Menolak WNI ISIS

Foto Ilustrasi

Presiden Jokowi masih “sepemahaman” dengan seluruh Indonesia, menolak kepulangan WNI eks anggota terorisme internasional ISIS. Tetapi sebagian komunitas menyerukan pemulangan WNI (Warga Negara Indonesia) di Suriyah bisa diterima. Karena tidak seluruh WNI di Suriyah benar-benar ingin bergabung dengan ISIS. Sebagian juga disebabkan terjebak suasana rumahtangga, dan “dibohongi” memperoleh pekerjaan.
Hingga kini Indonesia belum memiliki undang-undang (UU) mencegah warga meninggalkan tanah air untuk bergabung dengan kelompk terorisme. Serta tidak memiliki UU yang melarang upaya kepulangan kembali komunitas sindikat “penjahat” internasional. Namun dalam peraturan ekstradisi memperkenankan kepulangan narapidana internasional, setelah menjalani hukuman di negara tujuan. Begitu pula terdapat ekstradisi berdasar putusan Pengadilan Indonesia.
Bahkan pemerintah (negara RI) masih memberikan bantuan hukum terhadap WNI yang menjadi tersangka berbagai tindak kriminalitas. Namun bukan yang tergolong extra-ordinary crime. Misalnya sindikat narkoba, dan terorisme. Pada kasus kriminal “biasa” Indonesia tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara lain. Termasuk manakala WNI yang divonis (berdasar Pengadilan) hukuman maksimal.
Masyarakat internasional telah menggolongkan terorisme, dan mafia narkoba sebagai extra ordinary crime. Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) sampai menerbitkan konvensi. Yakni, United Nations Convention Againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (tahun 1988). Indonesia telah meratifikasi konvensi dunia tersebut, melalui UU No 7 tahun 1997. Dalam Pasal 3 ayat (6) disebutkan bahwa pemerintah harus memastikan pengenaan sanksi yang maksimum.
Begitu pula terhadap kejahatan terorisme. Indonesia telah menjadi bagian internasional pemberantasan terorisme. Antaralain ratifikasi terhadap konvensi Anti Terorisme yang menggunakan bom (International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing, United Nations General Assembly Resolution). Berbagai Satgas (Task Force) Indonesia, telah kondang berprestasi dalam pemberantasan terorisme. Termasuk Densus 88 Anti-Teror yang dibawahkan Kepolisian.
Kini ditambah dengan Komando Operasi Khusus TNI. Yakni, Koopsus Anti Terorisme, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 tahun 2019. Disambung dengan Peraturan Panglima (Perpang) TNI Nomor 19 Tahun 2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang Organisasi dan Tugas Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia. Penomoran khusus Perpang (nomor 19, tanggal 19, tahun 2019), menandakan ke-seksama-an penyelenggara negara memberantas terorisme.
Berdasar revisi UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, juga menyasar terorisme trans-nasional. Pada pasal 12B ayat (1), dinyatakan, “Setiap Orang yang dengan sengaja … mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.”
Maka gagasan pemulangan 600 orang WNI eks anggota ISIS (sindikat terorisme internasional), patut memperoleh pencermatan seksama. Walau konstitusi menjamin kepulangan kembali WNI. UUD pasal 28 ayat (1) “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, … memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”
Sebagian ahli hukum menafsirkan frasa kata “berhak kembali,” dalam konteks perpindahan antar-daerah. Seperti pada kasus pengembalian transmigran ke daerah asal. Bukan pada kasus meninggalkan Indonesia untuk bergabung pada sindikat kejahatan internasional. Namun konon, WNI yang bergabung dengan ISIS, tidak bermaksud melepaskan status ke-warganegara-an. Melainkan, seolah-olah sekadar mencari “bekerja” di luar negeri.
Tetapi pemulangan eks anggota ISIS, niscaya, tidak dapat dilakuka serta-merta. Lebih lagi sejak tahun 2014, Indonesia telah tergolong darurat terorisme. Pemulangan WNI eks ISIS, tidak boleh menjadi “virus” baru pemberantasan terorisme.
——— 000 ———

Rate this article!
Menolak WNI ISIS,5 / 5 ( 1votes )
Tags: