Foto: ilustrasi kemiskinan
Surabaya, Bhirawa
Menteri Sosial Juliari Batubara berharap penerimaan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) benar-benar dari keluarga yang layak. Karena itu, pihaknya mendorong Dinas Sosial Jatim untuk mengecek dan memverifikasi kembali keluarga penerima manfaat.
Dengan begitu, angka kemiskinan di Jatim dapat lebih ditekan lagi. “Kami harapkan dari Dinsos Jatim itu bisa mengecek dan memverifikasi keluarga penerima manfaat itu benar-benar layak menerimanya,” ujar Julian usai membuka Sarasehan Kearifan Lokal Tahun 2019 di Hotel Mercure Surabaya, Rabu (4/12).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim per Maret 2019 menyebutkan, angka kemiskinan mencapai 4,1 juta jiwa atau sekitar 10,37 persen dari total jumlah penduduk. Menurutnya, angka ini sudah berkurang 179,9 ribu jiwa, jika dibanding September 2018. Namun jumlah itu masih jauh dari target yang pernah dicanangkan Pemprov Jatim. Tahun 2018, Pemprov Jatim menargetkan angka kemiskinan bisa menyentuh 9,44 persen.
Juliari pun mendorong kepada Dinsos Jatim untuk memaksimalkan program penanganan kemiskinan yang telah ada. “Saya kira program yang sekarang seperti Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Keuangan Non Tunai, Program Keluarga Harapan itu tentunya kita jalankan terus,” ungkapnya.
Ia optimis dengan target 10 juta Bantuan Pangan Non Tunai, dan 15 juta penerima PKH yang disalurkan tahun ini bisa mengurangi angka kemiskinan.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial Jatim Subhan Wahyudiono mengatakan, berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan masih terus dilakukan. Termasuk pendataan keluarga penerima manfaat. “Sekarang ini sudah pendataan. Jadi pendataan melalui BPJS, juga kordinasinya dengan BPJS. Jadi ini tidak hanya Dinsos (saja),” kata Subhan. [tam]
