Tim Satgas e-Tax Bapenda Kota Malang giatkan pemasangan taping box kepada Wajib Pajak.
Transisi menuju New Normal tidak mengendurkan semangat Pemerintah Kota Malang dalam mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2020.
Berbagai upaya, terobosan hingga diskresi pajak digeber Pemkot Malang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di masa recovery ekonomi ini.
Mulai dari kebijakan relaksasi pajak seperti program Sunset Policy V, pemberian keringanan pajak daerah, peniadaan sanksi atas keterlambatan pelaporan hingga pengunduran masa jatuh tempo PBB Perkotaan.
“Kami juga terus mengupayakan tindakan persuasif untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Termasuk mengunjungi usaha-usaha baru sebagai support nyata Pemkot Malang agar sektor bisnis kembali bergeliat dan meningkatkan PAD Kota Malang,” ujar Kepala Bapenda Kota Malang, Ir Ade Herawanto MT.
Ade menyebut dengan dilandasi semangat menyongsong era new normal, terutama pada kegiatan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang merupakan salah satu program utama dalam pencegahan korupsi di bidang pendapatan dan disupervisi oleh Tim Korsupgah KPK RI Wilayah VI.
OPD yang dulu juga dikenal dengan nama Dispenda dan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) ini telah menuntaskan upaya-upaya penyelamatan uang negara dengan menagih tunggakan Pajak Hotel yang diselesaikan hingga tingkat Pengadilan Negeri Malang.
Pemasangan alat perekam atau taping box untuk memperlancar program e-Tax juga terus dilakukan Bapenda ke pengelola-pengelola usaha yang menjadi Wajib Pajak (WP), mulai usaha resto, cafe hingga hotel.
Dalam masa transisi menuju new normal, Bapenda juga fokus dalam intensifikasi pelayanan pemungutan di sektor pajak yang tidak terdampak langsung pandemi covid-19, misalnya mengurai tunggakan Pajak Reklame.
Sepekan ini, Bapenda melalui Tim Satgas Reklame gencar melakukan operasi sadar pajak. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 237 titik reklame penunggak pajak menjadi sasaran dengan potensi mencapai Rp1,56 Miliar.
“Meski tidak menggelar operasi gabungan bersama lintas satuan mitra kerja Bapenda, namun dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak kali ini operasi dilakukan secara senyap dengan tim UPL atau satgas internal kami,” terang Sam Ade yang dikenal sebagai musisi dan tokoh olahraga.
Dia menjelaskan, operasi tersebut bukan semata tindakan represif, namun lebih persuasif sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Serta dalam upaya mengurangi tunggakan dan mengurai piutang Pemkot Malang.
Hasil dari kombinasi operasi rutin ini cukup signifikan, selain dalam upaya mengurangi tunggakan dan mengurai piutang Pemkot Malang juga pastinya menambah PAD dari sektor pajak.
“Sebagian WP pemilik materi reklame tersebut langsung beritikad baik dengan melakukan pelunasan tunggakan pajaknynya. Sedangkan yang belum membayar, stiker atau banner segelnya tidak akan kami lepas dulu,” imbuh Sekretaris Bapenda Kota Malang, Dra Khumakyah MM, yang juga turun langsung dalam operasi reklame, sepekan terakhir.
Sam Ade melanjutkan, bahwa dalam menjalankan giat ini pihaknya mengedepankan pendekatan secara persuasif dengan style humble dan egaliter kepada masyarakat, khususnya Wajib Pajak (WP). Semua dilakukan sesuai prosedur dan standar protokol kesehatan di masa ini.
“Karena saat situasi pandemi ini berakhir dan semua kembali normal, tugas paling berat adalah mengembalikan tingkat kepatuhan WP untuk peningkatan PAD Kota Malang yang akan digunakan untuk kemakmuran masyarakat Bhumi Arema,” beber pria yang dikenal sebagai tokoh Aremania ini.
Sementara itu, Bapenda juga rutin menggelar forum group discussion (FGD) dengan instansi mitra kerjanya, utamanya terkait rapat kajian perencanaan target pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain-lain yang sah. Terbaru, FGD digelar di Taman Indie Resto, Rabu (22/7).
“Kami sampaikan ke OPD-OPD pemungut PAD untuk dijadikan referensi atau bahan untuk mengambil keputusan. Misalnya, berapa sih target yang akan ditetapkan nantinya? Baik di masa pandemi, di masa transisi maupun saat New Normal nanti,” urai Sam Ade.
Kajian ini bahkan ke depannya bisa menjadi acuan kebijakan di tahun-tahun mendatang, karena referensi berasal dari tim ahli.
“Harapannya bisa menjadi dasar dam penentuan target PAD ke depannya. Karena kajian berasal dari tim ahli yang berkompeten di bidangnya. Sehingga kita punya referensi data yang kuat sebagai pijakan dalam praktiknya nanti,” sambung Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD Bapenda Kota Malang, Dr Dian Kuntari S.STp, MSi.
Kepala Bapenda menambahkan, bahwa sebelum diskusi perencanaan target ini, pihaknya sudah mengadakan kajian potensi, baik itu untuk pajak maupun retribusi daerah.
“Setelah itu juga sudah dikaji bahwa potensi pajak itu berapa dan targetnya berapa. Karena keduanya sebenarnya dua hal yang berbeda namun sangat bersinggungan juga berkesinambungan,” terang Sam Ade yang pernah menjabat Kabag Humas Pemkot Malang.
“Karena potensi itu sendiri istilahnya adalah kemampuan dasar. Nah kemampuan dasar ini tidak mungkin juga dengan serta merta kita menarik semuanya, karena ada potensi loss dengan beberapa faktor yang mempengaruhi juga, akhirnya diformulasikan menjadi sebuah target. Mulai sekarang sudah kami persiapakan road map strategi dalam menyongsong era new normal pasca revovery ekonomi nantinya,” tandas. [mut]
