Yuddy Chrisnandi
Pemprov Jatim, Bhirawa
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Yuddy Chrisnandi meminta seluruh bagian humas di Indonesia untuk segera melakukan revitalisasi. Sebab sudah saatnya humas diisi orang-orang yang memiliki kemampuan lebih dari bidang lain.
“Orang yang ditempatkan di sektor kehumasan harus memiliki pengetahuan yang luas, kecakapan komunikasi baik vertikal maupun horizontal. Dengan demikian pesan dari presiden, wakil presiden, kepala daerah, para menteri dan juga program pembangunan nasional dapat dengan cepat diinformasikan kepada masyarakat,” kata Yuddy saat membuka Rakor Nasional Kehumasan di Dyandra Convention Hall Surabaya, Selasa (17/11).
Dia menegaskan, revitalisasi peran kehumasan lebih penting daripada usulan penambahan anggaran. Di mana banyak keluhan dari berbagai instansi jika anggaran bidang kehumasan sangatlah kecil. “Percuma anggaran diperbesar kalau peran belum jelas, harus ditunjukkan perannya dulu. Makanya yang diutamakan adalah revitalisasi peran, buktikan dulu dengan kinerja,” tegasnya.
Yuddy menambahkan, humas juga harus punya indikator kinerja utama yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi. “Perbaiki dulu mindset orangnya, perbaiki juga struktur kehumasan baru bicara soal anggaran,” pungkasnya.
Menurut Yuddy, kecepatan informasi kepada masyarakat dengan pemahaman yang benar akan menghasilkan pengertian, dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap program-program pembangunan nasional. Oleh karena itu humas memiliki peran yang sangat vital dan presiden menyadari hal itu.
“Kalau bisa dicermati dalam satu tahun terakhir ini kegiatan-kegiatan koordinasi, training and development, the building terhadap aparatur negara lebih intensif daripada sebelumnya. Saya berharap di daerah juga melakukan yang sama,” jelas politisi Partai Hanura ini.
Yuddy menjelaskan, Kemenpan dan RB serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan hal yang sama yaitu peningkatan kapasitas kehumasan di setiap provinsi dan berbagai macam wilayah. “Kita harapkan provinsi juga melakukan hal sama yakni penguatan-penguatan peran kehumasan di daerah,” jelasnya.
Karena itu, pihaknya mengingatkan kepada kepala daerah, gubernur, wali kota dan bupati agar melakukan revitalisasi terhadap struktur kehumasan. “Jangan asal menaruh orang di humas, tapi tidak mengerti soal humas, ini jangan sampai terjadi,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf minta lembaga kehumasan pemerintah mulai memperhatikan masyarakat pengguna internet atau biasa disebut netizen. Ini penting karena berdasarkan data penetrasi media internet di Indonesia mencapai 17 persen, bahkan saat ini sudah naik hingga 30 persen.
“Indonesia merupakan pengguna facebook kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu tantangan bagi humas untuk bisa menyampaikan berita dan kebijakan pemerintah pada pengguna media sosial,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, humas memiliki peran yang cukup strategis di era keterbukaan informasi. Istilahnya humas adalah outletnya pemerintah, yang menentukan citra dari kinerja pemerintah. “Tidak ada gunanya jika kinerja pemerintah bagus tetapi masyarakat banyak yang tidak tahu. Karenanya insan kehumasan harus pro aktif dan profesional,” tegasnya.
Ditambahkannya sebagai penghubung atau jembatan bagi instansi dan tatanan sosialnya, humas harus didukung dengan kecanggihan teknologi. Selain itu pelatihan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang kehumasan harus ditingkatkan. Yang terpenting humas juga harus didukung dengan anggaran yang memadai.
“Untuk menuju era keterbukaan informasi, insan kehumasan harus dibekali dengan kemampuan, teknologi, dan anggaran yang cukup. Ini harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota,” terangnya.
Lebih lanjut disampaikan, sebagai Public Relations (PR) pemerintah, humas memiliki beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan seperti membangun citra yang menjadi kebutuhan utama institusi. Selain itu juga bisa bermitra dengan institusi, karena tanpa mitra sebuah institusi tidak akan bisa berjalan.
“Yang terakhir dengan adanya PR maka akan terjadi pertukaran komunikasi dan informasi. Sehingga kehumasan atau PR bisa dijadikan bagian dalam proses pengambilan keputusan dalam sebuah manajemen organisasi,” pungkasnya. [iib]
