Menteri PAN-RB Apreasi Bupati Bojonegoro

Sejumlah kementerian dan lembaga hadir dalam paparan Bupati Bojonegoro yang dipimpin langsung oleh Menteri PAN-RB Asman Abnur, antara lain Bappenas, Kantor Staf Presiden, Kementerian Kominfo, Lembaga Sandi Negara dikantor kemenpan-RB di Jakarta, kemarin (5/1).

Sejumlah kementerian dan lembaga hadir dalam paparan Bupati Bojonegoro yang dipimpin langsung oleh Menteri PAN-RB Asman Abnur, antara lain Bappenas, Kantor Staf Presiden, Kementerian Kominfo, Lembaga Sandi Negara dikantor kemenpan-RB di Jakarta, kemarin (5/1).

Bojonegoro, Bhirawa
Sejumlah kementerian dan lembaga hadir dalam paparan Bupati Bojonegoro yang dipimpin langsung oleh Menteri PAN-RB Asman Abnur, antara lain Bappenas, Kantor Staf Presiden, Kementerian Kominfo, Lembaga Sandi Negara di kantor kemenpan-RB di Jakarta, kemarin (5/1).
Menteri PAN-RB Asman Abnur mengapresiasi apa yang telah dilakukan Bojonegoro, selanjutnya keberhasilan ini akan diteruskan ke daerah lain. “Kalau perlu Bojonegoro langsung terjun ngajarin beberapa daerah lain di Indonesia,” kata Menteri PAN-RB Asman Abnur.
Bupati Bojonegoro Suyoto dihadapan Menteri PAN-RB Asman Abnur, menceritakan, tentang Bojonegoro yang dulunya adalah daerah yang memiliki sejarah kemiskinan panjang. Selain itu berbagai tantangan yang dihadapi, masalah-masalah yang ada serta bagaimana menyelesaikan berbagai permasalahan dengan dukungan teknologi yang diterapkan di Bojonegoro.
“Beberapa aplikasi telah diterapkan dan dikembangkan terkait dengan pelayanan masyarakat, pengaduan, keterbukaan pemerintahan, bahkan sampai dengan sistem keterbukaan anggaran keuangan desa,” ujar Bupati Suyoyo.
Kang Yoto menambahkan E-Government bukanlah adu proyek IT, namun apa yg dilakukan dan di inisiasi Bojonegoro adalah untuk menyelesaikan problem yang ada, bukan money follow program namun money follow problem dan IT adalah pendukung untuk menciptakan tepat sasaran, akuntabel dan terbuka. “Salah satu bentuk aplikasi yang menjadi inisiasi Bojonegoro adalah Open Data Contract, yang juga merupakan salah satu poin rencana aksi Open Government Partnership 2017,” paparnya.
ODC akan membuka seluruh rangkaian tata kelola dan proses bisnis pemerintah sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan belanja barang jasa, pengawasan dan pelaporan yg terintegrasi sebagai siklus yang terus berjalan, “Karena birokrasi ini kerjanya ya merencanakan, ya melaksanakan sekaligus melaporkan,” pungkasnya. [bas]

Tags: