikan ke seluruh negeri. Menko mengaku bahwa penerima vaksin gratis di Indonesia telah tercatat sekitar 60 juta orang. Sisanya melalui jalur mandiri, artinya wajib sukarela.
“Bukan berarti jika sudah divaksin semuannya menjadi beres dan tidak perlu lagi mematuhi protokol kesehatan. Vaksinasi ini berbeda dengan vaksin pada umumnya,” pesan Menko. Menurutnya, vaksin covid-19 ini hanya untuk membangun ketahanan kawanan. “Ada beberapa orang diberi vaksin agar memiliki daya tahan sehingga bisa melindungi mereka yang tidak divaksin. Tidak semua orang akan divaksin,” jelas Wabup Madiun. [dar]
