Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas bersama Wabup Probolinggo Timbul Prihanjoko mengesahkan layanan di MPP Kabupaten Probolinggo, Kamis (17/11).[wiwit agus pribadi/bhirawa]
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia Abdullah Azwar Anas bersama Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Timbul Prihanjoko mengesahkan layanan “Pelayanan Langsung Bawa Pulang Izin dengan Cepat, Inovatif, Transparan dan Amanah (Pelabuan Cinta)”, Kamis (17/11) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo.
Pengesahan tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirine layanan Pelabuhan Cinta MPP Kabupaten Probolinggo. Layanan Pelabuhan Cinta ini merupakan salah satu program inovasi pelayanan yang dilakukan oleh MPP Kabupaten Probolinggountuk lebih memudahkan masyarakat Kabupaten Probolinggo dalam memperoleh pelayanan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Probolinggo, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo serta tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Probolinggo.
Sebelumnya, Menteri PANRB RI Abdullah Azwar Anas didampingi Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko menandatangani (teken) prasasti layanan “Pelabuan Cinta” pada saat peresmian di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pasuruan pada pagi harinya.
MPP Kabupaten Probolinggo merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik, baik barang jasa maupun pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu, baik pusat maupun daerah. Serta pelayanan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
Layanan Pelabuhan Cinta merupakan layanan Drive Thru. Layanan atas usulan dan dorongan masyarakat Kabupaten Probolinggo ini sangat membantu dan memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan pendampingan OSS RBA tanpa harus masuk ke MPP dan dinyatakan lebih efisien waktu.
Wakil Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko menjelaskan, hal ini merupakan sebuah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah selalu terbuka terhadap kritik, saran dan masukan-masukan yang membangun. Nantinya akan ditindaklanjuti dengan masukan-masukan tersebut dengan langkah-langkah kongkrit, guna terciptanya pelayanan yang prima kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo.
“Sejak Soft Launching, terdapat 12 instansi internal dengan 127 jenis layanan dan 10 instansi vertikal dengan 29 layanan. Untuk meningkatkan pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo, ada tuntutan masyarakat dan telah berkembang menjadi 16 instansi internal dengan 105 pelayanan dan 16 instansi vertikal dengan 59 jenis pelayanan,” katanya.
Sementara Menteri PANRB RI Abdullah Azwar Anas menegaskan, Mal Pelayanan Publik (MPP) ini contoh ujung dari digitalisasi. Intinya bagaimana mengintegrasikan layanan, baik di desa maupun di kecamatan untuk dapatnya mengintegrasikan layanan tersebut dengan baik.
“Presiden RI menginginkan masyarakat menjadi maju, bahagia spiritual dan bahagia finansial. Oleh karena itu, dengan adanya MPP ini harus bermanfaat, memberikan layanan yang baik, berakhlak dan juga melayani secara akuntabel. Intinya adalah birokrasinya harus berdampak kepada masyarakat luas,” ungkapnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas mengatakan kinerja aparatur sipil negara (ASN) harus memiliki dampak bagi masyarakat secara luas. “Arahan Presiden kan harus berdampak, ini jangan sampai ASN sibuk pagi sore datang ke kantor tapi dampaknya tidak kelihatan,” ujar Azwar Anas.
Untuk mendukung arahan Presiden Jokowi itu, saat ini Azwar fokus dalam mendorong birokrasi yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, salah satunya melalui reformasi birokrasi tematik yang harus disukseskan untuk semuanya.
Azwar menjelaskan reformasi birokrasi tematik akan mempercepat pengetasan kemiskinan, dengan alokasi anggaran seluruh kementerian atau lembaga kutang lebih sebesar Rp. 500 triliun.
Namun menurutnya dengan anggaran tersebut hanya mampu menurunkan angka kemiskinan hingga 0,6 persen saja. “Karena lembaga ini sibuk di kegiatan, karena sibuk di kegiatan maka sibuk ngabisin anggaran baik itu seminar ini dan itu,” jelasnya.
Azwar juga meminta pada Timbul Prihanjoko untuk berkolaborasi dengan Kapolres dan Dandim dalam mendata kemiskinan di kabupaten Probolinggo. “Pak Timbul, tolong anggarannya di selesaikan dan disiapkan untuk bisa di gunakan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Probolinggo, Timbul Prihanjoko mengatakan, jika pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin dalam pengentasan kemiskinan di daerah yang dipimpinnya itu. “Karena itu merupakan tugas kita bersama untuk mengentas kemiskinan di Kabupaten Probolinggo ini,” tanggapnya.
Jumlah instansi yang memberikan layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo terus bertambah . Saat ini, ada 16 instansi internal (pemerintah daerah), dan 16 instansi vertikal. Jenis layanannya mencapai ratusan. Meliputi 105 layanan yang diberikan instansi internal dan 59 layanan dari instansi vertikal.
Bersamaan dengan Grand Lauching MPP tersebut, juga mulai dioperasikan layanan Pelabuan Cinta (pelayanan langsung bawa pulang izin dengan cepat, inovatif, transparan serta amanah). Layanan ini merupakan layanan drive thru untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan pendampingan OSS RBA.
“Artinya, tanpa harus masuk ke MPP. Sehingga lebih efisien waktu. Oleh karena itu, saya minta seluruh petugas pelayanan dapat melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, sehingga masyarakat merasa puas dan dimudahkan,” tambah Timbul Prihanjoko.(Wap.hel)
