Menkopolhutkam Imbau Kiai Ikut Awasi ADD

Menkopulhukam Luhut Panjaitan didampingi Wagub Syaifullah Yusuf saat bersilaturrahmi dengan ulama pesantren di Aula Yayasan Pesantren bahrul Ulum Tambakberas. [Ramadlan/bhirawa]

Jombang, Bhirawa
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Ham (Menkopolhukam), Luhut Pandjaitan saat silaturrahmi dengan kalangan kiai pesantren meminta kiai ikut mengawasi penggunaan Dana Desa yang telah dikucurkan pemerintah pusat. Pasalnya, pada tahun ini setiap desa menerima kucuran dana desa sebesar Rp 700 juta setiap desa.
“Alokasi untuk Dana Desa tahun kedua ini sebesar Rp 47 triliun, dan setiap desa  rata rata menerima kucuran sebesar Rp 700 juta,” ujarnya saat silaturrahmi dengan kalangan ulama pesantren se Jatim di Aula Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, Rabu (15/3) malam didampingi Wakil Gubenur Jawa Timur.
Dikatakan Luhut, pemerintah kini sedang bekerja keras untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Dan salah satunya adalah dengan kucuran dana desa. “Setiap  tahun dana itu akan terus bertamabah, untuk tahun ketiga anggaran yang disediakan sebesar Rp 84 Triliun dan tahun selanjutnya sebesar Rp 111 triliun,” ujar Luhut menambahkan.
Dari alokasi anggaran itu, lanjut Luhut, setiap desa  pada tahun kelima bakal menerima dana desa hingga mencapai Rp 2,3 Miliar setiap desa. “Tahun kedua masing masing desa menerima sebesar Rp 700 juta, kemudian tahun ketiga Rp 1,2 Miliar tahun ke empat 1,7 miliar dan tahun ke lima sebesar Rp 2, 3 miliar setiap desa,” tandasnya.
Karena besarnya anggaran untuk desa inilah, Menko Luhut meminta peran kyai pesantren ikut serta dalam pengawasan penggunaan anggaran desa ini.” Bapak Bapak Kyai kami minta bantuannya untuk mengawasi penggunaan dana desa ini. Peran Bapak dan ibu penting dalam pengawasan sehingga pengggunaannya tepat sasaran,” pungkasnya.
Belum Turun
Sementara itu, hingga triwulan ketiga, Dana Desa yang dijanjikan Kementrian Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk Kabupaten Jombang ternyata belum cair. Jombang pada tahun 2016 ini bakal menerima Dana Desa sebesar Rp 191 Miliar.
Kepala DPPKAD, Eka Suprasetya mengatakan, hingga hari ini Dana Desa yang bersumber dari APBN pusat belum masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. “Sampai hari ini belum masuk, kita juga menunggu  dari pusat, untuk tahun ini kita bakal menerima sebesar Rp 191 Miliar, ” ujarnya ditemui di kantornya, Kamis (16/3).
Eka menambahkan, sementara ini anggaran desa yang dikucurkan pemerintah kabupaten Jombang baru dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang berseumber dari APBD. ” Alhamdulillah sampai hari ini, sudah 111 desa dari 306 desa sudah mencairkan ADD nya,” imbuhnya. [rur]