Menuju Integrasi Dua Jalur Pendidikan

Oleh:
Al-Mahfud
Penulis adalh peminat topik pendidikan, bergiat di Paradigma Institute.
Menulis artikel, esai, dan ulasan buku di berbagai media.
Saat ini, reorganiasi struktur Kemendikbud sedang menjadi pembicaraan hangat di ruang publik. Pada 16 Desember 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres No. 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui Perpres tersebut, bisa dikatakan Presiden telah melakukan perombakan besar terkait struktur organisasi kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim tersebut.
Susunan organisasi Kemendikbud yang mulanya berjumlah 16 pos kementerian kini dirampingkan hanya menjadi 10 pos kementerian. Berdasarkan Perpres No. 82 Tahun 2019 Pasal 6, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas: 1. Sekretariat Jenderal; 2. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; 3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; 4. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi; 5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; 6. Direktorat Jenderal Kebudayaan; 7. Inspektorat Jenderal; 8. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan; 9. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; 10. Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan (kompas.com, 27/12/2019).
Perubahan tersebut lantas memunculkan kekhawatiran. Terutama tentang nasib pendidikan nonformal yang dianggap akan semakin terpinggirkan karena tiadanya Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (Dirjen PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) yang selama ini menaungi Pendidikan Non Formal (PNF) seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, lembaga pelatihan, dan sebagainya.
Salah satu kekhawatiran misalnya diungkapkan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji. Ubaid menganggap perubahan nomenklatur Kemendikbud yang menghapus Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) bisa mematikan pembelajaran sepanjang hayat. “Perpres No. 82/2019 yang menghapus Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat merupakan bencana bagi pendidikan kelompok marginal, karena mematikan pembelajaran sepanjang hayat,” kata Ubaid (indopos.co.id, 30/12/2019).
Bukan hilang, tapi digabungkan
Akan tetapi, kekhawatiran tersebut segera mendapatkan jawaban dan kepastian dari Kemendikbud. Mengenai kepastian keberadaan Dirjen PAUD dan Dikmas, hal ini telah ditegaskan Mendikbud Nadiem Makarim. Sebelumnya, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susasnto meminta klarifikasi kepada Mendikbud terkait isu dihilangkannya Dirjen PAUD dan Dikmas. Kepada KPAI, Nadiem Makarim mengatakan bahwa itu hanya reorganisasi dan sama sekali tidak menghilangkan peran Kemendikbud terhadap PAUD (jpnn.com, 27/12/2019).
Kemudian Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud, Ade Erlangga juga menegaskan bahwa Dirjen PAUD dan Dikmas tidak dihapus, namun disederhanakan sesuai Perpres Nomor 82 Tahun 2019. Ditjen PAUD dan Dikmas kini digabungkan dengan pendidikan dasar dan menengah menjadi Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Republika.id, 02/01/2020).
Maka, kini menjadi semakin terang bahwa melalui reorganisasi struktur Kemendikbud, pemerintah sama sekali tak bermaksud mengesampingkan atau menghapus pendidikan nonformal. Dalam Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kemendikbud saat ini, yang merupakan pelaksanaan Perpres Nomor 82 Tahun 2019, semua program pendidikan tetap ada unit yang menangani. Kesimpulannya, tidak ada program pendidikan nonformal yang hilang, hanya terjadi perubahan unit yang menangani.
Di dalam OTK Kemendikbud yang baru, dilakukan pengintegrasian penanganan pendidikan formal dan nonformal dalam setiap direktorat. Mulai dari pendidikan kesetaraan yang terintegrasi dalam Dit. PAUD, Dit. SD, Dit. SMP, Dit. SMA, dan Dit. SMK. Pendidikan keaksaraan terintegrasi dalam Dit. SD. Pendidikan keluarga dan pendidikan kepemudaan kini ditangani oleh Pusat Penguatan Karakter. Dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan pemberdayaan perempuan, ditangani dan terintegrasi dengan Dit. SMK.
Pentingnya integrasi
Pengintegrasian antara pendidikan formal dan nonformal sangat dibutuhkan. Pada dasarnya, kebutuhan masing-masing orang atau masyarakat akan pendidikan jelas berbeda-beda. Tak bisa dipenuhi semua oleh pendidikan formal. Maka, pendidikan nonformal mendapatkan tempat di sebagian masyarakat. Artinya, pendidikan nonformal juga mesti mendapatkan dukungan dari pemerintah. Kita tahu, selama ini pendidikan nonformal cenderung hanya dimotori oleh swasta atau inisiatif masyarakat, sehingga belum optimal. Integrasi pendidikan formal dan nonformal adalah langkah tepat sebagai bentuk dukungan pemerintah agar pendidikan nonformal berkembang dan tumbuh pesat.
Integrasi akan membuka peluang besar bagi kedua jalur pendidikan tersebut untuk berkolaborasi secara optimal dalam meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat. Kekurangan pendidikan formal bisa dipenuhi lewat kolaborasi dengan pendidikan formal. Pun, persoalan di pendidikan nonformal bisa diatasi dengan kerjasama bersama pendidikan formal. Ketika keduanya sudah terintegrasi dan berkolaborasi, diharapkan kesenjangan antara pendidikan formal dan nonformal bisa semakin ditekan. Pada gilirannya, baik pendidikan formal maupun nonformal diharapkan bisa berjalan beriringan dan bisa mewadahi kebutuhan pendidikan di masyarakat.
Kita berharap reorganisasi struktur Kemendikbud benar-benar berjalan optimal untuk membangun suatu sistem dan proses pendidikan terpadu dan bermutu, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Dengan begitu, masyarakat bisa leluasa dalam memilih dan menentukan bentuk pendidikan yang paling sesuai kebutuhan mereka yang bermacam-macam. Jika kondisi tersebut tercapai, ini akan menjadi capaian penting dan mendasar menuju terwujudnya “kemerdekaan belajar” yang saat ini menjadi gebrakan Nadiem Makarim Kemendikbud.
———- ***—————

Rate this article!
Tags: