Menko PMK RI, Muhadjir Effendy melakukan kunjungan ke Kabupaten Madiun untuk memantau penyaluran BST di Kabupaten Madiun, Jumat (17/7). Tampak Menko PMK menanyai penerima BST (sudarno/bhirawa)
Menteri Koordinator (Menko) PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) RI, Muhadjir Effendy, melakukan pemantauan penyaluran BST (Bantuan Sosial Tunai) di Kabupaten Madiun, Jumat (17/7). Menko PMK yang asli dari Kabupaten Madiun didampingi Bupati Madiun H. Ahmad Dawami dan Wakil Bupati H. Hari Wuryanto menyerahkan BST kepada 6 perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum sempat menerima bansos dari Kementerian Sosial RI itu lantaran mereka belum terkafer dalam data.
Seusai menyerahkan BST di Kantor Pos Nglames, Menko PMK menjelaskan, sesuai laporan Bupati Madiun bahwa penyaluran BST di Kabupaten Madiun sudah berjalan baik, termasuk data penambahan ‘warga miskin baru’ penerima BST di Kabupaten Madiun sebanyak 6.262 juga sudah terdata dengan baik.
“Perintah bapak Presiden, pokoknya BST dibagi dulu karena warga sudah membutuhkan. Yang menerima tadi itu susulan yang sebenarnya berhak tapi belum dapat. Mereka ( 6 KPM) tadi dapatnya dobel jadi sebesar Rp. 1.800.000. Disisi lain ada KPM yang seharusnya tidak terima tapi telanjur terima namanya sudah dikeluarkan tanpa mengembalikan uangnya,”tegas Menko PMK.
Menurut Menko PMK, data susulan diambil langsung dari RT RW. Sedangkan secara nasional, penyaluran BST sudah mencapai diatas 85 persen. Dan ada beberapa Kabupaten di Papua dan Papua Barat yang mengalami kendala karena kondisi geografis yang sulit.
Meski demikian, Menko PMK sudah koordinasi dengan Gubernur Papua dan Papua Barat agar penyaluran BST adibenahi, dan ada kebijakan penyalurannya melalui kepala suku yang memang lebih tahu kondisi warganya. “Kalau di Jatim sudah bagus karena sudah terjangkau semua. Saya kira PT POS sudah bekerja dengan baik,” jelas Menko PMK menjawab pertanyaan wartawan.(dar)
