PEMERINTAHAN Joko Widodo – Jusuf Kalla, sudah melewati hari ke-100. Terkesan benar kewajiban kerja keras dengan menghadapi tiga masalah kenegaraan paling vital. Yakni, ke-energi-an, urusan kesejahteraan rakyat, serta politik penegakan hukum. Memang tidak mudah lulus dalam 100 hari, namun harus segera dituntaskan, sebelum bertumpuk dengan masalah lain. Terutama politik dan ekonomi dalam penyusunan RAPBN 2015.
Ke-energi-an, nilai pemerintah bisa dicatat dengan akreditasi A. Cukup cemerlang. Hal itu disebabkan pemerintah berhasil “mengayun” harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Pada ujungnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerima rekomendasi tim reformasi tata-kelola minyak dan gas. Selasa 18 November 2014, Presiden mengumumkan kenaikan harga premium dan solar masing-masing sebesar Rp 2.000,-. Premium naik 30,76 persen, sedangkan solar naik 36,36 persen.
Pemerintah dihujat, karena menaikkan harga BBM bersubsidi pada waktu yang tidak tepat. Ketika rakyat di seluruh dunia merayakan harga minyak murah (turun), di Indonesia malah naik! Merespons hujatan, Presiden Jokowi memberi “kado” tahun 2015, berupa penurunan harga seluruh jenis BBM. Terutama premium yang dahulu disebut BBM bersubsidi, menjadi seharga Rp 7.600,-.
Positifnya, pemerintah secara elegan mengakui harga premium bukan lagi harga subsidi. Melainkan harga ke-ekonomi-an. Bahkan sudah termasuk berbagai pajak. Diantaranya PBB-KB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) sebesar Rp 1.115,08 per-liter. PBB-KB juga dinikmati oleh pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten/kota), disesuaikan dengan jumlah konsumsi BBM.
Sejak itu tiada lagi BBM bersubsidi, kecuali solar untuk angkutan umum. Pemerintah bisa dinilai “semakin jujur” ketika menurunkan lagi harga premium oktan 88, menjadi seharga Rp 6.600,-. Selanjutnya pemerintah berjanji akan selalu jujur dalam penentuan harga BBM, sesuai harga ICP (Indonesia Cruide Price) di pasar global.
Tetapi kejujuran pemerintah tak mampu menurunkan harga barang dan jasa yang terlanjur naik. Lebih lagi, kenaikan harga BBM selalu membawa dampak multy-plier yang menyedihkan. Berdasar perhitungan BI (Bank Indonesia), setiap kenaikan bensin sebesar Rp 1.000,- per-liter, akan menyebabkan laju inflasi sebesar 1,3%. Kalau naik-nya Rp 2.000,- maka inflasi akan melaju lebih kencang sekitar 2,6%.
Sedangkan menurut perhitungan BPS kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.000,- akan menambah penduduk miskin baru sebanyak 1,2 juta jiwa. Kalau naiknya Rp 2.000,- maka jumlah penduduk miskin baru bertambah 2,4 juta jiwa. Untuk itu pemerintah menerbitkan tiga kartu perlindungan sosial: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, dan Keluarga Sejahtera.
Sampai kini efektifitas ketiga kartu masih menjadi problem di berbagai daerah. Banyak yang tepat sasaran karena menggunakan data lama tanpa validasi. Banyak keluarga miskin tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat. Hal itu disebabkan pendataan keluarga miskin disusupi KKN (kolusi, kolusi dan nepotisme) “kecil-kecilan” oleh pengurus kampung (tingkat RT, RW dan Kelurahan).
Namun, problem lebih besar selama 100 pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, adalah politik penegakan hukum. Bermula dari penunjukan (tunggal) calon Kapolri, yang ternyata ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Tetapi Komisi III DPR-RI, serta paripurna parlemen menerima pencalonan. Silang kewenangan antara parlemen dengan KPK, menyebabkan Presiden menunda pelantikan calon Kapolri yang sudah disetujui parlemen.
Silang kewenangan berbuntut balas. Dua Wakil Ketua KPK harus berhadapan dengan Bareskrim Polri, karena dugaan tindak pidana sebelum menjabat sebagai komisioner. Dalam hal ini Polri kalah citra, dan dituduh meng-kriminalisasi KPK. Di seluruh daerah Indonesia, rakyat bergerak melakukan aksi dukungan dengan jargon save-KPK!
Silang kewenangan yang sudah sering terjadi. Namun sejatinya, Presiden bisa campur tangan. Bukan pada ranah pengadilan, tetapi proses penegakan hukum yang harus diluruskan.
———– 000 ———–
