DPRD Jatim, Bhirawa
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo akhirnya melunak terhadap keputusan Permentan No 1 tahun 2020 tentang alokasi harga pupuk di Indonesia. Hal ini terungkap setelah Komisi B DPRD Jatim menemui Mentan di Jakarta, Selasa (11/2) kemarin.
Menurut anggota Komisi B DPRD Jatim, Rohani Siswanto mengatakan dasar pemerintah menentukan pemotongan subsidi pupuk tersebut merupakan hasil input dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Kabupaten/Kota di Jatim pada tanggal 19 Desember 2019 lalu.
“Dari RDKK yang masuk ke kami dari Dinas Pertanian Jatim alokasi pupuk yang ada sebesar 2,9 juta .Namun, yang masuk ke Kementan ada 1,3 juta,” jelasnya saat dikonfirmasi.
Rohani mengatakan dengan melihat provinsi lain, pemotongan subsidi pupuk untuk Jateng sebesar 24 Persen dan Jabar mencapai 45 Persen. “Jatim yang paling tinggi yaitu 55 Persen. Kalau dasarnya Mentan mengurangi subsidi pupuk menggunakan RDKK tentunya sangat tidak memuaskan,” jelasnya.
Politisi asal Partai Gerindra tersebut juga mempertanyakan surat Gubernur Jatim tanggal 20 Januari 2020 tentang keberadaan cadangan pupuk sebesar 10 persen. Dimana, untuk mendistribusikannya membutuhkan otorisasi dari Kementan.
“Secara umum pengurangan pupuk tidak banyak. Tetapi yang merasakan dampaknya itu Jatim. Jangan sampai penurunan pupuk tersebut ada kepentingan politis mengingat Mentan dari luar Jatim,” sambungnya.
Ditambahkan Rohani, pihaknya menyambut baik Kementan untuk mengevaluasi terkait pengurangan pupuk subsidi tersebut termasuk merevisi Permentan No 1 Tahun 2020. “Tapi kami tekankan akibat Permentan tersebut Jatim paling terkena dampaknya,” jelasnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah bersama anggota Komisi B DPRD Jatim mengunjungi Kementerian Pertanian RI, Selasa (11/2). Dalam kunjungannya yang ditemui Plt Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Rahmanto tersebut, sejumlah anggota legislatif ini menanyakan terkait pengurangan pupuk bersubsidi untuk Jatim.
“Pupuk bersubsidi memang dikurangi hanya 9,4 persen dari 2019 ke 2020. Yang mengurangi Kementerian Keuangan atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Alasannya mengingat lahan wilayah dan jumlah petani semakin lama semakin berkurang,” jelas Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah ketika dihubungi melalui telepon selulernya.
Anik mengatakan tahun 2019 jumlah petani 8,4 juta petani kemudian tahun 2020 turun menjadi 7,9 juta. Sehingga berpengaruh anggarannya harus dipotong. “Untuk nasional pengurangannya mencapai 9,4 persen, Jatim 55 persen, Jateng 24 persen, dan Jabar 45 persen,” ujarnya.
Anehnya alokasi pupuk subsidi untuk luar Jawa ada yang lebih banyak tahun ini daripada sebelumnya. Menurutnya banyak stok pupuk yang menumpuk di luar Jawa dan banyak juga yang dijual. “Sehingga muncul guyonan apa karena menterinya dari luar Jawa atau ini permainan luar Jawa. Stok banyak dan permintaan sedikit ini akhirnya membuat pupuk subsidi djual,” tuturnya sembari tersenyum.
Politisi PKB ini menambahkan Kementerian Pertanian sudah melakukan perbaikan distribusi. Yakni semua jumlah petani harus masuk Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). “Para petani akan mendapatkan kartu tani untuk ambil pupuk subsidi ke distributor, agar distribusinya langsung ke petani,” jelasnya.
Anik mengatakan Desember 2019 merupakan deadline seluruh petani harus masuk e-RDKK. Kemudian ia langsung mengkomparasikan dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim. “Jangan-jangan jatah pupuk subsidi untuk Jatim terkurangi banyak karena e-RDKK yang masuk kecil saat Desember kemarin. Namun jawaban dari Distan, Desember pihaknya memasukkan 2,9 juta petani ke e-RDKK namun yang teralokasi 1,3 petani. artinya gak sesuai dengan yang dibilang Mentan,” katanya.
“Surat permohonan jawaban Gubernur Jatim untuk pupuk bersubsidi belum ada kepastian kapan turunnya, tapi setidakny ada angin segar bahwa akan ada rencana diskresi 10 persen dari total pupuk bersubsidi yang belum teralokasikan, Ini bisa dialokasikan terhadap wilayah yang kurangnya banyak,” imbuhnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim Hadi Sulityo mengatakan pasokan pupuk subsidi pada 2020 untuk Jatim hanya mendapat 1,3 juta ton. Padahal tahun lalu mendapat 4,9 juta ton. “Alokasi pupuk subsidi berkurang jelas berdampak kepada para petani. Karena petani masih perlu pupuk subsidi. Harga pupuk non subsidi kan mahal,” katanya. [geh]
