Menyoal Ketersediaan Pangan

Oleh :
Harun Rasyid
Dosen FPP Universitas Muhmammadiyah Malang

Berbicara pangan memang tidak akan pernah ada habisnya, sepanjang hayat masih di kandung badan. Pasalnya, selama hidup kita manusia pasti butuh pangan. Urgen adanya, jika ketersediaan pangan ini, akhirnya perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Pasalnya, potensi kerentanan pangan (food insecurity) di Indonesia masih cukup besar terjadi.

Mengingat kondisi geografis dan demografis di Indonesia yang beragam. Ditambah potensi bencana alam yang terkait iklim, variabilitas curah hujan, dan potensi kehilangan produksi yang diakibatkan oleh organisme penggangu tanaman, yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan pangan sementara (transien). Belum lagi, jumlah penduduk Indonesia diprediksi akan mencapai lebih dari 300 juta jiwa dalam lima belas tahun mendatang. Menjadi logis adanya, jika jumlah penduduk yang semakin besar, bisa menjadi ancaman ketahanan pangan. Solusinya adalah bagaimana mengantisipasi potensi kerentanan pangan, melalui ketersediaan pangan yang cukup di negeri ini.

Mewujudkan Ketersediaan Pangan

Aspek ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan pemanfaat pangan menjadi indikator dan faktor risiko yang berdampak pada kerawanan pangan. Oleh sebab itu, berikut penulis tawarkan sebagai solusi mencegah permasalahan pangan di Indonesia.

Pertama, aspek ketersediaan (availability). Jumlah pangan yang tersedia harus mencukupi kepentingan semua rakyat. Salah satunya bisa melakukan pengoptimalan sumber pangan lokal. Artinya, melihat prospek rentannya sistem pangan di saat pandemi Covid-19, dapat diantisipasi dengan mengoptimalkan sumber pangan lokal. Oleh sebab itu, pemerintah daerah sebagai aktor utama pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di daerah turut berperan aktif dalam menjaga ketahanan pangan di daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah sekiranya bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan sejumlah pemangku kepentingan harus mengupayakan pemanfaatan pangan lokal secara masif.

Kedua, keterjangkauan (accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi. Keterjangkauan secara fisik mengharuskan bahan pangan mudah dicapai individu atau rumah tangga. Sedangkan keterjangkauan ekonomi berarti kemampuan memperoleh atau membeli pangan atau berkaitan dengan daya beli masyarakat terhadap pangan.

Ketiga, peran pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dapat dilakukan melalui urban farming, diversifikasi pangan yang mengurangi ketergantungan pada beras, serta monitoring ketahanan pangan dan harga pangan daerah. Menjaga aspek stabilitas (stability), merujuk kemampuan meminimalkan kemungkinan terjadinya konsumsi pangan berada di bawah level kebutuhan standar pada musim-musim sulit (paceklik atau bencana alam).

Keempat, pemerintah perlu terus mengawal perbaikan sistem logistik pangan nasional. Sebab, mekanisme pasar khususnya dari sisi distribusi pangan tidak bisa dibiarkan begitu saja dipegang penuh oleh pedagang dan distributor sehingga perlu intervensi pemerintah. Sebab, jika terbiarkan begitu saja, nanti indikatornya ke harga.

Melalui keempat alternatif solusi dalam mengawal ketersediaan pangan tersebut, besar kemungkinan negeri ini akan memiliki ketahanan pangan yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yakni negeri tanpa kelaparan. Terutama, melalui sistem pangan berkelanjutan (sustainable food system) yang mengacu pada kearifan dan budaya pangan lokal diterapkan secara terencana dan konsisten.

Sistem distribusi pangan

Mewujudkan ketersediaan pangan merupakan bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan, yakni suatu kondisi ketika semua orang pada segala waktu secara fisik, sosial dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi (dietary needs) dan pilihan pangan (food preferences) demi kehidupan yang aktif dan sehat. Merujuk dari kenyataan itulah ketahanan pangan dalam pembangunan nasional terus menjadi isu penting yang tidak lekang termakan waktu.

Berangkat dari kenyataan itulah, manajemen pengelolaan bahan pokok menjadi penting dalam mengantisipasi potensi kelangkaan pangan. Sehingga, logis adanya jika memperhitungkan ketersediaan stok bahan pokok. Distribusi pangan yang belum merata di Indonesia juga dikhawatirkan akan menyebabkan kelebihan atau kekurangan komoditas pangan di sejumlah daerah, yang terdampak secara logistik akibat pandemi maupun perubahan iklim.

Oleh sebab itu, distribusi bahan pokok dari daerah satu ke daerah lain, harus menjadi perhatian, agar daerah-daerah yang memiliki surplus terhadap komoditas tertentu dapat mendistribusikan komoditas tersebut ke daerah yang membutuhkan. Sebab, sistem distribusi yang efektif dan efisien sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau.

Begitupun, bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar musim menuntut kecermatan dalam mengelola sistem distribusi pangan, agar pangan tersedia sepanjang waktu di seluruh wilayah. Pada banyak daerah, kemampuan ini masih terbatas sehingga sering terjadi ketidakstabilan dalam penyediaan dan harga pangan. Pada sisi lain masalah keamanan jalur distribusi serta adanya berbagai pungutan sepanjang jalur distribusi dan pemasaran telah mengakibatkan biaya tinggi bagi berbagai produk pangan. Kinerja sistem distribusi dipengaruhi oleh kondisi prasarana dan sarana, kelembagaan dan peraturan perundangan.

Memperhatikan struktur wilayah kepulauan, Indonesia memerlukan prasarana dan sarana distribusi darat dan antar pulau yang memadai untuk mendistribusikan pangan, dan juga input produksi pangan, ke seluruh pelosok wilayah yang membutuhkan. Penyediaan prasarana dan prasarana distribusi pangan ini merupakan bagian dari fungsi fasilitasi pemerintah, yang pelaksanaannya harus mempertimbangkan aspek efektivitas distribusi pangan sekaligus aspek efisiensi secara ekonomi. Biaya distribusi yang paling efisien harus menjadi acuan utama, agar tidak membebani produsen maupun konsumen secara berlebihan.

Mengingat, distribusi bahan pangan antar wilayah merupakan salah satu faktor penting dalam menjamin ketersediaan pangan di suatu wilayah. Maka, bisa dipastikan ketidaklancaran distribusi pangan antarwilayah otomatis dapat mempengaruhi terjaminya ketersediaan pangan di wilayah yang tergolong defisit pangan. Begitupun, dengan asesibilitas rendah juga akan berpengaruh terhadap harga pangan yang tidak stabil dan cenderung tinggi.

Tingginya harga pangan akan berpengaruh terhadap akses rumah tangga atau individu terhadap pangan, selanjutnya akan menyebabkan terjadinya kerawanan pangan. Oleh sebab itulah, manajemen distribusi pangan harus benar-benar terkontrol dengan baik. Semua pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan status kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

———– *** ————

Rate this article!
Tags: