Menyoal Rencana PPN Sembako

karikatur ilustrasi

Akhir-akhir ini pemerintah menggulirkan wacana tentang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada bahan pangan. Wacana ini jelas menjadi wacana kebijakan yang kurang tepat, di tengah pandemi seperti sekarang. Terlebih, saat daya beli masyarakat sedang turun drastis. Pengenaan PPN justru akan menjadi beban baru bagi masyarakat dan konsumen, berupa kenaikan harga kebutuhan pokok. Belum lagi jika ada distorsi pasar, maka kenaikannya akan semakin tinggi. Selain itu, pengenaan PPN pada bahan pangan, juga bisa menjadi ancaman terhadap keamanan pasokan pangan pada masyarakat, sehingga tidak sedikit wacana inipun mengundang sorotan banyak pihak.

Detailnya rencana itu termaktub dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Dalam aturan baru itu, sembako tidak lagi masuk ke dalam objek pengecualian PPN. Sembako yang bakal dikenakan PPN atas barang bahan pokok atau sembako dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Mulai dari beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Jika tercermati secara seksama rencana PPN sembako tersebut, sejatinya kontraproduktif terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional. Sebab, penerapan PPN dibarengi oleh rencana pencabutan subsidi lainnya, seperti subsidi listrik dan pengurangan bantuan sosial (bansos). Oleh karena itu, wacana ini haruslah dipertimbangkan sebaik-baiknya. Pasalnya, perluasan objek PPN akan berpotensi mendorong inflasi lebih tinggi, dan menurunkan daya beli masyarakat. Imbasnya bukan saja pertumbuhan ekonomi bisa kembali menurun tapi juga menaikkan angka kemiskinan.

Besar harapan pemerintah bisa meninjau ulang rencana itu, pasalnya jika tersyahkan regulasi tersebut akan berpotensi memperberat kondisi masyarakat di tengah krisis yang akan menjadi beban baru bagi masyarakat dan konsumen, berupa kenaikan harga kebutuhan pokok. Belum lagi jika ada distorsi pasar, maka kenaikannya akan semakin tinggi. Saatnya, pemerintah bisa lebih kreatif menggali pendapatan dana APBN yang tidak harus dari PPN sembako.

Harun Rasyid
Dosen FPP Universitas Muhmammadiyah Malang

Rate this article!
Tags: