Merajut Provinsi Maritim

Oleh :
Oki Lukito
Ketua Forum Masyarakat Kelautan, Maritim dan Perikanan,
Tim Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam salah satu visi dan misinya akan membangun sejumlah pelabuhan di kepulauan dalam upaya membangun konektivitas, membuka jalur logistik dan menekan disparitas harga bagi masyarakat yang tinggal di kepulauan. Membangun pelabuhan adalah bagian dari memenej ruang maritim yang perlu dikelola dengan baik agar berbagai komoditi dan hasil industrinya memperoleh nilai tambah untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur. Perwujudan Visi sebagai provinsi Agro-industri terkemuka di Asia mensyaratkan pengelolaan maritim yang tepat yaitu pengelolaan konektivitas dan logistik dengan memanfaatkan angkutan laut.
Salah satu implikasi terpenting dari paradigma (ruang) kepulauan selain pelabuhan adalah memandang armada (kapal) pelayaran, baik konvensional maupun pelayaran rakyat sebagai infrastruktur transportasi. Kapal penangkap ikanpun harus dipahami sebagai infrastruktur industri perikanan laut. Saat ini para perencana pembangunan masih dihinggapi paradigma pulau besar yang memahami infrastruktur transportasi adalah jalan, jembatan dan pelabuhan, sedangkan armada pelayaran dianggap bukan infrastruktur. Selain kaya sumber daya alam di laut ,Jawa Timur merupakan sentra industri maritim terbesar mengingat galangan kapal terbanyak berada di Jawa Timur jumlahnya 12 galangan kapal, pembangunan kapal terbanyak juga di provinsi ini khususnya pembangunan kapal tol laut. Jumlah industri penunjangnya juga banyak, termasuk sisi SDM, mulai dari SMK, Politeknik, strata satu ITS, pusat disain kapal Nasdec, Terafulk hingga pelatihan khusus pengelasan kampuh.
Blue Print Pembangunan Kelautan Jawa Timur 2025 yang diinisiasi oleh Tim Pembangunan Kelautan dan Perikanan Jawa Timur mensyaratkan provinsi ini seyogyanya menjadi Provinsi Maritim. Dalam perspektif maritim itu fokus pada pengembangan berbagai komoditi tidaklah cukup, harus dilengkapi dengan penguatan sistem logistik daerah yang efisien, berjangkauan luas (hingga ke pulau-pulau terpencil di Kabupaten Sumenep) dan dapat diandalkan (multi-moda).
Berdasarkan UU No 23/2015 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengaturan wilayah perairan hingga 12 mil laut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Jatim sebagai Provinsi Maritim perlu memanfaatkan perannya yang lebih besar untuk mengembangkan dan menjaga kepentingan maritimnya sebagai kawasan maju di bidang agro-bisnis di tingkat Asia.
Secara geographis posisi Jawa Timur sangat strategis, memiliki panjang garis pantai 1900 kilometer, luas perairan 208.138 km persegi (Laut Jawa, Selat Madura, Selat Bali dan Samudra Indonesia) bertabur 348 pulau, 20 persen diantaranya berpenghuni. Selain di Pulau Bawean (Gresik), Gili Ketapang (Probolinggo), Mandangin (Pamekasan), pelabuhan rakyat lainnya berada di Kabupaten sumenep yaitu di Pulau Masalembu, Sapeken, Sapudi, Ra’as, Kangean, Keramaian, Gili Ketapang dan Poteran.
Jumlah pelabuhan di Kabupaten Sumenep sangat minim, dari126 pulau 46 diantaranya berpenghuni, hanya segelintir pulau memiliki dermaga tetapi belum layak dan minim fasilitas. Demikian pula pulau yang memiliki potensi wisata bahari tidak mempunyai fasilitas pelabuhan angkutan wisata seperti Giliyang, Gililabak, Giligenteng, Talango, Sepanjang. Sementara Masalembu direncanakan akan menjadi transit port dan pelabuhan pengumpan regional tahun 2020.
Persoalan lainnya yang perlu dicari pemecahannya adalah transportasi ke semua pulau di wilayah Jawa Timur belum memberikan solusi disparitas. Transportasi ke pulau kecil khususnya di kepulauan Sumenep selama ini dikunjungi kapal perintis dua minggu sekali. Empat armada kapal perintis yang melayani masyarakat kepuluan kurang memadahi. Sementara dua kapal Ferry penyeberangan rute Kalianget -Sapudi-Ra’as dan Kalianget -Jangkar sangat terbatas jangkauannya, tidak memuhi unsur keadilan masyarakat kepulauan.
Beruntung ada kapal Pelayaran Rakyat Tradisional (Pelra) yang merupakan bagian dari subsistem Angkutan Laut Nasional yang perannya diabaikan dalam program Tol Laut. Armada angkut tradisional itu hadir dan berlayar di 200 lintasan perairan kepulauan Jawa Timur. Pelra hadir dimana negara selama ini tidak hadir untuk menyapa dan melayani logistik kebutuhan pokok, sekunder masyarakat di daerah tertinggal, terpencil dan terluar serta perbatasan (T3P).
Kendala lain yang mendesak dicarikan solusinya adalah muatan balik menjadi momok disebabkan tidak adanya industri potensial di kepulauan karena kurangnya penguatan Pemerintah Daerah pada industri skala kecil. Sumber Daya Alam tidak dikembangkan secara maksimal khususnya SDA yang bisa dikemas. Belum tersedianya tempat pengumpul hasil produksi unggulan menyebabkan sebagian besar kapal bermuatan kosong ketika kembali ke Pelabuhan Pangkal.
Sebagai Provinsi Agro Maritim dan Provinsi Kepulauan dengan kinerja agro-kompleks yang maju, ruang kepulauan Jawa Timur dalam ruang Nusantara ini perlu dirajut disamping mengelola komoditi dan sumberdaya alamnya. Perencanaan pembangunan Jawa Timur di Abad 21 perlu memperhatikan kepentingan maritimnya untuk memperdagangkan hasil agro-industrinya, termasuk perikanan dan hasil laut lainnya yang melimpah di wilayah kepulauan.
———– *** ———–

Rate this article!
Merajut Provinsi Maritim,5 / 5 ( 1votes )
Tags: