Menyorot Tata Kelola Sawit Indonesia

foto ilustrasi

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis yang dimiliki oleh negeri ini. Keberadaannya memberikan kontribusi besar terhadap aspek ekonomi, sosial dan ketahanan energi nasional. Sehingga, bisa dibilang kelapa sawit merupakan salah satu komoditas andalan bagi pemerintah Indonesia.

Data dari Sawit Watch mencatat luas perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia saat ini mencapai 22,2 juta hektare. Ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) pada tahun 2016 bisa mencapai 12 persen dari ekspor nasional dengan total produksi hingga 31 juta ton, dan tahun 2019 mencapai 47 juta ton. Berangkat dari capaian itulah perkebunan kelapa sawit berkontribusi pada pendapatan negara senilai USD 17,8 miliar atau Rp 231,4 triliun. Dibalik capaian tersebut berbagai masalah pun bermunculan. Mulai kebakaran hutan (deforestasi) akibat ekspansi kebun kelapa sawit, konflik lahan, tumpang tindih izin konsesi lahan, sampai maraknya perkebunan kelapa sawit ilegal. Hingga akhirnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2016 lalu memutuskan menghentikan sementara atau moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit dengan meminta para pemangku kebijakan agar bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini terjadi.

Tindak lanjut moratorium izin perkebunan kelapa sawit, saat itu Presiden Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit diikuti oleh Inpres No 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024. Dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang turut masuk dalam UU Cipta Kerja yang baru disahkan.

Sayangnya, berbagai regulasi yang ada tersebut belum tampak hasilnya hingga saat ini. Malah, saat ini pemerintah punya program untuk intensifikasi kelapa sawit, dengan memberi izin baru. Tentu realitas tersebut merupakan dua hal yang bertolak belakang antara regulasi dan implementasi. Oleh sebab itu, saatnya pemerintah bisa tegas atas sikap untuk memoratorium dan mengevaluasi perizinan kebun kelapa sawit.

Harun Rasyid
Dosen FPP Universitas Muhmammadiyah Malang

Rate this article!
Tags: