Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi berbincang dengan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo serta Sekdaprov Jatim Dr H Ahmad Sukardi sebelum acara presentasi SAKIP Provinsi Jatim 2015 di Gedung Negara Grahadi, Selasa (27/10).
Pemprov, Bhirawa
Pujian dilontarkan Menteri Pemberdayakan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi setelah mendengar paparan dari Gubernur Jatim Dr H Soekarwo soal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Penilaian yang mempresentasikan secara langsung program-program pembangunan dan capaian-capaian pada indikator kinerja utama yang telah ditetapkan secara bersama-sama sebelumnya.
“Jadi bukan yang akan direncanakan, tapi mengevaluasi apa yang sudah dilakukan sejak dicanangkan reformasi birokrasi diberlakukan di Jatim dengan menetapkan delapan indikator utamanya. Hal ini dipaparkan dengan bagus oleh bapak gubernur berikut capaian-capaiannya dan akan terus ditingkatkan,” jelas Yuddy Chrisnandi di Gedung Negara Grahadi Selasa (27/10).
Menurut menteri yang berasal dari Partai Hanura ini ada sisi positif dari presentasi Gubernur Soekarwo yakni penilaian akuntabillitas pasti meningkat. Apalagi kinerja Pemprov Jatim didukung oleh kabupaten/kota yang ada di Jatim. “Jadi jika ditanya penilaiannya ya membanggakan, ” kata Yuddy lagi.
Masih kata MenPAN, penilaian pada 2015 ini masih ada beberapa bulan lagi dan pihaknya tidak akan terburu-buru menentukan Pemprov Jatim masuk dalam kategori apa. “Yang pasti di atas B lah. Itu bisa B plus atau bahkan A, kita akan evalusai terus. Tapi melihat trennya meningkat dan bagus dan saya yakin Pemprov Jatim tidak akan berhenti sampai di sini, pasti akan bergerak dan meningkat terus,” jelasnya.
Untuk itu Pemprov Jatim diharapkan jadi leading sector penggerak perubahan reformasi birokrasi nasional menuju tata kelola pemerintahan berkelas dunia. “Karena di sini ada semangat kesadaran menggerakkan mesin ekonomi, memperbaiki taraf kehidupan rakyat. Jadi mengkaitkan antara kinerja pemerintah dengan capaian-capaian pembangunan dan rakyat, sense of business nya itu kuat,” pujinya.
MenPAN berpendapat Pemprov Jatim melakukan itu semua adalah demi kesejahteraan rakyat. “Ini sesuatu yang positif dengan kreativitas ide-ide yang dinamis, sementara birokrasi yang dinamis baru akan dilaksanakan pemerintah pusat pada 2019, tapi di Jatim sudah satu langkah lebih maju,” kata dia.
Dia menilai Jatim telah berubah dari birokrasi yang berbasis kinerja, menjadi birokrasi dengan ide-ide kreatif meningkatkan capaian-capaian hasil pembangunan. “Harapannya lokomotif penggerak perubahan reformasi birokrasi nasional bisa dari Jatim,” harapnya.
?Yuddy juga menceritakan bahwa memang Provinsi DI Jogjakarta sudah lebih dulu melakukan perubahan reformasi birokrasi. “Tapi ingat, di Jogja kabupaten/kotanya cuma ada lima saja, jadi pengaruhnya terbatas. Kalau di Jatim kan punya 38 kabupaten/kota, pengaruhnya jelas besar dan luar biasa, ” pungkas Yuddy.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menyatakan program SAKIP dengan melakukan proses bukan out put. Pola partisipatoris menjadi landasan dasar pelaksanaan kinerja birokrasi.
“Sebelumnya konsep kinerja birokrasi top down, namun saat ini diubah menjadi pola partisipatoris yang akan berdampak baik pada kinerja organisasi, indeks kinerja utama meningkat, masalah gender, IPM dan lain sebagainya,” kata Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.
Presentasi SAKIP merupakan evaluasi SAKIP yang telah diselenggarakan sebelumnya, 30 Agustus 2015. “Presentasi ini selain dihadiri seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim, juga diundang 9 bupati/wali kota dengan pertimbangan pemkab/pemkot tersebut telah meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja” kata Sekdaprov Jatim Dr H Ahmad Sukardi.
Ke-9 pemerintahan tersebut yakni Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pasuruan, kabupaten Pamekasan, Kabupaten Malang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tulungagung dan Kota Malang. [iib]
