Foto: ilustrasi
Dindik Jatim, Bhirawa
Rasio guru dan siswa di Jatim di atas kertas sesungguhnya telah memasuki angka ideal. Sayang, fakta di lapangan justru tidak demikian. Sekolah masih membutuhkan banyak tambahan tenaga pendidik. Khususnya untuk sejumlah mata pelajaran (Mapel).
Menurut data Kemendikbud, rasio guru dan siswa di Jatim berada di posisi 1 : 15 untuk SMA dan 1: 16 untuk SMK. Angka ini merupakan angka ideal. Namun, proyeksi guru pensiun di Jatim hingga 2019 mendatang angkanya cukup tinggi. Tahun ini, gelombang pensiun guru sebanyak 5.888 orang, 2018 sebanyak 7.600 orang dan 2019 ada 9.348 orang. Di sisi lain, pemerataan guru baik berdasarkan lokasi maupun mapel masih belum optimal.
Kepala SMAN 9 Surabaya M Sadeli mengungkapkan, kekurangan guru terjadi hampir di semua sekolah. Khususnya untuk beberapa mapel tertentu seperti Bimbingan Konseling (BK), matematika, guru agama dan guru olahraga. “Di tempat saya guru BK masih kurang dua, matematika kurang dua, sejarah, geografi, seni juga kurang. Kalau guru agama ada GTT (Guru Tidak Tetap) dua orang,” kata dia saat ditemui Selasa, (1/8).
Untuk mengatasi kekurangan ini, solusi sementara sekolah harus mengangkat GTT. Dengan demikian, sekolah punya kewajiban tambahan untuk membayar GTT tersebut. Saat ini, di sekolahnya telah mengangkat 12 GTT untuk menutupi kekurangan guru. Sementara jumlah guru PNS sebanyak 42 orang. “Sumber untuk gajinya ya dari uang SPP siswa,” tandasnya.
Hal senada diakui Kepala SMAN 7 Surabaya R Achmad Djunaidi. Pihaknya mengungkapkan, guru PNS terbilang kurang pada pelajaran agama,kesenian dan olahraga. Demikian pula untuk kebutuhan guru BK yang idealnya tujuh guru hanya memiliki lima orang. Untuk memenuhi hal itu sekolah harus mempekerjakan GTT. “Padahal di sekolah lain ada yang jumlah PNSnya banyak,”ungkap pimpinan sekolah yang berada di jalan Ngaglik, Kapasari ini.
Pemenuhan GTT menurutnya juga terjadi hampir di semua mata pelajaran. Saat ini, honor GTT masih dibayar menggunakan SPP murni. “Total PNS yang dimiliki SMAN 7 yaitu 54 dan empat karyawan. Sedangkan jumlah GTT sebanyak sembilan orang dan PTT 19 orang,” kata dia.
Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman mengungkapkan, kekurangan guru merupakan isu strategis karena pengaruhnya terhadap kualitas pendidikan. Karena itu, kekurangan ini harus segera dicarikan solusi mengingat pengangkatan guru PNS dari pusat juga tidak ada. Sementara di Jatim, GTT SMA/SMK juga harus dibatasi jumlahnya.
“GTT yang kita akui adalah GTT yang datanya masuk sebelum serah terima pelimpahan. Kalau setelah ada serah terima, itu urusan sekolah sendiri,” terang dia. Jumlah GTT yang masuk ke provinsi, lanjut dia, telah melalui audit BPKP. Dari audit tersebut, personel (termasuk GTT) dan aset menjadi perhatian serius.
Saiful menegaskan, upaya pemerataan guru harus dilakukan. Karena itu, mutasi guru tidak bisa dilakukan hanya karena faktor kedekatan dengan tempat tinggal. Tetapi juga harus berdasar kebutuhan riil guru setempat. Karena itu, diperlukan aplikasi GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) untuk memudahkan pemetaan. “Kita tetap berupaya agar guru bisa mengajar sedekat mungkin dengan tempat tinggal. Karena faktanya, angka perceraian guru itu tinggi,” pungkas dia. [tam]
