Tak lama lagi, pemerintah propinsi Jawa Timur akan memiliki BUMD (Badan usaha Milik Daerah) bidang pelabuhan. Rancangan Perda telah disetujui DPRD. Salahsatu konsekuensinya, niscaya penyertaan modal untuk BUMD bidang pelabuhan. Itu merupakan bukti, bahwa pemprop Jawa Timur bersungguh-sungguh dalam pengelolaan pelabuhan. Uji coba pengelolaan pelabuhan, telah dilakukan pada Tanjung Tembaga, Probolinggo.
Hasilnya, hilir mudik di Tanjung Tembaga makin ramai. Tren sandar kapal meningkat tajam. Berdasar data Dinas Perhubungan, pada bulan Juni 2016, kapal yang sandar hanya sebanyak 10 armada. Namun pada bulan Juli 2016, Tanjung Tembaga telah di-sandari sebanyak 48 armada. Tren ramainya kapal sandar, juga akan berkembang dengan adanya industri di sekitar Pasuruan, yang berskala internasional.
Ramainya kunjungan dan sandar di pelabuhan Tanjung Tembaga, disebabkan biaya sauh kapal yang jauh lebih murah dibanding Tanjung Perak maupun Tanjung Priok. Hal itu disebabkan beberapa komponen biaya sandar, termasuk pengawalan serta tol laut, tidak dipungut di Tanjung Tembaga. Karena kondisi perairan (kedalamannya) masih sangat baik, sekitar 45 meter. Juga masih bersih dari pencemaran, belum terjadi gejala pendangkalan.
Alur pelayaran yang memadai, maka memasuki Tanjung Tembaga serasa bagai lewat jalur tol laut. Bahkan lebih cepat dibanding tol laut di Surabaya maupun di Jakarta. Proses sandar yang cepat berujung pada dwelling time lebih cepat pula, sekaligus mengurangi waktu bongkar muat. Dus biaya parkir kapal. Lebih murah. Ini menjadi keuntungan perusahaan EMKL (ekspedisi muatan kapal laut). Kelebihan lain, topografi Tanjung Tembaga jauh dari perairan dengan gelombang besar.
Namun beberapa unit ke-dermaga-an masih perlu perbaikan. Saat ini, tampakan pelabuhan Probolinggo masih terkesan ndesa, masih tradisional. Misalnya bantaran dinding dermaga masih menggunakan ban truk besar. Seharusnya sudah menggunakan vendor. Sudah waktunya pelabuhan Tanjung Tembaga dipercantik dengan bantaran vendor. Lebih lagi, tahanan vendor merupakan persyaratan ke-dermaga-an di pelabuhan berskala internasional.
BUMD bidang pelabuhan diyakini memiliki prospek sangat cerah. Bahkan dapat diasumsi, akan menjadi yang sangat sehat secara ke-ekonomi-an. Tidak kalah dengan BUMD perbankan (Bank Jatim). Serta niscaya akan menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah). Itu akan diawali dengan pengelolaan pelabuhan Tanjung Tembaga. Manakala sukses berprestasi, maka provinsi Jawa Timur berpeluang untuk mengelola tujuh pelabuhan lain. Misalnya, pelabuhan multy-purpose Paciran, serta pelabuhan Bawean.
Dengan BUMD pelabuhan, Jawa Timur akan menjadi propinsi pertama yang mampu mengelola pelabuhan. Atau setidaknya dilakukan sharing kinerja dengan pemerintah pusat. Sharing bisa dilakukan dengan dua pola: cara teritorial serta cara manajerial. Cara teritorial, adalah berbagi area kerja, yakni, area perairan diurus pemerintah pusat (BUMN). Area darat diurus pemerintah propinsi. Pada cara manajerial, pemerintah pusat mengurus kebijakan. Sedangkan operasional diurus pemerintah propinsi.
Perda (Peraturan Daerah) tentang BUMD bidang Pelabuhan akan segera diterbitkan, setelah disetujui DPRD. Niscaya diikuti penyertaan modal pemerintah propinsi. Banyak hal harus dituangkan dalam Perda tentang BUMD pelabuhan. Tak terkecuali faktor keamanan dan kenyamanan pelayaran. Sebab, meski telah terdapat peraturan, toh masih sering terjadi kecelakaan di laut. Dampaknya sangat pedih, meliputi kerugian material sampai korban jiwa.
Berdasar sigi transportasi laut, umumnya kecelakaan di laut disebabkan kelebihan muatan, penumpang maupun barang. Faktor kedua, seringnya menerobos cuaca buruk. Ingat misalnya, tragedi di pulau Raas, tenggelamnya KM “Putri Tunggal,” (20 September 2011). Korbannya 13 orang tewas. Penyebabnya kelebihan penumpang.
Jawa Timur, akan beruntung dengan semakin kerapnya perdagangan melalui perairan. Sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kawasan yang masih tertinggal.
——— 000 ———
