Hari Kamis 12 Oktober 2017, propinsi Jawa Timur berusia 72 tahun. Ditandai dengan hari pertama Gubernur Jawa Timur, Raden Mas Tumenggung Soerjo, ngantor di Surabaya. Sebelumnya, gubernur Jawa Timur (Jatim) dipimpin oleh pejabat Belanda. Gubernur saat ini, Pakde Karwo, menjadi orang ke-14 yang memimpin Jatim. Tak mudah memimpin propinsi dengan penduduk lebih dari 40 juta. Lebih lagi, dengan “beban” sebagai penyangga pangan nasional.
Jatim juga memiliki “beban” sejarah, sebagai penjaga Proklamasi 17 Agustus 1945. Martabat negara merdeka yang berdaulat, dipertahankan di Surabaya pada 10 November 1945. Andai Jatim menyerah, penjajahan akan kembali terjadi. Saat itu, Belanda (dengan NICA membonceng tentara Sekutu) telah kembali ke Indonesia. Sekutu (pimpinan Amerika Serikat, kelak menjadi NATO), baru saja memenangi perang dunia kedua (PD-II).
Tetapi status pemenang perang dunia, tidak menyurutkan keberanian arek-arek Suroboyo. Gubernur Jatim, RMT Soerjo, menolak menyerahkan (melucuti) senjata milik rakyat, yang diperoleh (sitaan) dari tentara Jepang. Perlawanan terhadap tentara sekutu, murni oleh rakyat. Bukan oleh tentara. Karena Indonesia belum memiliki institusi ke-tentara-an. Sejarah mencatat, pada 11 November 1945, kalangan tentara Indonesia masih baru menyelenggarakan konferensi di Yogya. Padahal pertempuran di Surabaya, telah dimulai sejak 10 November 1945, sampai beberapa pekan.
RMT Soerjo, adalah salahsatu pejuang dan masih memiliki garis trah keturunan kerajaan Mataram (kelanjutan Majapahit Islam). Tak salah Presiden Soekarno memilihannya sebagai gubernur Jawa Timur mengganti pejabat Belanda. Begitu pula momentum bulan Oktober 1945 juga memiliki nilai filosofis dan heroik nasionalisme. Terbukti, pada pada 25 Oktober 1945, Gubernur Soerjo menolak permintaan Sekutu, untuk menyerahkan diri dan datang ke kapal perangnya.
Mengawali kerja ke-gubernur-an, belum ada APBD. Simpanan uang hasil pajak sebagai kas daerah juga belum ada. Tetapi gedung Gubernuran (grahadi) sudah dimiliki. Gaji gubernur beserta seluruh staf, dihitung dengan standar hidup susah. Modal gedung pemerintah sangat penting untuk menggerakkan roda pemerintahan pada zaman awal kemerdekaan. Sedangkan segala keperluan untuk membiayai kegiatan program pemerintah propinsi harus diambil dari kekayaan pribadi para aktifis, terutama dari kantong pribadi gubernur.
Bersyukur, keadaan saat ini telah jauh berbeda. APBD Jawa Timur kini (tahun 2017) senilai Rp 30-an trilyun. Dan pegawai-nya pun konon, memiliki penghasilan cukup memadai, tergolong tinggi di tataran ASN tingkat propinsi se-Indonesia. Dengan keadaan yang lebih makmur ini diharapkan, seluruh pegawai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bisa bekerja professional.
Jer Basuki Mawa Bea (kesejahteraan mesti diperjuangkan dengan pengorbanan) yang dijadikan motto Jawa Timur, harus terus dikumandangkan. Pada usia ke-72, Jawa Timur memang sudah nampak makmur. Tetapi bukan berarti pemerintah propinsi telah berprestasi. Melainkan rakyat Jawa Timur yang berprestasi dalam berbagai kerja pertanian, perkebunan, peternakan serta perikanan dan perdagangan. Juga taat membayar pajak, terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) beserta Pajak Bahan Bakar, dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
Pemerintah propinsi malah masih memiliki “hutang” pen-sejahtera-an masyarakat. Terutama sektor pertanian. Hingga kini indeks NTP (Nilai Tukar Petani) masih sebesar 110. Padahal NTP menggunakan standar tahun 2012. Selama enam tahun (2012 – 2017), inflasi secara akumulatif telah sebesar 36%. Sedangkan NTP hanya 110 (10% keuntungan). Artinya, keuntungan usaha ke-pertani-an, telah jauh ketinggalan dibanding laju inflasi. Dus, petani rugi.
Masih banyak yang harus dikerjakan pemerintah propinsi dengan lebih keringat. Antaralain memenuhi hak-hak dasar keluarga miskin. Serta keadilan akses ekonomi, khususnya perlindungan terhadap usaha mikro dan kecil.
——— 000 ———
