Mochamad Basuki Hadimoeljono
Surabaya, Bhiawa
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basuki Hadimoeljono mengaku pemerintah terus mengejar ketertinggalannya dalam pembangunan infrastruktur, sebab keberadaan infrastruktur Indonesia saat ini masih jauh dari kata ideal.
“Sudah ada perkembangan terkait kualitas infrastruktur, dan kami (pemerintah red) mengakui ini masih jauh dari kata ideal,” kata Basuki, saat menjadi pembicara kunci dalam “International Seminar on Science and Technology” (ISST) 2016 di Graha Sepuluh Nopember ITS, Surabaya, Jatim, Selasa (2/8).
Basuki mengatakan infrastruktur Indonesia masih konsisten berada di urutan bawah dunia, meski secara perlahan telah mengalami perkembangan, namun masih dirasa belum signifikan.
Jika melihat data dari Forum Ekonomi Dunia (FED) di Global Competitiveness Report 2015-2016, kata Basuki, prestasi infrastuktur Indonesia secara keseluruhan hanya bernilai 3,8 dari 7,0, dan Indonesia masih menempati urutan 37 dari 140 negara di dunia yang disurvei.
Lebih detail lagi, Indonesia meraih rangking ke-80 pada infrastruktur jalan, urutan 43 pada infrastruktur kereta api, urutan 82 pada infrastruktur pelabuhan, dan urutan 66 pada infrastruktur transportasi udara, dan peringkat yang diperoleh Indonesia sebagian besar tidak berubah dari tahun sebelumnya.
Basuki mengatakan, pemicu utama belum berkembangnya secara maksimal infrastruktur nasional dikarenakan tidak memadainya sistem logistik dan infrastruktur, serta perbedaan efisiensi sistem pengiriman barang di wilayah barat dan timur Indonesia yang masih terlihat sangat signifikan.
Faktor kedua, kata Basuki, masih banyaknya kapal-kapal tua yang beroperasi, hal ini berdampak pada ketidaknyaman dan tidak efisien untuk dioperasikan. “Kapal-kapal tua akan mempengaruhi tingginya biaya operasional dan pemeliharaan. Situasi ini menjadi lebih buruk semenjak infrastruktur jalan yang menghubungkan pelabuhan belum diintegrasi dan tidak menunjukkan performa yang baik,” tuturnya.
Menurut Basuki, kapasitas jalan yang tidak memadai akan menyebabkan kemacetan lalu lintas dan meningkatnya biaya operasional kendaraan. “Oleh karena itu, saat ini pemerintah terus berupaya memberikan perhatian lebih dan selalu peduli terhadap pengembangan pulau-pulau di bagian timur Indonesia,” ucapnya.
Upaya itu, kata Basuki dapat dilihat dari keputusan Presiden Joko Widodo tentang perencanaan tata ruang untuk Maluku dan Papua.
“Kami sadar akan kepentingan dari pengembangan infrastruktur penghubung antarwilayah di Indonesia bagian timur, dan kami terus berupaya mengoptimalkan sumber daya lokal sebagai bahan alternatif untuk mendukung pengembangan infrastruktur jalan di daerah terpencil.” “Hal ini dapat mengurangi biaya konstruksi khususnya biaya transportasi, serta dapat menghasilkan pengembangan ekonomi lokal,” imbuhnya.
Basuki menjelaskan Indonesia harus tetap bersyukur, meskipun biaya logistik tetap yang paling tinggi jika dibandingkan negara-negara lain di dunia, yakni mendekati 26,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Ia menyebutkan, angka itu masih lebih tinggi dibandingkan negara lain seperti Malaysia (15 persen), Korea Selatan (16,3 persen), Jepang (10,6 persen) dan Amerika Serikat (9,9 persen), dan bahkan rata-rata biaya logistik negara-negara di Eropa hanya berkisar delapan sampai 11 persen. [dit,ant]
