Mensos Khofifah Kunjungi Kabupaten Banyuwangi

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa Menyerahkan Bantuan Bagi Warga Miskin di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan Banyuwangi

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa Menyerahkan Bantuan Bagi Warga Miskin di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan Banyuwangi

(Program Pengentasan Kemiskinan Jadi Rule Model)
Banyuwangi, Bhirawa
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa, Senin (25/04) menyerahkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan Banyuwangi. Kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang  dilakukan Khofifah dalam kunjungan kerja ke Banyuwangi.
Menurut Khofifah program pengentasan kemiskinan yang tengah dirancang oleh pemkab Banyuwangi, yakni UGD Kemiskinan yang dipadu dengan program Smart Kampung merupakan sebuah terobosan baru dalam menuntaskan kemiskinan di Indonesia. “Suatu hari nanti saya ingin tinggal di salah satu kampung di Banyuwangi untuk melihat langsung pelaksanaan smart kampung dan program pengentasan kemiskinan di lapangan,” ujar Khofifah.
Selanjutnya wanita berjilbab itu menambahkan progres pengentasan penduduk miskin di Banyuwangi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang luar biasa sehingga bisa dijadikan acuan kabupaten/kota lain untuk menuntaskan kemiskinan.
Lebih lanjut mantan Ketua Fatayat NU tersebut menambahkan program UGD kemiskinan dan Smart Kampung tidak menutup kemungkinan akan menjadi rule model pengentasan kemiskinan di Indonesia bahkan akan disampaikan ke Persatuan Bangsa Bangsa atau PBB.
Sementara Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, menyatakan pemkab Banyuwangi dalam beberapa tahun terakhir terus berupaya menuntaskan masalah kemiskinan yang ada di kota ujung pulau Jawa ini.
Saat ini, imbuh Anas jumlah angka kemiskinan di Banyuwangi tercatat sekitar 9 persen turun jauh dari sebelumnya yang tercatat lebih dari 20 persen.
Kemudian terkait dengan program Smart Kampung yang tengah dilaksanakan, menurut bupati Anas pihaknya mempersilahkan Menteri Sosial untuk memilih salah satu desa/kelurahan secara acak, bukan ditentukan oleh pemkab Banyuwangi agar tidak ada unsur rekayasa. “Silahkan Bu Menteri untuk memilih kampung secara acak, bukan kami yang menentukan agar tidak ada kesan sudah dikondisikan,” tegas Kang Anas.n mb12

Tags: