Menyorot Soal Kebijakan Menaikkan Harga BBM

Wacana naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar, elpiji serta tarif listrik belakangan ini tengah menyita perhatian publik. Wacana tersebut, sejatinya bukan tanpa alasan pasalnya potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar, elpiji serta tarif listrik saat ini tengah dipicu lonjakan harga minyak mentah dan gas alam dunia. Namun, sebaiknya sebelum pemerintah memutuskan menaikan harga BBM pemerintah benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat.

Saat ini, masyarakat banyak berharap berbagai harga kebutuhan pokok semakin terjangkau setelah pendemi mereda, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan di masyarakat saat ini. Terlebih, Indonesia sebuah negara yang punya kekuatan fundamental ekonomi tentunya idealnya tidak memberatkan rakyatnya. Di situlah negara perlu hadir seperti Covid-19. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal 1 ini baru berhasil tumbuh 5%, maka tidak mungkin pemerintah melakukan pertimbangan-pertimbangan yang justru memberatkan.

Terlebih, kebijakan kenaikan harga BBM jenis Pertalite sejatinya merupakan wewenang Presiden Joko Widodo. Dan, Presiden Jokowi sendiri sudah sepakat untuk tidak menambah beban rakyat. Utamanya di tengah dunia yang saat ini mempunyai problem supply chain imbas dari pandemi Covid-19. Mengacu dari data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) penyaluran BBM Pertalite sampai pada April 2022 lalu sudah mencapai 39% dari kuota BBM Pertalite yang sudah ditetapkan pada tahun ini, (Kontan, 18/5/2022).

Dan, agar menjaga ketersediaan pasokan Pertalite tetap aman hingga akhir tahun maka logis adanya, jika Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang telah resmi menetapkan BBM jenis Pertalite sebagai Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) perlu terus melakukan pengawasan dan pemantauan di lapangan, termasuk terhadap distribusinya. Terlebih, konsumsi Pertalite sendiri mengalami kenaikan yang signifikan. Oleh sebab itu, guna menjaga ketersediaan pasokan Pertalite tetap aman hingga akhir tahun, pihak Kementerian ESDM perlu berkoordinasi dengan Pertamina untuk melakukan pengawasan.

Masyhud
Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

Tags: