Menyoal Pemangkasan Anggaran

Novi Puji LestariOleh :
Novi Puji Lestari
Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang

Menyoal agenda pemangkasan anggaran dari Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) cukup menarik untuk dikaji. Pasalnya, akhir-akhir ini gonjang-ganjing pemangkasan tengah digenjarkan oleh  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan berdampak pada pos anggaran daerah (APBD). Semua itu dianggap perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian tengah labil belakangan ini. Fakta tidak bagusnya kondisi ekonomi Indonesia telah diungkapkan secara terbukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Pengakuan jujur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seusai bertemu Presiden Jokowi, bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini betul-betul berat, patut kita berikan apresiasi. Pasalnya, beberapa petinggi lembaga negara sebelumnya menyatakan prospek ekonomi Indonesia masih bagus, bahkan kondisi kredit bermasalah (non performing loan-NPL) yang cenderung mulai meningkat, masih dinilai hal yang wajar, (Harian Republika, 5/8/2016).
Selain jujur, Sri Mulyani juga bertekad akan memangkas anggaran belanja negara sebesar Rp133,8 triliun sebagai respon atas penerimaan perpajakan yang diperkirakan gagal mencapai target. Semula pemerintah dalam program Amnesti Pajak menargetkan penerimaan negara mencapai Rp 165 triliun.
Gonjang-ganjing pemangkasan
Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai menata kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan ( APBN- P ) 2016. Pemangkasan dilakukan karena penerimaan tidak mencapai target. Namun kekuatan stimulus fiskal harus terjaga. Ini berarti sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur tetap diutamakan.
Di samping itu program-program yang langsung berkaitan dengan kesejahteraan rakyat seperti penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pelayanan pendidikan. dan kesehatan tak boleh ikut dikurangi. Lalu apa yang dipangkas di setiap kementerian sehingga jumlah totalnya mencapai Rp 133,8 triliun? Tidak lain adalah kegiatan-kegiatan operasional yang kurang produktif seperti perjalanan dinas, rapat, seminar dan sebagainya. Bisakah pemangkasannya sebesar itu? Jawabnya bisa.
Di Kementerian Kelautan dan Perikanan pemangkasan mencapai Rp 5 triliun. Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga sama. Semua kementerian diharuskan berhemat sehingga total pemangkasan menjadi sangat besar. Sekaligus hal ini memberikan pelajaran mengenai besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah namun kurang produktif.
Pola dan kebiasaan lama belum sepenuhnya hilang. Rapat atau seminar yang bisa diadakan di dalam kota ternyata digelar di luar kota. Langkah penghematan dan rasionalisasi seperti sekarang diharapkan memberi kesadaran baru tentang penggunaan anggaran. Beban pengeluaran rutin dan belanja pegawai perlu secara bertahap dikurangi atau dirasionalkan. Sri Mulyani pasti akan bertindak cermat.
Pada saat penerimaan anggaran menurun, stimulus fiskal tidak boleh melemah. Pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun ini sekitar 5 persen. Bank Indonesia masih optimis tahun 2016 bisa sedikit di atas 5 persen. Secara teoritis mungkin karena goverment spending hanya berperan sekitar 10 persen. Selebihnya adalah sektor swasta. Karena porsinya relatif kecil, harus benar-benar mengarah pada sektor-sektor produktif dan sekaligus yang prioritas.
Beberapa langkah haruslah benar benar dikawal untuk mengamankan APBN dan sekaligus menjaga stimulus fiskal. Selain program tax amnesty harus memberi hasil, pemerintah haruslah bekerja keras untuk mengefektifkan 12 paket kebijakan ekonomi dalam mendorong kegiatan dunia usaha. Kalau tidak maka langkah pengamanan kondisi ekonomi secara makro bisa terancam. Sebab sejauh ini asumsi makroekonomi relatif tetap, seperti laju pertumbuhan, kurs rupiah dan tingkat inflasi. Tugas Menteri Keuangan tidaklah ringan dan itulah sebabnya diserahkan kepada Sri Mulyani.
Menaikkan defisit anggaran sampai maksimum tiga persen masih mungkin, namun itu adalah alternatif terakhir. Sekarang situasi masih bisa diselamatkan asalkan stimulus fiskal terjaga dan dorongan kegiatan sektor riil serta investasi swasta tetap tinggi. Sri Mulyani membawa sentimen positif di pasar uang dan pasar modal. Kepercayaan ini, ditambah dengan disiplin fiskal yang tegas, diyakini masih akan mampu memperbaiki kinerja perekonomian kita.
Keberanian Menkeu untuk memangkas anggaran kementerian tersebut, adalah untuk menyelamatkan kondisi defisit APBN yang sudah “lampu kuning”. Kita mendukung pemangkasan ditujukan untuk pos anggaran yang dianggap tidak menunjang program prioritas pemerintah. Berdasarkan kalkulasi, penerimaan perpajakan tahun ini diperkirakan kurang Rp219 triliun dari target APBNP- 2016 Rp1.539,2 triliun. Langkah-langkah penghematan perlu dilakukan agar defisit anggaran tidak membengkak.
Target pemangkasan
Terkait gonjang-ganjing pemangkasan angaran negara inipun diungkapkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan, kebijakan memangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp133,8 triliun didasari perolehan dari sektor pajak yang meleset dari target. Pajak tidak tumbuh sesuai dengan harapan. Penerimaan pajak itu jauh daripada target, maka risikonya pengeluaran juga harus kembali seperti realisasi tahun lalu, karena tidak naik dibanding tahun lalu, maka berarti pengeluaran juga harus dikembalikan seperti tahun lalu. Namun bedanya, pemangkasan kali ini juga berlaku untuk transfer anggaran ke daerah-daerah yang mencapai 26,5 persen dari nilai keseluruhan APBN,  (Netralnews.Com, 5/8/2016).
Lebih jelasnya,  berikut pemangkasan yang menjadi agenda pemerintah. Pertama, pemangkasan itu dilakukan dengan mengurangi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp65 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp68,8 triliun. Kedua, pemangkasan itu dilakukan dengan mengurangi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp65 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp68,8 triliun. Diproritaskan dipangkas adalah yang tidak prioritas dari sisi pembangunan, seperti infrastruktur, pangan itu tetap jalan. Ketiga, selain itu, alasan pemangkasan APBN juga didasari oleh nilai perdagangan dan ekspor yang belum membaik karena pelemahan ekonomi global.
Bagaimanapun, pemangkasan akan mencakup anggaran kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp65 triliun dan transfer ke daerah Rp68,8 triliun. Berbagai penyesuaian ini dinilai akan menjadikan APBN lebih kredibel. “Ini (pemangkasan anggaran) terutama berkaitan dengan perjalanan dinas, kegiatan konsinyering, persiapan-persiapan, bahkan mungkin termasuk belanja untuk pembangunan gedung pemerintahan yang mungkin belum dianggap prioritas pada saat ini,” ujar Sri Mulyani seusai sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, pekan ini, (Kompas.com, 5/8/2016)
Jadi, dalam waktu dekat ini Kemenkeu bersama Kemenko Perekonomian dan Bappenas akan menyisir pos belanja di kementerian/lembaga agar bisa disesuaikan, tanpa mengurangi komitmen pemerintah menunjang prioritas. Artinya, belanja pemerintah untuk program-program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, belanja pendidikan dan kesehatan, serta bantuan sosial akan dijaga agar tidak mengalami pemotongan.
Khusus pengurangan transfer ke daerah, Sri Mulyani menegaskan itu lebih karena persolan dana bagi hasil. Lantaran penerimaan pajaknya diperkirakan lebih kecil, secara otomatis penerimaan untuk dana bagi hasil di daerah akan dikurangi. Tidak hanya itu. Penerimaan pajak penghasilan (PPh) dari sektor perdagangan turun dan akan direvisi karena kinerja ekspor-impor belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Selain itu, penerimaan pajak diperkirakan terganggu karena tingginya permintaan restitusi, terutama menjelang implementasi kebijakan amnesti pajak.
Dengan demikian, para menteri sekarang harus legowo jika anggaran kementeriannya harus dipotong demi mencegah kemungkinan defisit anggaran lebih tinggi dari yang diperkenankan oleh undang-undang yaitu maksimal 3 persen produk domestik bruto (PDB). Saatnya pemerintah sekarang harus tegas dan berani menghemat untuk kepentingan keuangan negara yang memprihatinkan saat ini.

                                                                                                        ———– *** ————-

Rate this article!
Tags: